Oleh : Hersubeno Arief
Besaran gaji Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diajukan Anies-Sandi tengah menjadi sorotan. Beritanya sangat heboh di beberapa media massa, apalagi di media sosial. Dalam bahasa pasaran, berita soal gaji Tim Gubernur ini sedang ”digoreng.”
Kalau saja tidak ada berita Operasi Tabrak Tiang (OTT) Ketua Umum Golkar Setya Novanto, dapat dipastikan berita ini akan digoreng habis-habisan, dan menjadi trending topic. Dalam kasus ini Setnov pantas disalahkan, karena salah memilih timing.
Mengapa berita itu layak digoreng? Jawabannya sangat jelas. Pertempuran Pilkada DKI 2017 masih belum selesai, dan tampaknya tidak akan pernah selesai. Pertempuran akan terus berlanjut sampai Pilpres 2019.
Anies-Sandi adalah TO (target operasi). Harus dicari-cari kesalahannya sampai dapat. Tidak salah saja dicari kesalahannya, apalagi kalau benar membuat kesalahan. Tim dan pendukung Anies-Sandi tidak perlu baper (bawa perasaan). Ini memang sebuah pertempuran panjang. Jadi jangan sampai terpeleset, apalagi membuat kesalahan. Musuh tengah mengintai, dan siap menembak setiap saat.
Coba perhatikan dari mana asal muasal berita. Tak lama setelah anggaran diajukan untuk dibahas, anggota DPRD dari PDIP dan Nasdem mulai mempersoalkan. Dua partai ini seperti kita sama-sama mahfum adalah pendukung Ahok. Besaran angka yang diajukan Anies-Sandi memang agak “mengagetkan,” bila dibandingkan dengan angka sebelumnya. Begitu juga dengan jumlah personilnya.
Harian Kompas Rabu (22/11) malah membuat laporan setengah halaman, membandingkan banyaknya jumlah personil TGUPP masa Jokowi, Ahok, Djarot, dan Anies.
Pada masa Ahok gaji dan honor anggota Tim Gubernur ini hanya Rp 2.3 miliar. Tiba-tiba sekarang angkanya membengkak menjadi Rp 28 miliar. Naik berkali lipat.
Jumlah orangnya juga jadi membengkak. Rupanya Anies-Sandi menggabungkan dua lembaga yang selama ini terpisah, yakni TGUPP dan TWUPP (Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan). Wajar saja kalau bikin kaget. Ada yang pura-pura kaget, atau pura-pura tidak tahu.
Berita tersebut kemudian secara sistematis tayang di sejumlah media yang afiliasinya secara politis, juga sudah sama-sama kita ketahui. Melihat dari cara mengelola pemberitaannya, kenaikan gaji Tim Gubernur itu menjadi agenda setting. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk membentuk publik opini. Syukur bila bisa menggerakkan masa.
Di medsos ceritanya lebih heboh lagi, dan digoreng habis. Silakan dicermati akun-akun siapa saja yang sekarang sedang sibuk memanaskan penggorengannya. Jejak digitalnya gampang kok dilacak, di posisi mana mereka pada pilkada lalu. Pasti 4L juga. Loe lagi, loe lagi….
Framing dan targetnya juga cukup jelas. Mereka ingin membentuk persepsi publik bahwa Anies-Sandi tengah mencoba melakukan bancakan dana APBD, dan mencarikan posisi untuk para tim suksesnya. Baru saja berkuasa sudah begitu, apalagi kalau dibiarkan sampai lima tahun. Bisa gawat.
Tranparansi dan good governance
Apa bedanya tim yang dibentuk Anies-Sandi dengan tim gubernur pada masa Jokowi, Ahok dan Djarot?
Tim yang membantu gubernur ini mulai dibentuk pada masa Jokowi menjadi gubernur (2012-2014) melalui Surat Keputusan Gubernur No 201 Tahun 2014. Tujuannya untuk mengawasi kinerja dinas-dinas dan memberi laporan kepada gubernur dan wagub. Tim juga memberikan masukan kepada gubernur, wagub dan dinas.
