Tak dapat dipungkiri, tak dapat pula dielakkan, setelah Ketua DPR Setya Novanto -yang juga Ketua Umum Partai Golkar -- ditahan oleh KPK karena kesandung E KTP yang sebelumnya sempat menjadi “buron” sesaat dan kemudian diketahui keberadaannya setelah “tiang” listrik yang tak bersalah apa apa ditabrak mobil Fortuner yang ditumpangi Setya Novanto, Partai Golkar mengalami “guncangan” yang luar biasa.
Berbagai cemooh baik yang berupa meme maupun celoteh para nitizen, berseliweran di jagad Medsos, berbagai tanggapan para pakarpun mewarnai media baik cetak maupun elektronik, bahkan sekelas Effendi Gozali, ahlinya Komunikasi Politik, dalam ILC Selasa malam 21/11 kemarin, mengungkapkan ketak berdayaannya melihat situasi ini, ia mengungkapkan takut dilaporkan oleh Pengacara Setya Novanto.
Saya sendiri, sebagai orang yang turut dan andil dalam membesarkan Pohon Beringin di daerah, dan sudah empat kali ikut dalam perhelatan Munas/Munaslub Golkar, merasa sedih dan duka, gundah gulana, galau kelas berat, seolah ter-iris hati ini, menyaksikan kondisi Partai Golkar perdetik ini.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas kasus hukumnya, sebab mau diapakan juga, hukum akan berjalan sesui dengan relnya. Lepas apakah punya latar belakang politik atau tidak, hukum tetaplah hukum. Oleh karenanya saya akan fokus pada pergerakan organisasi di internal Golkar hususnya di tingkat Pusat pasca penahanan Setya Novanto.
Adanya terpaan gelombang yang menghantam Setya Novanto, berbanding lurus dengan terpaan angin ribut yang menghantam Pohon Beringin. Namun demikian, Golkar adalah partai besar yang sudah kenyang menikmati manis getirnya politik, makan asam garam terpaan politik, segera mengambil sikap secara organisatoris untuk mencari jalan keluar atas adanya gelombang dan terpaan angin ribut tersebut.
Para elite Golkar sudah banyak berkomentar terkait jalan keluar itu, mantan loyalis Setyo Novanto Yoris Raweyai, mengusulkan agar segera diadakan Munslub, Titik Prabowo juga demikian termasuk sesepuh Golkar Akbar Tanjung dan Jussuf Kalla.
Sikap DPP Golkar, segera mengambil langkah dengan mengadakan Rapat Pleno DPP dengan agenda membahas posisi Setya Novanto dan mengambil langkah organisasi agar Golkar secara organisatoris berjalan sebagaimana mestinya.
Hasil Pleno sudah diketahui oleh halayak yakni;(1) Menyetujui Idrus Marham menjadi Plt Ketum sampai praperadilan,(2).Kalau Setya Novanto menang praperadilan, maka plt berakhir, (3). Kalau Setya Novanto kalah, meminta Setya Novanto, mengundurkan diri sebagai Ketum. Kalau Setya Novanto tidak mengundurkan diri, pleno memutuskan munaslub, (4). Keputusan strategis harus melibatkan Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, dan ketua korbid, (5).Keputusan soal posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu praperadilan.
Hasil keputusan Pleno tersebut, sebetulnya sudah bisa ditebak arahnya oleh halayak, ketika melihat berita tentang alotnya proses pengambilan keputusan pleno, saya pribadi sudah bisa membayangkan bahwa hasilnya akan condong untuk menguatkan posisi Setya Novanto. Kalaupun ada diantara pengusrus DPP yang langsung minta adanya Munaslub, sudah dapat dipastikan akan menemui batu sandungan yang besar karena Pengurus DPP berjibun loyalis Setya Novanto.
Kita lihat misalnya keputusan yang pertama, Menyetujui Idrus Marham menjadi Plt Ketum sampai praperadilan. Keputusan ini sebetulnya keputusan Setya Novanto melalui surat tulis tangan yang ditandatangani Setya Novanto diatas meterai, makanya Keputusan DPP Golkar bunyinya “menyetujui”, artinya menyetujui pengangkatan Idrus Marham oleh Setya Novanto. Lepas apakah ini merupakan suasana menghormati kebatinan Setya Novanto, orang tetap membacanya sebagai ketidakberdayaan DPP atas pengaruh besar Setya Novanto, secara etis organisatoris, yang pantas menjadi Plt adalah Ketua Harian yakni Nurdin Halid, tapi apa daya, dengan alasan loyalitas Nurdinpun tak berkutik.
Keputusan Kedua dan Ketiga terkait dengan posisi Setya Novanto yang dikaitkan dengan pra peradilan, telah mengindikasikan DPP masih gamang untuk mengadakan Munaslub, apalagi melengserkan Setnov sebagai Ketua Umum Golkar karena Setya Novanto melalui surat bersikukuh masih menjadi Ketua Golkar. Jika kemudian pra Peradilan Setya Novanto kalah, diminta agar Setya Novanto mengundurkan diri, jika tidak mengundurkan diri maka akan diadakan Munaslub.
Yang jadi persoalan adalah, Jika kemudian pra pradilan Setya Novanto kalah, lantas “mengundurkan diri”, lantas apa konsekwensinya, disinilah akan mulai debat panjang karena tidak ada klausula, setelah mengundurkan diri akan diadakan Munaslub. Bisa jadi, langkah DPP akan mengumpulkan seluruh DPD Provinsi melalui Rapimnas untuk membicarakan langkah Golkar kedepan. Jika ini yang ditempuh, maka sudah dapat dipastikan, keputusannya akan menguntungkan faksi Setya Novanto apapun bentuk keputusannya, alasannya simple, karena sebagian besar DPD Provinsi telah dikuasai kubu Setya Novanto.
Bagi DPP, ini adalah pilihan yang sulit, jika setelah pra pradilan Setya Novanto kalah lantas mengundurkan diri tapi tidak diadakan Munaslub, pasti akan mendapat gempuran yang dahsyat dari tokoh tokoh senior Golkar dan DPD Kabupaten/Kota yang juga punya hak suara dalam menentukan siapa yang harus dipilih menjadi Ketua dalam Munas/Munaslub. Persetruan pasti akan terulang kembali seperti saat sebelum Munaslub 2016 lalu, dan ini akan merugikan Golkar karena agenda politik sudah didepan mata.
Sungguhpun demikian, saya yakin Golkar kembali tentram, dengan melihat gonjang ganjing yang luar biasa seperti ini, saya yakin pula Setya Novanto akan mengundurkan diri sebelum pra peradilan. Namun hal ini akan terjadi jika Setya Novanto bersikap sebagai Negarawan yang lebih mengedepankan kepentingan orang banyak dan keberlangsungan Golkar ke depan daripada kepentingan (politik) pribadinya. Bertahan di ujung tanduk kehancuran akan membawa petaka yang lebih besar.
Ikuti tulisan menarik Kang Nasir Rosyid lainnya di sini.
