Gaduh soal pernyataan Presiden Amerika Donald Trump (Trump’s decision) yang memberlakukan soal Yerussalem menjadi ibu kota Israel, ternyata berbuntut panjang. Hampir 57 negara di dunia mengecam keputusan Trump ini yang dianggap telah “merusak” proses-proses perdamaian antara Israel-Palestina yang sejauh ini tengah dijalankan. Ini memang tidak harus dipandang persoalan konflik keagamaan, tetapi lebih kuat dimaknai secara “politis”, dimana Trump sebenarnya ingin mempertegas dirinya sebagai pemimpin “berani” diantara pemimpin-pemimpin sebelumnya, Clinton, Bush, dan Obama. Ya, diantara ketiga pemimpin Amerika sebelumnya, hanya Trump yang berani mengeksekusi “The Jerussalem Embassy Act of 1995”, dimana salah satu poinnya adalah menjadikan Yerussalem sebagai ibu kota Israel.
Keputusan Trump jelas menuai kericuhan publik di seluruh dunia, tidak saja dari negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga negara-negara Barat, hal ini dikarenakan, Trump sengaja menyemai konflik baru dan bahkan membuat permusuhan baru, melalui dukungan penjajahan Israel atas Palestina. Tak terkecuali Indonesia, yang sudah sejak negeri ini berdiri, dukungan atas kemerdekaan Palestina terus disuarakan, bahkan hingga di forum-forum internasional. Urat cinta Indonesia-Palestina serasa sangat dekat, karena benar-benar merasakan, bahwa penjajahan merupakan aksi kesewenang-wenangan yang menginjak harkat kemanusiaan. Terlebih, bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, yang tentu saja, solidaritas “ikatan batin” dengan negeri Al-Quds itu sangat kuat berdasarkan kesamaan agama.
Komitmen Indonesia terhadap penghapusan penjajahan diatas dunia, jelas terangkum secara tegas dalam bait Pembukaan UUD 1945. Itulah kenapa, karena Israel dianggap sebagai “penjajah”, sudah sejak pemerintahan Orde Lama, Indonesia tak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hingga detik ini, Indonesia tak pernah mengizinkan Israel membuka kedutaannya, sebelum Palestina benar-benar merdeka dari penjajahan bangsa Israel. Dalam setiap banyak kejadian, ketika Al-Quds terjadi pergolakan yang melanggar batas-batas kemanusiaan dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Israel terhadap rakyat Palestina, maka seketika itu sikap reaktif bangsa Indonesia muncul. Tidak hanya bersifat aksi melalui demonstrasi yang memenuhi jalanan sebagai pembelaan atas Palestina, tetapi juga aksi kemanusiaan, dan termasuk menjalankan serangkaian diplomasi meminta dukungan internasional, agar menghentikan aksi kekerasan Israel terhadap Palestina.
Besok (Minggu 17-12-2017) hampir seluruh komponen bangsa ini sepakat, untuk menggelar aksi solidaritas Bela Palestina, menolak keputusan Trump dan tetap menyuarakan Palestina merdeka. Tak tanggung-tanggung, aksi yang sedianya hanya digagas oleh berbagai elemen umat muslim atas himbauan MUI, justru sepenuhnya didukung pemerintah. Menkopolhukan Wiranto menegaskan, pemerintah mendukung rencana aksi Bela Palestina yang sebelumnya digagas MUI. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah sejak lama mendukung penuh Palestina merdeka. Walaupun demikian, tak seluruhnya elemen bangsa ini sepakat melakukan aksi turun ke jalanan, karena ada juga beberapa organisasi yang lebih melihat jalur diplomasi sebagai alternatif paling baik. Ormas Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Katolik Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan ICMI, justru lebih memilih jalur diplomasi, ketimbang aksi demonstrasi.
NU tampaknya sedikit alergi dengan istilah “aksi”, terlebih yang tampak turun ke jalan besok diinisiasi oleh kalangan muslim militan konservatif. Bisa jadi NU sepertinya ingin konsisten, menghindari keterlibatan melalui “aksi keagamaan”, sebagaimana yang sejauh ini juga dijalankan oleh ormas yang menggagas Islam Nusantara ini. Secara “struktural”, NU sepertinya tak pernah sejalan dengan berbagai ormas Islam yang cenderung menyuarakan aspirasinya dengan cara aksi atau demonstrasi, walaupun secara “kultural” simpatisan NU tidak dilarang berdemonstrasi. Barangkali tak jauh berbeda dengan KWI, yang khawatir, aksi-aksi seperti ini malah lebih bernuansa “keagamaan” bukan solidaritas kemanusiaan, sehingga lebih memilih jalur diplomasi.
