Abad 20 terasa singkat. Diawali dengan dua perang dunia, kemudian berdiri negara bangsa di belahan dunia ketiga, perang dingin antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur pimpinan Uni Sovyet. Di dekade terakhir abad ini negara Uni Sovyet runtuh setelah mengalami krisis ekonomi akut akibat kegagalan sistem ekonomi sentralitik ala komunisme, ditambah dengan beban biaya perang berkepanjangan melawan mujahidin Afghanistan. Perang dingin dimenangkan oleh blok Barat. Mimpi satu dunia satu pemimpin menjadi kenyataan. Amerika jadi pemimpin tunggal dunia menutup abad ini.
Amerika membuka abad 21 dengan melaunching tema War on Terorism yang dideklarasikan oleh Presiden George W Bush pada 11 September 2001 pasca peledakan gedung WTC oleh al-Qaeda. Gak pake lama, beberapa bulan kemudian Amerika Serikat membombardir Afghanistan atas tuduhan pemerintah Thaliban menyembunyikan mujahidin al-Qaeda utamanya Syaikh Usamah bin Laden musuh nomor wahid Amerika.
Sukses menggulingkan pemerintahan Thaliban, tiga tahun kemudian Amerika melanjutkan perang di Irak. Presiden Saddam Husein diburu hidup atau mati karena mengembangkan senjata pemusnah massal. Irak luluh lantak, Saddam Husein akhirnya tertangkap, diseret ke pengadilan dan divonis hukuman mati. Tidak lama setelah itu ternyata tuduhan Irak mengembangkan senjata pemusnah massal isapan jempol belaka.
Aksi sepihak Amerika di Afghanistan dan Irak menimbulkan masalah baru yaitu munculnya gerakan-gerakan jihad global sebagai respon lanjutan. Di Afghanistan, Thaliban dibantu al-Qaeda makin radikal sedangkan di Irak mujahidin melancarkan perang gerilya di bawah kepemimpinan Syaikh Abu Mus’ab Az-Zarqawi. Mereka berhasil menguasai beberapa daerah tak bertuan di Irak lalu memproklamirkan berdirinya Negara Islam Irak, yang merupakan cikal bakal ISIS (negara Islam Irak dan Suriah).
Ekses kepemimpinan tunggal Amerika membuat konfigurasi baru kawasan Arab pada dekade pertama abad 21. Arab Spring menandai ditinggalkannya tatanan lama kawasan versi abad 20. Tapi itu baru di Afrika Utara dan Yaman. Di Jazirah Arab dan Arab Utara, konfigurasi baru berjalan lunak. Khusus di Suriah agak tersendat. Kerajaan Arab Saudi sebagai pemimpin negara-negara Teluk jadi barometer reformasi Arab di Teluk dan Arab Utara. Boleh dikatakan, wajah Timur Tengah ke depan tergantung reformasi di Kerajaan Arab Saudi.
Di masa kepemimpinan Raja Salman, reformasi di lingkungan kerajaan dimulai dengan reshuffle putra Mahkota dan Kabinet. Dengan menunjuk anaknya sebagai putra Mahkota, Raja Salman mengharapkan Kerajaan Arab Saudi masa depan adalah negara yang terbuka, moderat dan demokratis secara sosial budaya. Pangeran Muhammad Bin Salman, calon pemimpin masa depan Arab Saudi, seorang pemuda yang moderat mengemban visi 2030 untuk kejayaan negaranya.
Di medio tahun ini sebagai bagian dari reformasi Arab Saudi, tampak tanda-tanda berkurangnya dominasi paham Wahabi di Kerajaan Arab Saudi. Pangeran Muhammad bin Salman sepertinya akan mengurangi peran paham keagamaan Wahabi yang selama ini menjadi dbgian tak terpisahkan dari Kerajaan Arab Saudi. Bisa jadi karena disinyalir sepanjang abad 20, Wahabiyah dituding telah menanamkan bibit radikalisme berbuah pada lahirnya gerakan-gerakan Jihad Global seperti Al-Qaeda dan ISIS. Penafsiran rigid ala Wahabiyah atas teks-teks keagamaan dianggap tidak akan matching dengan visi masa depan Arab Saudi.
Kerajaan Arab Saudi sebagai khadimul haramain tetap butuh legitimasi agama dalam menata masa depan barunya. Bertolak dari sini, Kerajaan Arab mulai mencari format baru pemahaman agama yang compatible dengan visi 2030 mereka. Wahabiyah produk modernisme yang sempat ngetrendi abad 20 tidak bisa lagi diharapkan untuk mendukung rencana reformasi politik Kerajaan. Wahabiyah terlalu kaku, tekstual dan kurang luwes mendialogkan doktrin dengan realitas masyarakat dunia. Wajar kemudian Kerajaan Arab Saudi mulai melakukan pendekatan dengan kelompok Islam moderat.
Pertemuan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bersama Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi, Usamah bin Muhammad, Selasa (14/11) lalu di rumah Dinas Kedubes Arab Saudi Jakarta menjadi langkah awal yang baik bagi Kerajaan Arab Saudi dalam rangka menemukan format baru paham keagamaan yang cocok bagi masa depan Arab. Tidak salah, jika pemerintah Arab Saudi berkerja sama dengan NU mengingat NU merupakan organisasi Islam moderat terbesar di dunia. NU tanpa nama sebelum 1926 dan sejak berdiri sampai sekarang telah mengemban ajaran Aswaja yang moderat melintasi zaman pra kolonial, masa kolonial , era modern sampai abad mileneal sekarang. Stabilitas kawasan Nusantara jadi bukti Aswaja yang dianut NU compatible di segala zaman.
Tapi sebenarnya Islam moderat (Aswaja ) yang merupakan anti-tesis Islam radikal/ektrim bukan ajaran asing di Jazirah Arab. Sebelum kerajaan Arab Saudi berdiri pada tahun 1932, ajaran Islam moderat menjadi pemahaman mainstream di Haramain (Makkah dan Madinah). Rasanya belum lama, masih segar dalam memori kaum muslim ketika para ulama Aswaja dari keempat madzhab sunni memenuhi Masjidil Haram dengan halaqah-halaqah ilmiah. Di antara ulama-ulama itu ada yang putra asli Nusantara seperti Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Ahmad Khatib as-Sambasi,dll. Ada yang menjadi Imam di Masjidil Haram. Merekalah ulama-ulama yang jadi guru para pendiri NU. Semoga hubungan baik Kerajaan Arab Saudi dan NU berlanjut dalam mengusung Islam moderat (Aswaja ) di seluruh dunia.
Penulis Jama’ah Sabtuan NU Kota Bandung, pegiat di Intitute for Democracy Education (Ide), Mantan Ketua HTI Babel 2004-2010.
Ikuti tulisan menarik Ayik Heriansyah lainnya di sini.
