Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Bisnis  
Analisa
indonesiana-tempoid-default
Fahmy Radhi
Pengamat Ekonomi Energi UGM
Minggu 31 Desember 2017 11:50 WIB
Dibaca (1432)
Komentar (0)

Pengambilalihan Blok Mahakam

indonesiana-10360608_564438800325285_626721774306732772_n1.jpg

Sesuai dengan Program Kemandirian Energi Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam pada saat kontrak berakhir. Setelah lebih 50 tahun, Blok Mahakam dikelola oleh Total E&P Indonesie, terhitung sejak 1 Januari 2018 secara resmi diambil alih oleh Pemerintah untuk diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina sebagai representasi negara.

Blok Mahakam, terletak di lepas pantai Kalimantan Timur,  merupakan lahan Minyak dan Gas (Migas) terbesar di Indonesia, dengan cadangan awal 1,68 miliar barel minyak dan 21,2 trillion cubic feet (tcf). Setelah 50 tahun dieksploitasi oleh Total E&P Indonesie, cadangan tersisa masih sebesar 57 juta barel minyak, 45 juta barel kondensat, dan 4,9 tcf gas. Dengan sisa cadangan Migas sebesar itu, tidak mengherankan kalau Total E&P Indonesie berusaha keras dengan berbagai cara untuk kembali menguasai Blok Mahakam melalui perpanjangan kontrak.

Sejak tahun 2008, Pertamina telah berulang-kali mengajukan usulan ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengelola Blok Mahakam secara mandiri.  Pertamina juga menyatakan kesanggupannya mengalokasi dana investasi yang dibutuhkan  untuk mengoptimalkan produksi, jika kelak ditunjuk sebagai operator tunggal Blok Mahakam. Namun, kala itu Menteri ESDM Jero Wacik cenderung lebih memilih opsi untuk memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie ketimbang opsi menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Pada waktu itu, Jero Wacik juga meragukan kemampuan Pertamina di bidang teknologi, SDM dan keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil alih Blok Mahakam.

Untungnya, sebelum kontrak Blok Mahakam diperpanjang, Pemerintahan SBY sudah berakhir. Berbeda dengan Jero Wacik, Sudirman Said, Menteri ESDM Pemerintahan Joko Widodo, lebih mengakomodasi usulan Pertamina ketimbang opsi memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie. Awalnya Sudirman Said memutuskan untuk memberikan 100% saham kepada Pertamina, sekaligus sebagai operator tunggal Blok Mahakam, sesuai dengan permintaan Pertamina.

Rupanya, Pertamina tidak “sembodo” alias tidak konsekwen dengan permintaan awal yang menggebu untuk menguasai 100% saham, sekaligus bertindak sebagai operator tunggal. Secara B2B (Business To Business), Pertamina menawarkan kepada Total E&P Indonesie untuk menguasai saham Blok Mahakam hingga 30%. Lagi-lagi Menteri ESDM Sudirman Said mengakomodasi permintaan Pertamina itu, dengan mengijinkan Pertamina melakukan share down saham Blok Mahakam maksimal sebesar 30%.

Entah keinginan Pertamina atau desakan kuat dari Total E&P Indonesie dalam perundingan B2B, Pertamina kembali mengajukan ke Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menaikkan share down saham Blok Mahakam dari 30% menjadi 39%. Alasan Pertamina, peningkatan share down itu lebih untuk capital and risk sharing. Pasalnya, investasi di hulu Migas, selain  membutuhkan modal investasi yang besar dengan pengembalian dana investasi dalam jangka panjang, juga mempunyai tingkat resiko yang tinggi. Untuk mengakomodasi permintaan itu, Jonan mengajukan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Pertamina.

Pertama, kendali pengelolaan Blok Mahakam harus dipegang oleh Pertamina, dengan minimal 51% saham dikuasai Pertamina dan 10% Participating Interest (PI) diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kedua, tidak boleh ada penurunan volume produksi Migas pasca pengambilalihan Blok Mahakam. Ketiga, Pertamina harus meningkatkan efisiensi pengelolaan Blok Mahakam, sehingga dapat menurunkan cost recovery per unit, lebih rendah dibanding  cost recovery per unit saat dikelola Total E&P Indonesie. Menteri ESDM tidak mensyaratkanb share down saham itu harus ditawarkan kepada Total E&P Indonesie. Secara B2B, Pertamina bisa menawarkan share down kepada investor selain Total E&P Indonesie, yang dinilai lebih menguntungkan bagi Pertamina.

Untuk memenuhi ketiga persyaratan tersebut, Pertamina konon sudah mengantisipasi potensi penurunan produksi Blok Mahakam selama masa transisi. Untuk menjaga produksi gas tetap di atas 1 tcf, Pertamina akan meningkatkan jumlah sumur pengeboran dari 6 hingga mencapai 19 sumur. Pertamina bahkan telah menyiapkan dana sebesar US$ 180 juta atau sekitar Rp 2,34 triliun untuk membiayai pengeboran 19 sumur itu. Memang di awal pengambilalihan, produksi berpotensi mengalami penurunan. Namun, dengan dioperasikan 19 sumur itu, produksi Gas akan kembali meningkat, yang diperkirakan bisa mencapai 1,6 tcf, pada tahun berikutnya

Kendati masih share down hingga 39%, Pengambilalihan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie ke Pertamina akan menjadi “preseden baik” bagi negeri ini. Pertamina mestinya akan menjadi champion dalam setiap pengambil-alihan sejumlah Lahan Migas, yang kontraknya berakhir. Sebagai champion, Pertamina diharapkan lebih mampu mengelola lahan Migas di negeri sendiri, yang lebih menguntungkan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanah konstitusi. Namun, jika Pertamina gagal meningkatkan produksi dan menurunkan cost recovery per unit dalam pengelolaan Blok Mahakam, maka Pertamina sebagai business entity akan semakin terpuruk.

Pengambilalihan Blok Mahakam memang merupakan peluang dan tantangan bagi Pertamina, sekaligus sebagai pertaruhan bagi pencapaian kemandirian energi negeri. Pertamina harus bisa membuktikan kemampuannya sebagai champion, tidak hanya  dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan pengelolaan Blok Mahakam, tetapi juga memenangkan pertaruhan dalam mencapai kemandirian energi ini. (Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas)




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.