Hanya saja pada masa Jokowi tim tersebut terkesan menjadi tempat buangan para pejabat yang dinilai tidak punya kinerja yang baik. Salah satu pejabat yang pernah “dibuang” ke TGUPP adalah Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono yang kemudian terbukti korupsi dan dijatuhi hukuman. Pada masa Djarot masuk nama mantan Kepala Inspektorat Larso Marbun yang dicopot Ahok karena bermasalah.
Ketika Ahok menjadi gubernur keberadaan TGUPP masih dipertahankan. Saat itu malah muncul sejumlah nama yang sering disebut sebagai staf pribadi, atau staf khusus dan anak magang. Mereka ini tidak tercatat secara resmi dalam TGUPP, atau staf apapun. Dalam nomenklatur Pemprov DKI tidak ada posisi “staf khusus.”
Sebagai “tim Ahok” anak-anak muda ini bebas beredar di balaikota DKI. Mereka ikut dalam rapat-rapat dan menemui para kepala dinas dan satuan birokrasi lainnya. Seorang anak magang bernama Ismail Al Anshori malah mengaku berani memarahi dinas-dinas. Pengakuan ini viral dan bahkan diangkat disejumlah media.
Uniknya anak-anak magang, atau apapun namanya ini tidak ada SK gubernurnya, tidak jelas tanggung jawabnya, dan dari anggaran apa mereka dibayar. Belakangan ada yang mengaku dibayar dari dana operasional Ahok.
Salah satu nama staf khusus Ahok yang paling terkenal adalah Sunny Tanuwijaya. Dia pernah dicekal oleh KPK dalam kasus Perda Reklamasi yang melibatkan anggota DPRD dari Gerindra M Sanusi.
Nama Suny juga sempat disebut majalah Tempo sebagai perantara dana operasional “Teman Ahok,” yang diperoleh dari pengembang. Seorang anggota DPR RI dari PDIP Junimart Girsang bahkan menyebut jumlah dananya sebesar Rp 30 miliar.
Dalam pemeriksaan KPK, berdasarkan keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat kerja di DPR, Sunny mengaku berkomunikasi soal pengurangan kontribusi tambahan Pulau Reklamasi dengan taipan Aguan bos pengembang PT Agung Sedayu Group.
Di sidang yang mengadili Sanusi, Aguan yang tampil menjadi saksi mengaku sering bertemu secara informal dengan Ahok. Keduanya sudah lama berkenalan. Ahok juga mengaku Aguan sering bertandang ke rumahnya, dan mereka makan empek-empek dan es kacang merah. So close.
Apa sesungguhnya posisi Sunny juga tidak begitu jelas. Kepada media Ahok memberi keterangan berubah-ubah. Semula dia menyebut Sunny sebagai anak magang. Sehari kemudian berubah menjadi teman, tapi Ahok juga mempersilakan bila ada yang menyebutnya sebagai staf khusus. Aneh khan?
Jadi apa posisi Sunny sebenarnya? Sampai sekarang tidak jelas. Dalam sidang pengadilan Tipikor Sunny mengaku tidak digaji oleh Ahok. Dia mendapat gaji dari PT Rajawali Corporate.
Ketidakjelasan status seperti inilah yang ingin dirapikan oleh Anies. Tidak boleh lagi ada staf gubernur, atau orang yang mengaku sebagai staf gubernur, tapi mendapat gaji dari swasta. Pasti ada benturan kepentingan, dan menyalahi prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
Anies-Sandi ingin semuanya transparan, akuntabel, dan tidak menyalahi nomenklatur Pemprov. Keberadaan TGUPP, atau staf khusus harus jelas siapa saja mereka, apa tanggung jawabnya, berapa anggarannya, berapa mereka dibayar, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka dipilih, dan apa identitasnya?
Jadi sudah jelas mengapa anggaran gaji Tim Gubernur sekarang menjadi jauh lebih besar? Karena semua dibiayai oleh APBD dan tidak ada lagi staf model Sunny yang sehari-hari bertindak atas nama Ahok, tapi digaji oleh swasta. Semuanya transparan dan akuntabel.
Soal berita ini akan terus digoreng, ya tidak usah kaget. Seperti lirik dalam lagu Shake It Off milik Taylor Swift, And Hater, they gonna hate.
22/11/17
Ikuti tulisan menarik Hersubeno Arief lainnya di sini.
