Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Metro  
Balaikota
indonesiana-Adjat
Adjat  R. Sudradjat
Minggu 24 Desember 2017 21:57 WIB
Dibaca (183)
Komentar (0)

Anies vs Mendagri, Bak Aktor Sinetron Tak Paham Skenario

indonesiana-Anies_dan_Tjahjo_Kumolo.jpg

Menyimak sepak-terjang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, plus Wakil Gubernurnya, Sandiaga Uno, selalu saja tergoda, bahkan tak jarang memaksa untuk tertawa. Terlepas dari ketawanya itu yang memiliki beragam makna. Betapa tidak. Karena antara yang diucapkan, dan tindakan, maupun kebijakannya seringkali juga membingungkan.

Sebagaimana yang baru-baru ini terjadi. Pernyataan Anies yang merasa kebingungan karena pos anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dicoret oleh Kemendagri, telah membuat banyak orang ikut kebingungan juga. Pasalnya sikap Anies tersebut seakan sebuah pernyataan yang keluar dari mulut orang yang linglung, alias sudah lupa ingatan. Bahkan tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai seorang pesinetron yang gagal paham terhadap skenario yang seharusnya diperankan.

(Baca juga: Mendagri: Dana TGUPP DKI Sebaiknya dari Operasional Gubernur)

Betapa tidak, honor TGUPP yang dimasukkan pada anggaran khusus APBD 2018, selain jumlah personalianya yang dianggap akan membuat penuh sesak ruangan Balai Kota, ditambah dengan besarannya yang mencengangkan, juga kritikan yang dilontarkan Anies sendiri terhadap kebijakan Gubernur sebelumnya yang menggaji personalia TGUPP diambil dari bantuan pihak swasta, tentu saja publik pun ikut pusing tujuh keliling.

Hanya saja barangkali kebingungan itu tidaklah sama dengan yang dialami Anies sendiri. Melainkan bingung dengan sikap Anies itu tadi. Sebagai seorang birokrat yang berlatar belakang akademisi, juga pernah punya pengalaman sebagai seorang menteri, mestinya hal-hal seperti itu tak perlu terjadi. Apalagi jika sampai mencari kambing hitam, menyalahkan kebijakan yang dibuat di masa Jokowi, hanya sekedar untuk membela diri. Paling tidak sikap Anies seperti itu sungguh-sungguh memalukan sekali.

Sebagaimana dirilis banyak media, honorarium TGUPP semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, diambil dari dana operasional Gubernur yang kala itu nilainya sebesar Rp 2 milyar. Malahan bukan hanya untuk TGUPP saja, dana operasional itupun dipergunakan Ahok untuk keperluan untuk staf, untuk ajudan, untuk office boy, dan untuk membantu masyarakat.

Saat ini pun, konon dana operasional yang diterima Anies Baswedan nilainya sebesar Rp 2,7 milyar. Sedangkan untuk wakilnya, Sandiaga Uno sebesar Rp 1,8 milyar, dan besaran dana tersebut diberikan saban bulan kepada yang bersangkutan.

Lalu duit sebesar itu digunakan untuk apa oleh mereka berdua?

Inilah masalahnya. Sikap Anies yang seperti ayam hendak bertelur, bahkan seolah merasa dianaktirikan, dengan melontarkan pernyataan, "Jadi, yang menarik begini, dari dulu selalu anggaran untuk TGUPP. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh, tuh. Kok, mendadak sekarang jadi enggak boleh? Ada apa?" ujar Anies. "Ada apa yang berubah? Apa yang salah? Anggarannya enggak boleh sama sekali ini. Kalau dulu boleh, sekarang enggak boleh, ada apa, ya?", terkesan seperti orang dungu saja jadinya.

Bukankah oleh Kemendagri sudah dipaparkan alasannya, maupun penjelasan Gubernur sebelumnya begitu gamblang, bahkan orang di luar Jakarta saja banyak yang sudah mengetahuinya. Honor untuk TGUPP itu diambil dari dana operasional Gubernur sendiri.

Atau, jangan-jangan Anies memang kemaruk. Dana operasional yang diterimanya justru untuk memperkaya diri sendiri saja. Atau mungkin juga untuk mengganti dana yang dikeluarkannya saat persiapan pencalonan dalam Pilkada tempo hari yang pastinya begitu besar?

Entahlah. yang tahu semua itu pastinya hanya Anies sendiri. Hanya saja kalau boleh bertanya, “Drama sinetron apa lagi yang akan kau mainkan?”***




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.