Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mereka menggantikan Ahok dan Jarot dalam mengelola Ibukota. Salah satu janji kampanyenya yang membuat sebagian aktivis perkotaan dan warga Jakarta mendukungnya adalah janjinya menghentikan reklamasi, selain menghentikan penggusuran terhadap warga miskin kota.
Reklamasi Teluk Jakarta adalah proyek warisan saat rejim korup dan menindas Orde Baru berkuasa. Tanah hasil reklamasi itu kemudian digunakan untuk membangun perumahan mewah dan kawasan komersial baru bagi segelintir orang-orang kaya di Ibukota. Proyek itu sejak dilahirkan menuai perlawanan dari masyarakat. Mulai dari penyingkiran nelayan hingga persoalan lingkungan hidup menjadi pijakan bagi gerakan perlawanan terhadap reklamasi Teluk Jakarta.
Meskipun proyek reklamasi terus menuai perlawanan dari nelayan dan warga Jakarta, tapi Gubernur Jakarta sebelumnya tidak ada yang menolak reklamasi Teluk Jakarta. Adalah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang secara tegas akan menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta itu.
Setelah dilantik menjadi duo kepemimpinan di Kota Jakarta, akankah mereka masih konsisten dalam menolak reklamasi Teluk Jakarta? Marilah kita melihatnya dengan membaca dinamika wacana yang mereka dan orang-orang yang semula mendukungnya di berbagai media massa.
Pada saat kampanye Anies-Sandi dan elite partai serta pendukungnya berada dalam satu suara, tolak reklamasi. Alasan yang sering dikemukakan Anies Sandi dalam menolak reklamasi tersebut selain persoalan lingkungan hidup adalah agar kehidupan nelayan terjaga. Hal itu jelas diungkapkan keduanya saat Live Chat dengan pembaca detikcom, di gedung Aldevco, Warung Buncit, Jakarta Selatan, di penghujung tahun 2016.
Saat debat Calon Gubernur (cagub) DKI Jakarta, komitmen menolak reklamasi dengan tegas disuarakan pasangan Anies-Sandi. Salah satu politisi Gerindra yang menolak adalah anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman. Sejak 2016 ia menegaskan, menolak reklamasi 17 pulau di pesisir pantai Jakarta, karena merugikan generasi penerus.
Tapi itu pada saat Anies Sandi belum terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Bagaimana setelah mereka menjadi resmi terpilih menjadi pemimpin Jakarta?
Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies mulai irit bicara soal reklamasi. Ia berdalih akan bicara soal reklamasi setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, beberapa hari setelah dilantik Anies masih enggan memberikan komentarnya mengenai pembatalan reklamasi. Kali ini alasannya adalah menunggu undangan DPRD DKI Jakarta untuk sidang paripurna istimewa.
Lain Anies, lain pula Sandiaga Uno. Jika Anies terkesan lebih hati-hati, Sandi justru memberikan pernyataan yang jelas tentang reklamasi Teluk Jakarta, seperti ditulis tirto.id pada Oktober ini. "Posisi kita jelas, itu jangan, nggak perlu diragukan lagi, posisi kita jelas tapi ini sudah ada yang terbangun itu yang akan kami selesaikan," kata Sandi di Jakarta Pusat.
Apa yang perlu digarisbawahi dari pernyataan Sandiaga Uno? Pertama, kata kita. Kata kita itu menunjukan bahwa apa yang diungkapkan Sandi bukan pendapatnya pribadi, melainkan jamak. Bisa ia dengan Anies atau ia, Anies dan partai pendukungnya. Kedua, menyelesaikan pembangunan pulau yang sudah terbangun. Ini adalah sinyal jelas bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta.
Posisi Anies ini mengingatkan kita terhadap Jokowi-Ahok saat memimpin Jakarta dalam polemik soal pembangunan 6 tol dalam kota. Dalam masa kampanye pilgub DKI Jakarta, keduanya menolak dengan tegas. Setelah dilantik, mereka memberikan sinyal hanya akan membangun 2 tol dalam kota, karena terkait dengan jalur logistik. Terkahir, mereka menyetujui 6 tol dalam kota itu dibangun dengan alasan kalau hanya 2 tol yang dibangun maka tidak akan terintegrasi. Mungkinkah langkah Jokowi-Ahok dalam kasus 6 tol dalam kota akan diikuti oleh Anies-Sandi dalam menyetujui proyek reklamasi Teluk Jakarta?
Untuk menjawabnya, mari kita lihat peta dukungan dari elite dan partai politik utama yang mengusung Anies-Sandi. Seperti ditulis katadata, Prabowo Subianto, Ketua Gerindra, berpesan agar Anies-Sandi dalam memutuskan soal reklamasi memperhatikan kepentingan pengusaha. Pengusaha yang dimaksud tentu saja, pengusaha terkait dengan proyek reklamasi. Apa kepentingan pengusaha yang terkait dengan reklamasi? Ya, jelas agar reklamasi Teluk Jakarta berlanjut.
Lantas gimana sikap elite Gerindra lainnya? Seperti ditulis liputan6.com, Politikus Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, Anies-Sandiaga Uno tidak pakai kaca mata kuda menolak reklamasi Teluk Jakarta. Penolakan pada masa kampanye, menurut dia, disebabkan proyek itu melanggar aturan. Apa maknanya, maknanya bila nanti aturan sudah 'diputihkan' maka Anies-Sandi bukan tidak mungkin menyetujui proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Kenapa petanya penolakan reklamasi Teluk Jakarta berlahan bergeser dan mulai melunak? Mungkin salah satu kunci jawabannya ada pada pertemuan Anies dengan pengembang reklamasi di rumah Prabowo pada Agustus silam, seperti yang ditulis Majalah TEMPO pekan ini. Saat itu, menurut TEMPO, Anies ‘dipaksa’ membahas masalah reklamasi teluk Jakarta.
Nampaknya, sebentar lagi drama penolakan reklamasi Teluk Jakarta akan berakhir dengan anti-klimaks, yaitu dilanjutkannya reklamasi di Ibukota. Persoalan nelayan yang disingkirkan dari sumber-sumber kehidupannya dan keseimbangan alam yang dihancurkan akan diabaikan. Dan tanah-tanah hasil reklamasi akan segera dibangun kawasan komersial baru dan perumahan mewah bagi segelintir orang-orang kaya di Ibukota. Rakyat kembali akan dikorbankan. Apakah itu sebuah keniscayaan? Iya, jika warga Jakarta tidak segera bergerak menekan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Anies-Sandi untuk tegas menolak secara total reklamasi Teluk Jakarta. Pertanyaannya adalah mungkinkah rakyat Jakarta bergerak menekan Gubernur DKI Jakarta yang baru?
sumber foto: https://katadata.co.id/berita/2017/10/16/soal-reklamasi-prabowo-ingatkan-anies-sandi-akomodir-pengusaha
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
