Paska ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus megakorupsi KTP elektronik, dan menjadi tahanan KPK, wacana pergantian Ketua Umum Partai Golkar, semakin mencuat ke permukaan. Bagaimanapun dipandang secara moral, alangkah naifnya sebuah partai politik dipimpin seorang yang sedang dijerat kasus hukum yang masuk kategori Extraordinary crime.
Terlepas dari dalih azas praduga tak bersalah, maupun karena belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun sebagaimana salah seorang kader seniornya, yang juga saat ini menjabat Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, pergantian Ketua Umum partai berlambang pohon beringin, wajib dilakukan demi kebaikan partai Golkar di masa depan.
Hal senada muncul dari beberapa Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar yang mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) supaya segera melakukan suksesi untuk menyelamatkan marwah partai Golkar dari keterpurukan.
Memang siapa pun pengganti Setya Novanto, dituntut sebagai sosok yang bersih, dan memiliki integritas. Syukur-syukur sanggup menyatukan kelompok-kelompok di internal yang selama ini seringkali berseberangan.
Bahkan di saat pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar pengganti Setya Novanto nanti, diprediksi akan terjadi hiruk-pikuk antar-kelompok itu, demi meng-goal-kan jagoan masing-masing kelompok – tentu saja, supaya terpilih menjadi Ketua Umum yang baru.
Sementara di luar lingkaran partai Golkar sendiri, bisa jadi pula banyak pihak yang menanti dengan harap-harap cemas, dan dengan sembunyi-sembunyi melakukan intervensi agar nakhoda baru pengganti Setya Novanto membawa partai Golkar berlabuh di kubunya.
Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, meskipun sistem pemerintahan negeri ini menganut sistem Presidentil, akan tetapi sejak jatuhnya rezim Orde Baru, di dalam lembaga parlemen terdapat dua kelompok parpol yang berseberangan satu sama lain. Satu kelompok parpol yang pro rezim pemerintah, dan satunya lagi adalah kelompok yang lazim disebut oposisi – terlepas dari pernyataan kelompok itu sendiri yang lebih memilih faksi penyeimbang daripada penentang.
Terlebih lagi setelah Pilpres 2014 lalu, dua kelompok kekuatan politik tersebut semakin tampak jelas. Bahkan tak jarang perbedaan kedua kelompok itu pun sampai membuat suhu politik yang mendidih tinggi. Seperti anjing dengan kucing yang sedang berebut tulang saja laiknya.
Maka demi menambah kekuatan amunisi, paling tidak di saat terjadi tarik-menarik kepentingan, supaya kemenangan ada di pihaknya, tak pelak lagi kedua kelompok itu pun berharap pimpinan Partai Golkar yang baru mau berlabuh pada kelompoknya.
Sebagaimana halnya pihak pemerintah sendiri. Meskipun tidak secara terang-benderang, publik telah menangkap sinyal sosok yang diharapkan menjadi nakhoda partai Golkar agar tetap di dalam kubu pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana saat dipimpin Setya Novanto.
Tapi bagaimana jika di dalam Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) nanti, justru malah sosok yang selama ini memang berseberangan dengan pemerintah yang tampil sebagai Ketua Umum pengganti SN tersebut, misalnya saja Titik (Siti Hediaty) Soeharto. Bisa jadi partai Golkar pun malah akan dibawa berlabuh ke kubu sosok mantan suaminya sendiri, Prabowo Subianto, ketua umumu partai Gerindra, yang notabene menjadi rival kubu pemerintahan Jokowi-JK.**
Ikuti tulisan menarik Adjat R. Sudradjat lainnya di sini.
