Secara teoritis, statistik dan berbagai data ekonomi dari kurun waktu tiga tahun belum memadai sebagai dasar untuk menilai apakah sebuah pemerintahan telah berhasil atau belum di bidang ekonomi. Kinerja Presiden dan para menteri bukan penentu tunggal keadaan ekonomi terutama dalam kurun waktu yang relatif singkat. Keadaan pasar global, efek keputusan pemerintah sebelumnya dan faktor-faktor di luar kendali manusia seperti cuaca ekstrem dan bencana alam turut mempengaruhi statistik dan data-data ekonomi tersebut. Karena itu, akan lebih tepat menilai apakah sistem ekonomi kita bekerja semakin baik (efektif) atau sebaliknya, dalam mengevaluasi kinerja ekonomi selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Inkonsistensi Pengelolaan Pasar
Jokowi-JK memulai babak pemerintahan mereka di tengah kondisi ekonomi global relatif lesu dan dalam perjalanannya diperparah sejumlah “malapetaka ekonomi” yang memiliki multiple effect secara internasional seperti krisis ekonomi Yunani. Untuk meminimalisir dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri, Jokowi-JK menerbitkan sejumlah paket ekonomi yang hingga hari ini telah mencapai jilid ke-16. Paket-paket ekonomi tersebut berisi, antara lain, pelonggaran aturan demi kemudahan berbisnis dan penyediaan sejumlah insentif bagi para pelaku ekonomi. Pemerintah berharap paket-paket ekonomi tersebut dapat merangsang pasar agar lebih bergairah. Pada kenyataannya, gairah pasar dalam negeri tak mengalami peningkatan yang berarti, terutama dalam sektor riil.
Paket-paket ekonomi pemerintah menjadi tidak efektif karena sejumlah kebijakan yang dikeluarkan di sektor lain justru bertentangan dengan prinsip pengelolaan pasar yang sehat. Pada taraf tertentu, pemerintah memiliki kecenderungan lebih mengedepankan program-program populis dan mengabaikan dampak negatifnya terhadap pertumbuhan pasar. Sebagai contoh, kebijakan tentang beras. Di satu sisi pemerintah berupaya kuat menggenjot produksi beras dalam negeri, tapi pada sisi lain terlalu jauh mengintervensi pasar melalui berbagai upaya menekan harga beras. Maka peningkatan produksi beras tidak memiliki dampak signifikan pada peningkatan daya beli petani.
Agresifitas Aparat Pajak
Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang sepertinya akan menjadi tema utama dalam success story pemerintahan Jokowi-JK juga turut menjadikan pasar tak dapat berjalan sehat dan efektif. Pemerintah “dipaksa” untuk semakin agresif mengejar setoran pajak untuk membiayai berbagai proyek yang membutuhkan dana jumbo. Kondisi ini tentu kontraproduktif terhadap pertumbuhan bisnis dan gairah pasar. Para pelaku industri yang tengah berjuang melawan pelesuan ekonomi, dibuat lebih repot lagi dengan urusan-urusan pajak.
Di sisi lain, kenaikan belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur praktis tak memiliki dampak dalam peningkatan daya beli masyarakat karena sebagian besar proyek-proyek pemerintah dikerjakan BUMN. Peran swasta sangat kecil sehingga dana yang dibelanjakan pemerintah tak mengalir ke tengah masyarakat.
Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, sulit rasanya menarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi kita di bawah pemerintahan Jokowi-JK berjalan semakin efektif. Lebih tepat untuk menarik kesimpulan sebaliknya.
Pemerintahan Jokowi-JK mesti lebih serius mengevaluasi sejumlah kebijakan populis yang telah mereka terapkan selama ini untuk menghadirkan terobosan-terobosan yang lebih efektif. Langkah ini tentu sulit dilakukan terutama di tengah persiapan menuju Pilpres 2019 yang menuntut Jokowi untuk mempertahankan popularitas dan tingkat kepuasan masyarakat yang sedang tinggi. Untuk itu, kebijakan-kebijakan populis sepertinya akan tetap dipertahankan ketindati telah terbukti tidak efektif dalam mebangun sistem yang sehat.
Ikuti tulisan menarik Putu Suasta lainnya di sini.
