Anda sudah baca koran hari ini? Iklan apa yang terpampang di koran yang anda baca hari ini? Hampir pasti iklan tentang perumahan Meikarta.
Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah. Lho apa kaitannya Menko Kemaritiman mengomentari soal proyek Meikarta?
Apa yang perlu digarisbawahi terkait dengan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut soal Meikarta? Perizinan. Itulah salah satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pernyataan Menko Kemaritiman itu. Presepsi publik pun terhadap pernyataan Menko Kemaritiman soal Meikarta itu adalah bahwa proyek ini mendapat 'lampu hijau' dari pemerintah. Sehingga jangan coba-coba 'menganggu' proyek ini dari sisi perizinan. Pemerintah yang memegang palu perizinan, cepat atau lambat, akan memberikan izin proyek ini.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga berkomentar tentang proyek Meikarta ini. Dalam 'memo bisnis' di Majalah TEMPO edisi 9-15 Oktober 2017, Sang Ketua MPR itu mengatakan bahwa pihak pengembang telah mengerjakan pembangunan sesuai dengan izin yang diberikan.
Lagi-lagi soal perizinan proyek Meikarta. Ada apa dengan perizinan proyek Meikarta ini sebenarnya? Pada September lalu (13/9),Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady meminta maaf lantaran promosi proyek Meikarta dilakukan dengan gencar. Padahal, di saat bersamaan proyek tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal saat itu iklan Meikarta sudah gencar dilakukan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, sejak awal Agustus. Bagaimana mungkin sebuah proyek property yang belum memiliki izin diiklankan?
Persoalan ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Melalui Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan kalau perlu menunda untuk pemesanan dan/atau membeli unit apartemen di Kota Meikarta sampai jelas status perizinannya.
Bahkan, YLKI mendesak manajemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan serta bentuk penawaran lain atas produk propertinya sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang.
Soal perizinan yang 'bermasalah' ini pula yang kemudian coba dinetralkan oleh para elite politik. Kenapa elite politik di pemerintah dan juga legislatif seperti menjadi perisai ketika muncul persoalan perizinan proyek property Meikarta? Benarkah proyek Meikarta ini murni proyek property atau politik?
Entahlah. Namun, kehadiran dan pernyataan para elite politik yang 'membela' posisi proyek Meikarta dalam soal perizinan perlu mendapatkan sorotan publik. Publik tentu berharap pada pilar demokrasi ke-4, media massa, untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik proyek Meikarta. Tapi mungkinkah juga berharap kepada media massa? Iklan Meikarta begitu besar di media massa.
Berapa iklan Meikarta di media massa? Menarik perhitungan dari remotivi. Di websitenya, organisasi pemantau media itu, memperkirakan bahwa per hari, sebuah koran besar di Jakarta menerima iklan Meikarta sebesar Rp. 1,5 - Rp. 3,7 miliar. Jadi siap-siap sebuah media massa akan kehilangan potensi pendapatan dari iklan miliaran rupiah per harinya.
Jika dari elite politik memberikan dukungan pada sebuah proyek, sementara media massa terdiam, lantas, bagaimana dengan kepentingan publik? Ah, publik kan hanya sekedar angka yang hanya diperhitungkan nanti menjelang pilkada, pemilu atau pilpres. Duh, sial benar nasib menjadi publik di negeri ini.
Sumber foto: http://www.remotivi.or.id/pantau/425/Habis-Iklan-Meikarta,-Gelaplah-Berita
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
