Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana atau 'The International Day for Disaster Reduction' (IDDR) yang diperingati Jumat, 13 Oktober 2017 lalu. Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya peran petugas kesehatan dalam tindakan untuk mencegah, mempersiapkan, merespons dan memulihkan keadaan darurat dan bencana. Apa yang sudah kita lakukan?
Jutaan orang menjadi pengungsi, terbunuh, terluka, atau sakit setiap tahun akibat bencana alam dan bencana akibat perilaku manusia. Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016 menampilkan tentang jumlah pengungsi akibat bencana alam di Indonesia yang mencapai 290.750 orang dan terbanyak di Aceh, yaitu 130.878 orang. Data pada Jumat 29 September 2017, pengungsi yang menghindari letusan Gunung Agung di Pulau Bali sempat mencapai 144.389 orang. Hal ini mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana, karena terjadi 1.032 bencana alam, seperti banjir, gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Namun demikian, juga terjadi 277 bencana non alam seperti kebakaran dan wabah penyakit, dan 29 bencana sosial seperti aksi teror dan konflik sosial, yang terjadi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2016 yang lalu.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiataan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, sejak tahun 2008 sampai sekarang. BNPB mempunyai tugas untuk memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Selain itu, juga melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasiona, dan menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Namun demikian, selain koordinasi oleh BNPB tersebut, sebenarnya diperlukan juga sistem kesehatan yang lebih kuat, yaitu dibentuknya jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dan penerapan aturan kesehatan internasional (International Health Regulations, 2005), tentu saja sangat penting untuk membangun ketahanan masyarakat dan negara. Hal ini disebabkan karena kebijakan politik pemerintah yang selama ini terjadi, yaitu tentang tanggap darurat saja, sebenarnya tidak cukup. Kita perlu mencegah agar peristiwa bencana sedapat mungkin tidak terjadi, dengan mengurangi paparan dan kerentanan (to reduce exposure and vulnerabilities), dan untuk memastikan bahwa kapasitas sumber daya yang ada, juga telah diprioritaskan untuk layanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah harus membangun sistem manajemen risiko darurat kesehatan yang efektif, yaitu dengan mengkoordinasikan semua upaya oleh pihak lokal, nasional dan internasional, dan untuk mengurangi risiko kesehatan sebelum, selama dan setelah keadaan darurat ataupun terjadinya bencana. Petugas pemerintah perlu bekerja bersama dengan relawan kemanusiaan dari unsur masyarakat. Relawan kemanusiaan sampai sekarang sering kali dilupakan jasanya. Pada hal mereka tidak hanya bekerja di tempat paling buruk di dunia, di suhu lingkungan yang ekstrim, seperti panasnya lahar gunung berapi, dinginnya salju, ataupun keringnya udara, tetapi juga terancam oleh penyakit menular, peluru nyasar atau ancaman ganasnya medan di tempat-tempat berbahaya. Di sanalah mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu kaum miskin, pengungsi korban perang atau bencana alam, tanpa memandang apa pun ras, kebangsaan, agama atau aliran politiknya, dengan netralitas yang total.
Petugas pemerintah dan relawan kemanusiaan wajib untuk memastikan bahwa kebutuhan ibu, anak, difabel, lansia dan orang miskin untuk diiprioritaskan. Selain itu, perlu diingat bahwa warga yang terkena dampak tragedi atau bencana, juga memiliki suara, harapan, dan peran yang wajib dilibatkan dalam perencanaan dan penyampaian layanan. Dengan demikian, melakukan pencegahan bencana (investing in disaster prevention) sangat penting untuk menyelamatkan jiwa, memperbaiki kesehatan, dan melayani korban yang paling rentan.
Kita semua diingatkan untuk membantu masyarakat dalam mencegah, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari keadaan darurat, bencana dan krisis kemanusiaan. Komitmen utama adalah untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan di saat krisis, membangun kemitraan yang efisien untuk manajemen darurat dan memastikan hal ini dikoordinasikan dengan benar, dan advokasi untuk dukungan politik dan sumber daya yang konsisten untuk kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Selain itu, juga mengembangkan panduan berbasis bukti untuk semua tahap layanan darurat di sektor kesehatan, memperkuat kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan, untuk mengurangi dan mengelola bencana, dan memastikan kapasitas internasional tersedia untuk mendukung semua negara saat periode tanggap darurat, melalui pelatihan dan pembentukan tim siaga bencaan.
Momentum Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana atau 'The International Day for Disaster Reduction' (IDDR) pada Jumat, 13 Oktober 2017, mengingatkan peran penting perencanaan pengurangan risiko bencana. Pada prinsipnya, hari tersebut adalah momentum siaga bencana dan perencanaan manusia membantu sesamanya (people helping people). Sudahkah kita secara pribadi ataupun berkelompok, berbuat sesuatu untuk sesama kita?
Sekian
Yogyakarta, 18 Oktober 2017
FX. Wikan Indrarto
Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak di RS Siloam @ LippoPlaza dan RS Panti Rapih Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, pernah menjadi relawan kesehatan saat bencana erupsi Gunung Merapi
Ikuti tulisan menarik FX Wikan Indrarto lainnya di sini.
