Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Politik
indonesiana-tempoid-default
Tony Rosyid 
Senin 04 Desember 2017 19:39 WIB
Dibaca (1676)
Komentar (0)

Reuni 212 Untuk Apa?

indonesiana-5a21e6a2c41e4-gubernur-dki-jakarta-anies-baswedan-saat-menghadiri-reuni-akbar-212-di-monas_663_3821.jpg

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Reuni teman SMA itu biasa. Reuni alumni pesantren juga sering. Apalagi reuni kawan-kawan kuliah. Reuni 212? Ini tidak lazim.

Acara reuni biasa dilakukan setelah anggota sebuah komunitas berpisah dan lama tidak jumpa. Reuni diadakan untuk temu kangen. Bahasa yang agak sedikit religius "silaturahmi." Itu tujuan primernya. Tujuan sekundernya bisa buka akses bisnis atau politik. Bisa juga untuk ajang "pamer identitas". Di SMA dulu loe boleh rangking pertama, tapi sekarang gue yang jadi direktur. Kapan lagi bisa membanggakan diri, mumpung ada reuni. Kadang-kadang ada yang memanfaatkan untuk jumpa mantan pacar. Ini modus.

Reuni macam di atas biasa kita saksikan, bahkan kita juga bagian dari pelakunya. Tapi Reuni 212? Ajang kangen? Kangen sama siapa? Satu dengan yang lain tidak kenal, kecuali sekelompok kecil orang yang kebetulan berangkat dan jumpa di pesawat, bus atau kereta. Kangen sama Jokowi, Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah menteri yang sempat hadir di aksi 212 setahun lalu? Disinilah urgenitas bahasan kita. Ini pura-puranya agak serius.

Pepatah Arab berkata "kullu saiin mustasna" segala sesuatu ada pengecualiannya. Reuni 212 adalah pengecualian, baik dalam konsep maupun terminologi. Di kamus bahasa Indonesia tidak ketemu. Justru kamus bahasa indonesianya yang harus diperbaiki dan menyesuaikan diri. Ciri kamus yang baik adalah kamus yang mengakomodir setiap perkembangan bahasa. Tidakkah bahasa adalah konstruksi budaya?

Ini reuni bukan sembarang reuni. Reuni yang dihadiri tidak saja jutaan umat, tapi juga ratusan ulama dari berbagai wilayah ini menarik untuk dianalisis, khususnya terkait dengan tujuan dan konsekuensi sosial-politiknya.

Pertanyaan yang paling relevan adalah mengapa reuni 212 ini diadakan? Tidakkah Ahok sudah dipenjara dan kalah dalam pilkada?

Pertama, yang harus diingat adalah bahwa rival umat tidak hanya Ahok, tapi orang-orang kuat yang berada di belakang Ahok. Ahok hanya target antara dan sementara. Target utamanya adalah mereka yang berada di belakang Ahok.

Di berbagai opini masyarakat mudah untuk menyimpulkan siapa yang dimaksud orang-orang kuat di belakang Ahok itu. Asumsinya tidak jauh dari penguasa dan taipan, disamping partai yang menjadi induk semang Ahok saat pilgub. Mereka masih berkuasa, baik secara politik maupun ekonomi. Mereka eksis dan bernafsu untuk menguasai politik 2018 dan 2019. Ujungnya adalah ekonomi, terutama resources negara. Yang terakhir ini, meminjam istilahnya Felix Siauw, ada Asing dan Aseng yang rakus untuk menguras kekayaan negara. Setelah itu, minggat.

Reklamasi dan Meikarta merupakan dua proyek raksasa. Keduanya diduga menjadi taruhan dalam adu nasib di pilkada dan pilpres. Yang satu collapse, satunya lagi sedang tertatih-tatih untuk mendapatkan ijin. Hasil pilgub Jabar 2018 akan jadi penentu.

Isu ini diduga kuat menjadi alasan para ulama merasa berkepentingan untuk mengadakan reuni 212. Mereka menggerakkan massa dan cukup bisa dibilang sukses. Meski tidak sebesar saat aksi 212, setidaknya lebih dari separo massa yang hadir sudah mampu mengkonfirmasi kekuatan isu tersebut.

Kedua, Umat Islam ingin menunjukkan pesan perlawanan kepada pihak yang selama ini dianggap rival. Istilah "kriminalisasi" yang masih berdengung di sejumlah pidato para ulama menunjukkan kepada pihak mana perlawanan itu diarahkan. Hadirnya Buni Yani dan Ahmad Dani yang berstatus sebagai terpidana dan tersangka menguatkan pesan perlawanan itu. Begitu juga Kivlan Zein yang pernah "diamankan" saat aksi 212 setahun lalu. Kehadiran sejumlah politisi seperti Sohibul Iman, Hidayat Nurwahid, Fahri Hamzah dan Fadli Zon adalah bukti ikhtiar untuk memperkuat barisan perlawanan. Dan itu konstirusional. Dengan jumlah jutaan massa yang hadir, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Umat Islam siap naik ke panggung politik untuk bertarung di 2018 dan 2019. Bukan politik pragmatis, tetapi lebih untuk memperjuangkan kepentingan umat yang seringkali merasakan ketidakadilan di negeri sendiri.