Yang agak mengherankan justru ICMI, yang belum lama ini ungkapan ketua umumnya soal dukungannya kepada Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya dua periode, dinilai melanggar kode etik. Sepertinya, Jimly Asshiddiqie sedang “mencari panggung” dengan kembali membuat pernyataan menggelitik, agar intelektual tidak perlu ikut aksi Bela Palestina, besok. Padahal, ICMI hampir tak pernah terdengar sebagai organisasi penyokong unjuk rasa, karena memang ICMI adalah organisasi para intelektual. Saya tidak tahu, apakah ada kalangan intelektual dalam organisasi ini yang juga aktif di berbagai ormas Islam lainnya yang senantiasa meluapkan aspirasinya melalui berbagai jalur demonstrasi. Namun dapat dimengerti, bahwa kalangan intelektual memang semestinya menggunakan jalur-jalur diplomasi untuk “memaksa” AS menarik keputusannya agar Yerussalem tetap menjadi bagian dari Palestina, bukan “dicaplok” secara sepihak oleh Israel.
Memang sepertinya, melihat secara lebih jernih persoalan menyangkut Israel dan Palestina akan lebih dapat mendudukan masalah ini fair dan jelas. Sejauh ini, semangat keagamaan nampaknya lebih mendominasi, dimana seakan-akan bahwa konflik berkepanjangan Israel-Palestina dipicu oleh perbedaan agama. Padahal, nuansa politik sangat kental terlihat, apalagi Amerika sebagai “sekutu abadi” Israel memperoleh banyak keuntungan politik, karena Israel merupakan wilayah strategis untuk memantapkan kekuatan Barat di Timur Tengah. Ditengah nuansa politis seperti ini, wajar jika kemudian munculnya aksi solidaritas atas Palestina, tidak melulu dilakukan melalui cara aksi tetapi diplomasi. Esensinya saya kira sama, mereka tetap bersimpati kepada Palestina seraya mengutuk berbagai tindakan Israel melalui dukungan Amerika yang terus melakukan penjajahan atas Palestina.
Saya melihat, sulit mengukur kekuatan, mana yang lebih berhasil: aksi ataukah diplomasi? Sebab, keduanya sama-sama memiliki kekuatan “penekan” untuk mempengaruhi sebuah peristiwa. Hasil pertemuan negara-negara mayoritas muslim dunia yang tergabung dalam OKI, pun melakukan jalur diplomasi untuk “menolak” tegas kebijakan sepihak Presiden Trump yang menjadikan Yerussalem sebagai ibu kota Israel. Namun, sejauh ini, apakah keputusan OKI ini cukup kuat berpengaruh pada perubahan kebijakan Trump? Wallahu a’lam. Melihat dari soal diplomasi yang tak juga berpengaruh, maka jalur aksi nampaknya bisa lebih menyadarkan Trump akan bahaya kemanusiaan, karena keputusannya jelas melanggar proses perdamaian Israel-Palestina.
Sejauh ini, bentuk solidaritas terhadap suatu peristiwa kemanusiaan, tidak melalu harus dilakukan melalui serangkaian aksi ataupun diplomasi. Terkadang aksi dan diplomasi pada akhirnya hanya mengetuk hati pribadi manusia yang seringkali tak pernah terketuk. Cara lain dari keduanya tentu saja doa, mengetuk pintu langit dan memohonkan kehadirat Tuhan, agar hati manusia ciptaan-Nya, mampu berubah menjadi lebih baik dan lurus. Sebagai muslim, saya meyakini, doa dengan ketulusan dan keikhlasan yang dilakukan secara bersama-sama, mampu berdampak lebih positif untuk dapat “merubah” hal apapun sesuai yang kita harapkan. Saya teringat doa qunut yang dibaca di setiap shalat Subuh, “wa qina birahmatika syarra maa qadlait” (dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari segala kejahatan yang telah Engkau tentukan). Berdoalah, semoga Trump mencabut keputusannya dan mendukung proses perdamaian bagi kemerdekaan bangsa Palestina.
Ikuti tulisan menarik SYAHIRUL ALIM lainnya di sini.
