Hampir semua pengamat sepakat bahwa beberapa kebijakan politik dan sosial di negara Kerajaan Saudi Arabia (KSA) – sejak penunjukkan Muhammad bin Salman (MBS) sebagai Wakil Putra Mahkota sekaligus Menteri Pertahanan pada 23 Januari 2015, dan kemudian menjadi Putra Mahkota pada 21 Juni 2017 – adalah sesuatu yang tidak lazim. Karena itu agak sulit dan mungkin terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tentang bagaimana akhir dari setiap perkembangan kebijakan tersebut.
Ibarat puzzle, kepingan-kepingan gambarnya masih berserakan. Bahkan banyak pengamat yang meragukan apakah kepingan puzzle itu dapat disusun secara utuh, atau KSA akan menuju gambar yang tidak utuh. Tapi semua kayaknya sepakat bahwa KSA tidak mungkin lagi atau akan kesulitan kembali ke periode sebelum MBS diangkat sebagai Putra Mahkota.
Saya mencoba membaca berbagai sumber, dan berkesimpulan bahwa secara global, saat ini terdapat empat perspektif tentang KSA: perspektif Amerika, perspektif Eropa, perspektif Asia, dan tentu saja perspektif Dunia Arab sendiri. Masing-masing dari empat perapektif ini pun terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok, yang satu sama lain kadang saling menegasikan.
Namun semua pakar juga tidak menentang pandangan yang menyebutkan, minimal ada dua fakta menonjol terkait berbagai perkembangan politik dan sosial di KSA saat ini:
Pertama, adanya seorang tokoh kerajaan, dalam hal ini MBS, yang memiliki nyali besar untuk menginisiasi sejumlah kebijakan tidak populer, yang dipersepsikan sangat radikal bila diukur dari pandangan yang menyebutkan bahwa royal family di KSA secara tradisional memang konservatif.
Sebagian menyebutnya sebagai langkah berani. Sebagian lainnya menyindir dengan ungkapan misalnya: how long can you go? Kebijakan membolehkan wanita menyetir mobil, menurut saya, tidak terlalu signifikan. Tetapi mempreteli otoritas lembaga “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” yang selama ini sangat powerful di KSA adalah langkah yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Penangkapan pada 4 Nopember 2017 terhadap 49 orang (11 pangeran, 4 menteri aktif dan sisanya mantan pejabat dan pengusaha) adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan ini disusul dengan pembekuan sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) rekening bank. Diduga, ke-1.800 terkait langsung ataupun tidak langsung dengan 49 yang ditahan.
Presiden Amerika termasuk yang menyambut baik kebijakan-kebijakan pembaharuan di KSA: “I have confidence in King Salman dan Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing (saya percaya Raja Salman dan Putra Mahkotanya, mereka tahu persis apa yang sedang mereka kerjakan)”, postingan Donald Trump di akun Twitter-nya pada 06 Nopember 2017.
Dukungan Donald Trump tersebut dikritik habis oleh Karen Attiah yang menulis di Washington Post, edisi 10 November 2017 “...Trump could be making a huge mistake by putting all of America’s eggs in the reckless MBS’s basket (Trump boleh jadi melakukan kesalahan besar dengan meletakkan semua telur Amerika di keranjang MBS yang semborono).
Kedua, bahwa sejumlah kebijakan MBS yang masih sedang berproses, beberapa di antaranya cenderung akan gagal atau bahkan sudah gagal.
Salah satunya terkait perang di Yaman, yang kini sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan. Awalnya, perang Yaman untuk mengusir pasukan Al-Houti diasumsikan akan tuntas dalam tempo tiga sampai enam bulan. Namun sekarang sudah memasuki tahun ketiga, dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Dan sialnya, KSA tampak kesulitan menemukan jalan keluar untuk mengakhiri perang Yaman. Belum bisa menentukan antara dua pilihan sama pahitnya: mengaku kalah atau menyelamatkan air muka.
Banyak pakar militer yang memastikan, perang Yaman tidak mungkin dimenangkan oleh KSA. Salah satu alasannya, sejak Maret 2015 hingga saat ini, belum pernah ada pengerahan pasukan darat KSA secara besar-besaran untuk mengambil alih Sana’a, ibukota Yaman yang dikuasai Al-Houti. Yang terjadi adalah gempuran udara, yang tentu tak terhindarkan, pasti akan menimbulkan collateral damage (korban sampingan) dari kalangan sipil. Banyaknya korban sipil dan kerusakan infrastruktur akibat gemburan pasukan koalisi pimpinan KSA, telah memicu kecaman berbagai pihak terhadap KSA.
Kebijakan MBS lainnya yang juga sedang berproses dan cenderung gagal adalah keputusan memboikot Qatar. Sebuah kebijakan yang juga melibatkan Mesir, Bahrain dan Uni Arab Emirates. Salah satu potensi kegagalan pemboikotan ini adalah karena 13 tuntutan yang diminta KSA, beberapa di antaranya hampir mustahil dipenuhi oleh Qatar, misalnya penutupan stasiun televisi Aljazeera dan memutus hubungan dengan Iran. Akibatnya, pemboikotan menjadi kontra produktif: Qatar malah semakin dekat dengan Iran, dan Qatar sudah memastikan tidak mungkin menutup stasiun Aljazeera.
Kesimpulan sementara, KSA saat ini masih dalam dalam posisi in-between. Sebuah posisi yang sulit diprediksi bagaimana ending-nya. Dan saya tidak percaya bila ada pengamat yang tiba-tiba memastikan bahwa KSA akan begini atau akan begitu.
Karena itu, saya lebih tertarik mengutip catatan majalah The economist, dalam artikel berjudul “A palace coup in Riyadh”, edisi 09 Nop 2017 yang mengatakan “Prince Muhammad may be heeding the dictum of Niccolò Machiavelli that it is better for a prince to be feared than loved. But this advice comes with a rider: he should not be hated (Pangeran MBS mungkin tertarik dengan diktum Niccolò Machiavelli yang mengatakan bahwa adalah lebih baik jika seorang pengeran ditakuti daripada dicintai. Tapi doktrin Machiavelli ini diikuti diktum lanjutan yang mengatakan, bahwa pangeran juga jangan sampai membiarkan dirinya dibenci)”.
Syarifuddin Abdullah | 23 Nop 2017 / 05 Rabiul-awal 1439H
Sumber foto: latimes.com
Ikuti tulisan menarik Syarifuddin Abdullah lainnya di sini.