Pidato ketua GNPF Bachtiar Nasir, yang menginsafi luka sejarah pecahnya Masyumi dan NU bisa dipahami sebagai ikhtiar menyerukan dan membangun kembali kekuatan umat. Pesan ini tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan dan persiapan pilgub 2018 dan pilpres 2019. Pertemuan Bachtiar Nasir dengan Cak Imin beberapa hari sebelumnya semakin menguatkan adanya persiapan itu. Pertemuan ini menjadi bermakna setelah ada kabar bahwa Cak Imin merasa kecewa ketika istana menarik dukungan terhadap jago PKB di Jawa Timur.

Apa yang diduga Wiranto bahwa reuni 212 disiapkan untuk kepentingan politik 2019 dengan lantang dijawab "betul" oleh Kapitra dan juga pidato salah seorang ulama di atas panggung. Jawaban ini sekaligus menegaskan dua pihak yang siap berhadap-hadapan.

Ketiga, reuni 212 adalah konsolidasi ulama dan umat. Kehadiran ulama dan umat dari berbagai wilayah Indonesia menjadi bukti bahwa konsolidasi GNPF cukup terbukti.

Lalu, bagaimana ikhtiar istana yang selama ini rajin berkomunukasi dan mulai hobi menjamu para ulama?

Jamuan kehormatan di istana itu hal biasa. Yang tidak biasa adalah mengangkat sejumlah ulama yang semula berada di kubu sebelah untuk menjadi penasehatnya. Apakah telah membuahkan hasil? Tawaqufnya sejumlah kiyai dan pernyataan Din Syamsudin untuk tidak hadir di acara reuni 212 bisa menjadi tahap yang sedikit menggembirakan. Umat bertanya: mengapa harus membuat pernyataan ya? Andaikata semua tokoh dan ulama yang tidak berminat atau berhalangan hadir membuat surat pernyataan, bagaimana gaduhnya dunia medsos? Tentu, apa yang dilakukan Din Syamsudin tidak bisa dimaknai secara sederhana.

Sikap "ulama istana" nampak canggung. Mengapa? Karena mereka terpaksa harus berhadapan dengan ulama-ulama yang mengambil posisi oposisi. Din Syamsuddin misalnya, tidak mungkin akan memposisikan dirinya berhadapan dengan seniornya, yaitu Amien Rais. Begitu juga Kiyai Ma'ruf Amin lebih memilih tawaquf dari pada harus berpaling wajah dengan kiyai-kiyai NU seperti Kiyai Abdur Rasyid Syafi'i, Kholil Ridwan dan para habaib. Mereka adalah para ulama yang kaya akan ilmu dan hikmah, kenyang asam garam dan banyak pengalaman. Sulit mereka bisa diposisikan sebagai pribadi yang saling berhadapan, apalagi dibenturkan.

Komunikasi politik istana seringkali gagal menembus dinding ulama. Keadaan ini bisa dijelaskan dalam empat hal: pertama, lingkaran istana yang kurang kondusif bagi ulama. Luhut Binsar Panjaitan yang seringkali disebut sebagai "the real president" tidak begitu mengerti -dan punya jejak kedekatan dengan- para ulama. Orang yang dikenal sebagai pembisik utama presiden ini kesulitan membangun situasi yang nyaman untuk berdialog dengan para ulama. Sementara, jalur struktural melalui menteri agama tidak pernah efektif. Sebaliknya, menteri agama lebih sibuk membela presiden dari pada memberi masukan.

Kedua, sering salah sasaran. Komunikasi istana seringkali berada di pinggiran, tidak pada jantung persoalan dan tokoh/aktor utamanya. Ketiga, istana masih terus asik bermain dengan isue-isue pinggiran. Pernyataan Ridwan Kamil yang dikenal sebagai calon istana untuk Jawa Barat terkait rencana Reuni 212 merupakan contoh terbaru terkait isue itu. Terlepas apakah itu manuver RK untuk menegaskan identitasnya sebagai calon yang loyal dan taat kepada istana atau bukan. Manuver salah satu media mainstream yang selalu menggoreng berita untuk memojokkan Islam semakin memperparah ikhtiar istana mendekati ulama dan umat Islam

Keempat, kesan kuat adanya pembiaran terhadap "oknum" dari kelompok tertentu yang hobi membubarkan pengajian ulama.

Empat hal ini perlu dirubah jika istana ingin mencegat gelombang perlawanan itu semakin membesar dengan merekrut LBP-LBP baru yang lebih mengerti dunia keulamaan. Disamping itu, istana mesti pro aktif menjumpai para ulama dan tokoh-tokoh utamanya. Jika ini bisa dilakukan, maka ada satu lagi yang harus diperhitungkan: apakah orang-orang dekat istana berkenan? Ungkapan dan sikap ketua umum partai pengusung cenderung beradu kuat dengan umat Islam merupakan faktor yang semakin mengganggu hubungan diantara istana dan para ulama.

Waktu tersisa dua tahun. Istana punya cukup kesempatan untuk memperbaiki kapabilitas, integritas dan pola komunikasi dengan para ulama. Itupun jika mau dan ada keinginan.




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.