Genderang kontestasi dan kompetisi politik sudah ditabuh. Partai-partai politik mulai mengumumkan jagoan-jagoan mereka untuk terjun ke gelanggang pemilihan kepala daerah. Mesin-mesin politik bekerja semakin panas. Dinamika politik sudah terlihat: aksi tarik-ulur dukungan kepada bakal calon peserta dan pelontaran isu panas maupun isu strategis.
Aksi tarik-ulur dukungan terjadi antara lain di Jawa Barat. Setelah melalui sedikit keriuhan, akhirnya Deddy Mizwar yang dilepas oleh PKS memperoleh pasangan baru, Dedi Mulyadi—Ketua DPD Golkar. Ridwan Kamil yang ditinggalkan Golkar dipinang oleh PDIP. Di Jawa Timur, pasangan Syaefullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas menghadapi cobaan melalui isu panas yang cenderung merugikan keduanya (Bahkan, kabar terakhir siang ini, Azwar Anas mundur dari pencalonan dan mengembalikan mandat ke PDI-P). Sementara itu, isu netralitas negara disuarakan Partai Demokrat karena merasa calonnya untuk posisi Gubernur Kalimantan Timur, yakni Sahaari Jaang, ‘dikerjai’.
Kartu-kartu politik tampaknya mulai dimainkan. Para elite partailah yang memegang kartu-kartu ini. Mereka sibuk mengeluarkan dan menyimpan kartu-kartu agar permainan berjalan sesuai skenario partai dan membuahkan kemenangan di sebanyak mungkin wilayah provinsi maupun kota dan kabupaten. Ada 171 daerah yang menggelar pilkada tahun ini: 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten pada 27 Juni 2018. Para elite partai umumnya meyakini bahwa jika mereka mampu merebut sebanyak mungkin posisi kepala daerah ini, jalan bagi calon presiden yang mereka usung akan semakin mulus.
Jelas, ini perhelatan besar, bahkan lebih besar dibandingkan sebelumnya karena sifatnya serentak. Oleh sebab itu, rakyat perlu mengingatkan agar elite partai politik menjaga agar perhelatan ini berlangsung demokratis sesuai dengan semangat yang diusung. Perhelatan ini juga menjadi ujian bagi institusi-institusi negara, mampukah bersikap netral dan adil dalam menyelenggarakan pemilihan maupun menangangi perselisihan. Sikap adil merupakan unsur yang sangat penting dalam menangani perbedaan dan perselisihan.
Ketegangan menuju hari pemilihan cenderung akan meningkat. Rakyat berharap, para elite politik mampu mengendalikan diri maupun anak buah mereka agar tidak memainkan isu-isu yang cenderung memanaskan situasi hingga sukar dikendalikan. Para elite politik mesti memikirkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan partai dan kemenangan calonnya.
Prinsip menghalalkan segala cara mesti ditinggalkan. Hoax atau berita bohong tidak layak digunakan. Pengalaman selama ini telah memberi pelajaran yang gamblang tentang efek negatif hoax—tidak ada hoax yang membangun! Akibat hoax, perselisihan tajam sukar dihindari karena pihak-pihak yang berselisih saling mengklaim kebenaran.
Rakyat sudah menyediakan panggung politik dan negara sudah menyediakan anggaran untuk memilih pemimpin, janganlah kemudian para calon kepala daerah dan partai pendukung memakai segala cara untuk memenangkan pencalonan. Pilkada serentak merupakan momen penting dan berharga untuk menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik sekaligus agar jalan menuju Pilpres 2019 tidak dicederai oleh perselisihan yang sukar diakhiri. Rakyat sudah letih dengan ingar bingar politik yang dipicu oleh hasrat kuasa para elite. **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
