Oleh : Hersubeno Arief
Pergulatan antar-faksi di tubuh Partai Golkar bergulir dengan cepat. Desakan untuk segera menggelar Munaslub makin menguat. Sejumlah senior Golkar seperti Agung Laksono, bahkan Wapres Jusuf Kalla menyerukan pentingnya segera dipilih seorang ketua umum baru menggantikan Setya Novanto.
Figur yang digadang-gadang untuk menggantikan posisi Setnov adalah Airlangga Hartarto yang kini menjadi pembantu Jokowi sebagai Menteri Perindustrian.
Setelah beberapa hari bungkam, Airlangga akhirnya mengaku bahwa dia sudah mendapat restu dari Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar. “Tiga hari lalu saya sudah melapor Bapak Presiden. Saya dibolehkan untuk ikut karena saya akan membantu beliau. Jadi saya meminta dukungan dari beliau,” ujarnya Senin (27/11).
Beberapa hari sebelumnya, bersama dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga menghadap Jokowi di Istana. Kepada media keduanya menyatakan tidak ada pembicaraan soal Golkar dengan Presiden. Jokowi maupun Istana Presiden juga tidak memberi keterangan apapun.
Konfirmasi atas pernyataan Airlangga justru datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia membenarkan bahwa Airlangga sudah mendapat restu Jokowi, dan Jusuf Kalla sangat mendukung keputusan tersebut. Menurutnya Airlangga sangat layak menempati posisi Ketua Umum Golkar.
Tampilnya Airlangga dan kompaknya Jokowi dengan Jusuf Kalla menunjukkan terjadinya perubahan konstelasi politik di tubuh Golkar, maupun konstelasi politik menuju Pilpres 2019.
Pertama restu Jokowi menunjukkan posisi Setnov di Golkar makin melemah. Jokowi setidaknya sudah dua kali “membiarkan” Setnov berjuang sendirian menghadapi kasus yang melilitnya.
Ketika ditahan KPK dan Setnov minta perlindungan kepada Jokowi, dia menyarankan agar Setnov mengikuti proses hukum. Sekarang ketika Setnov mencoba mempertahankan posisinya dengan menunjuk Idrus Marham sebagai Plt, ternyata Jokowi mendorong Airlangga menjadi ketum yang baru.
Keputusan Jokowi itu juga menunjukkan bahwa dukungan politik untuk Setnov sudah dicabut. Bagi Jokowi tugas Setnov mengamankan Golkar untuk kepentingan Pilpres 2019 sudah selesai. Tentu akan menjadi sangat menarik bila ternyata Setnov kembali memenangkan pra peradilan. Apakah jokowi akan kembali mendukung Setnov atau tidak. Ini yang masiih perlu kita tunggu.
Kedua, keputusan Jokowi yang bersama-sama Jusuf Kalla mendukung Airlangga merupakan indikasi bahwa keduanya akan tetap bersama-sama pada Pilpres 2019. Belum jelas benar apakah Jokowi akan tetap berpasangan kembali dengan Jusuf Kalla, atau dengan orang yang ditunjuk oleh Jusuf Kalla.
Melihat usia Jusuf Kalla yang cukup lanjut, yang paling masuk akal dia menempatkan “orangnya,” sebagai pendamping Jokowi. Dengan begitu kepentingan politik Jusuf Kalla masih tetap terjaga.
Spekulasi yang berkembang di kalangan terbatas, Jusuf Kalla sedang menyiapkan Wakapolri Komjen Pol Sjafrudin yang sebentar lagi akan pensiun. Sjafrudin satu daerah dengan Jusuf Kalla dan pernah menjadi ajudannya saat Jusuf Kalla menjadi wapres (2004).
Selama ini banyak yang menduga Jusuf Kalla akan berpisah dengan Jokowi, dan menyiapkan figur penantang. Di Pilkada DKI Jusuf Kalla mendukung Anies-Sandi berseberangan dengan pilihan Jokowi yang mendukung Ahok-Djarot.
Jusuf Kalla sering bersikap kritis bahkan sangat keras terhadap Setnov. Padahal Setnov bersama Luhut adalah figur yang mengamankan kepentingan Jokowi di Golkar.
