Dalam dua tulisan terdahulu di media ini, saya membahas secara umum berbagai disrupsi yang dihadirkan generasi milenial melalui jejaring digital berbasis internet yang mereka kuasai. Tulisan ini akan lebih fokus membahas perubahan peta politik elektoral sebagai salah satu konsekuensi semakin kuatnya peran generasi milenial pada abad ini.
Dinamika Partai Politik di Indonesia
Pergantian rezim di Indonesia selalu diikuti perubahan secara masif kondisi sosio-politik yang tentu menghadirkan tantangan berbeda bagi partai politik. Pada masa Orde Lama, partai politik dapat diidentifikasi dengan mudah melalui ideologi yang dijalankan secara tegas dan konsisten. Partai memiliki idiologi dan basis massa yang kuat. Pergantian rezim ke Orde Baru membuat idiologi partai menjadi elemen yang tidak begitu penting lagi dan makin sulit mengidentifikasi basis massa dari sebuah partai karena aktivitas partai politik pada prakteknya hanya bergaung menjelang Pemilu.
Peralihan rezim Orba ke Reformasi membuat idiologi dan basis massa partai semakin kabur. Partai-partai baru muncul seperti jamur di musim penghujan. Sebagian besar kemudian tenggelam dalam waktu singkat. Partai semakin identik dengan “kendaraan politik” semata.
Dalam perjalanannya, era Reformasi kemudian menghadirkan tantangan baru dengan semakin kuatnya peran generasi milenial yang memiliki karakteristik berbeda. Penetrasi internet yang menjadi domain utama generasi ini telah mengubah pola interaksi politik, tata kelola pemerintahan dan politik elektoral.
Menyongsong Era Transparansi
Berbagai hasil penelitian menunjukkan, transparansi menjadi salah satu hal yang dianggap penting oleh generasi milenial dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini karena generasi milenial selalu berupaya mencari kebenaran dan gemar memeriksa beberapa sumber untuk mendapat informasi yang lebih akurat terutama menyangkut informasi yang bekaitan dengan kepentingan publik. Maka partai yang hendak menggaet suara mereka tentu harus mulai beradaptasi dengan karakteristik ini. Jika tidak, bukan tidak mungkin, dalam jangka panjang, partai-partai yang saat ini eksis bisa tergerus oleh partai baru yang bisa lebih mudah beradaptasi dengan nilai yang diyakini milenial, yakni transparansi.
Dalam tahun-tahun mendatang, peran generai milenial akan semakin dominan dalam Pemilu. Menurut data BPS, saat ini 50 % dari penduduk usia produktif berasal dari generasi milenial dan pada tahun 2020 hingga 2030 diperkiraan jumlahnya mencapai 70% dari penduduk usia produktif. Selain populasi generasi milenial makin besar, peran mereka di ruang-ruang publik makin dominan dalam mempengaruhi opini publik.
Penguasaan terhadap perangkat-perangkat digital membuat generasi milenial bersuara lebih lantang dan vokal di berbagai platform media komunikasi berbasis internet. Karena itu, partai politik tidak cukup menghitung kekuatan generasi milenial dalam politik elektoral berdasarkan jumlah suara (hak pilih) yang mereka miliki. Partai politik mesti mampu melihat multiple effect yang dapat dihadirkan generasi milenial dalam aktivitas politik mereka. Seorang generasi milenial yang vokal di media sosial dapat mempengaruhi beberapa orang pemilih. Selanjutnya, orang-orang yang telah dipengaruhi tersebut juga akan mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkup interaksi sosial mereka. Demikian seterusnya.
Dengan logika di atas, merebut simpati generasi milenial mesti menjadi agenda paling aktual bagi setiap partai pada era digital ini. Karena itu, partai-partai politik harus terlebih dahulu berbenah. Berkutat dengan idiologi-idiologi lama dan pendekatan-pendekatan konvensional terhadap pemilih, akan membuat partai “ketinggalan kreta”. Setiap partai mesti memamfaatkan internet sebagai sarana untuk lebih transparan, efisien, dan mudah menyapa konstituen.
Ikuti tulisan menarik Putu Suasta lainnya di sini.
