Macet dan banjir sudah lama jadi tantangan yang dihadapi para gubernur dan wakilnya di DKI Jakarta, tak terkecuali Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang segera menjabat. Hingga kini, tantangan ini tidak kunjung terpecahkan. Ketika mobil dan sepeda motor pribadi lebih memikat ketimbang transportasi umum, banyak warga lebih suka menggunakan mobil dan sepeda motor pribadi walau macet selalu menghadang.
Namun, berbeda dari para gubernur sebelumnya, Anies-Sandi dihadapkan pada tantangan tambahan yang tak kalah menyibukkan, yakni proyek reklamasi. Tantangan ini cukup merepotkan, sebab hanya beberapa hari menjelang pelantikan Anies-Sandi, pemerintah pusat sudah memutuskan bahwa proyek reklamasi jalan. DPRD Jakarta pun sudah mengirim sinyal jelas bahwa pembahasan raperda reklamasi akan diteruskan. Padahal, dalam kampanye mereka, Anies-Sandi menyatakan menolak reklamasi. Bagaimana keduanya akan mempertahankan janji kampanye mereka?
Mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih menyatakan dalam kampanyenya tidak akan melanjutkan proyek reklamasi, mengapa pemerintah pusat tergesa-gesa memutuskan sebaliknya, padahal beberapa hari lagi Anies-Sandi resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur baru? Terkesan bahwa pemerintah pusat menempatkan gubernur terpilih pada satu pilihan saja: melanjutkan reklamasi.
Sebenarnya, akan lebih elok bila pemerintah pusat membuka ruang dialog terlebih dulu dengan pemerintahan baru DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar terbaik bagi warga Jakarta. Ruang dialog akan menunjukkan bahwa pemerintah pusat menghargai pilihan warga Jakarta terhadap sikap gubernur terpilih yang menolak reklamasi.
Tapi keputusan sudah diambil pemerintah pusat, dan Gubernur terpilih Anies Baswedan dihadapkan pada upaya menemukan jalan keluar dari tantangan ini. Apakah ia akan mengikuti keputusan pemerintah pusat atau memegang teguh janji kampanyenya. Anies sendiri, seperti dikutip media, menegaskan akan menepati semua janji kampanye begitu dilantik: “Substansinya, memang tugas kita di Jakarta melaksanakan semua yang kita rencanakan, yang kita janjikan selama kampanye.”
Peristiwa ini, betapapun terkesan kecil, merupakan pelajaran penting dalam etika kita berdemokrasi, khususnya terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah: bagaimana pemerintah pusat menghadapi sikap yang berbeda mengenai isu tertentu dari gubernur yang dipilih oleh warganya secara demokratis, dan bagaimana gubernur menyikapinya. Tantangan ini cukup berat di tengah keharusan Anies-Sandi merangkul semua pihak yang sempat berseberangan di masa Pilkada. **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