Dengan perolehan suara 14.75 persen, Golkar menjadi kendaraan politik yang sangat vital bagi Jokowi agar pasti mendapat tiket pada Pilpres 2019. PDIP yang menjadi kendaraan politik Jokowi pada Pilpres 2014, sampai saat ini belum memberi kepastian apakah akan mencalonkan kembali dirinya, atau tidak.
Bila benar sekarang terjadi kesepahaman antara Jokowi dengan Jusuf Kalla tentang siapa yang akan menjadi figur pengganti Setnov, maka ini menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa Jusuf Kalla akan tetap bersama-sama dengan Jokowi.
Konsistensi Jokowi
Kendati sudah ada kesepahaman antara Jokowi dengan Jusuf Kalla, namun agaknya langkah Airlangga juga tidak akan terlalu mulus. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhitungkan.
Pertama, Setnov dan orang-orangnya pasti tidak akan tinggal diam. Penunjukkan Idrus Marham sebagai Plt Ketum menunjukkan bahwa faksi pendukung Setnov masih sangat kuat. Begitu juga keputusan Rapat Pleno Golkar menunda pembahasan Munaslub dan pemilihan ketua DPR merupakan bukti pengaruh setnov belum habis.
Kedua, apakah Airlangga menjadi Plt menggantikan Idrus, atau dia menjadi ketua umum melalui mekanisme Munaslub?
Bila melanjutkan Plt, makanya mekanismenya sangat mudah. Hanya melalui rapat pleno dan penunjukan dari Setnov. Dengan begitu Setnov tetap menjadi ketua umum, namun non aktif. Namun bila melalui Munaslub, tidak ada jaminan Airlangga bisa melenggang mulus.
Munaslub atau Munas Golkar biasanya berlangsung cukup brutal dan berdarah-darah. Dalam bahasa fungsionaris Golkar Yories Raweyai, Munas Golkar sangat kejam. Selain itu juga diperlukan “gizi” yang cukup besar untuk mendapatkan dukungan dari 540 DPD I, 34 DPD II, dan 10 sayap organisasi yang mendirikan dan didirikan Golkar.
Apakah Airlangga siap dan sanggup menghadapi dan menanggung itu semua. Pada Munas IX Golkar di Bali (2014), Airlangga memilih mengundurkan diri dari pencalonan ketua umum dengan alasan tidak ada demokrasi di Munas.
Ketiga, seandainya semua berjalan mulus dan Airlangga terpilih menjadi ketua umum, bagaimana posisinya di kabinet Jokowi. Apakah tetap menjadi menteri, atau rangkap jabatan?
Bagaimanapun juga jabatan seorang menteri, apalagi Menteri Perindustrian merupakan kebanggaan pribadi bagi Airlangga. Apalagi bila dikaitkan dengan Ir Hartarto, bapaknya yang pernah menempati posisi yang sama, pada masa Orde Baru.
Untuk soal ini tampaknya Airlangga tidak perlu khawatir, Jusuf Kalla sudah memberi semacam “jaminan” bahwa rangkap jabatan tidak menjadi masalah. Jusuf Kalla menunjuk contoh dirinya sendiri yang pernah menjadi Wapres sekaligus Ketua Umum Golkar.
Yang menjadi masalah adalah etika dan konsistensi Jokowi. Pada saat membentuk kabinet, Jokowi meminta para menterinya tidak merangkap jabatan. Bila sekarang dia membiarkan Airlangga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar, tentu publik akan mempertanyakan konsistensi Jokowi.
Sebelumnya Jokowi juga sudah menunjukkan inkonsistensi dalam soal postur kabinetnya. Pada saat terpilih, dia menyatakan akan membentuk kabinet yang ramping dan berorientasi kerja. Namun seiring akuisisi sejumlah partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP), Jokowi terpaksa melakukan akomodasi politik dan bagi-bagi kekuasaan di kabinet.
Tampaknya untuk sebuah kepastian terjaminnya tiket menuju Pilpres 2019, pertimbangan etika, moralitas, dan konsistensi sikap tidak lagi menjadi penting. Cara menentukan tujuan. Atau tujuan menentukan cara?
28/11/17
Ikuti tulisan menarik Hersubeno Arief lainnya di sini.
