Prabowo dan Pimpinan Partai Gerindra Akan Dilaporkan ke Kepolisian dan KPK

Terkuaknya praktik politik mahar di tubuh Partai Gerindra lalu tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya, Progres 98 berencana melaporkan para petinggi Partai Gerindra termasuk ketua umum DPP partai itu, Prabowo Subianto, ke Bareskrim Polri dan KPK.

Adapun tuduhannya adalah dugaan pemerasan dan politik transaksional dalam proses pengeluaran rekomendasi bagi bakal calon yang akan diusung di Pilkada serentak tahun 2018.

Indikasi adanya politik transaksional itu tercermin dari adanya permintaan sejumlah uang kepada para bakal calon yang berharap diusung oleh Partai Gerindra di Pilkada serentak 2018, baik di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota. Dan praktik politik uang di internal Partai Gerindra itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Salah satu yang paling mencolok dan akhirnya terbongkar ke publik adalah di Pilgub Jawa Timur. Beberapa hari lalu, La Nyalla Mattalitti seorang mantan kader Gerindra membongkarnya.

Ia mengaku diminta uang sejumlah 40 miliar rupiah oleh Prabowo Subiyanto agar diusung menjadi Calon Gubernur Jatim. Tak hanya itu, Ketua DPD Gerindra Jatim bahkan meminta uang hingga angka 173 miliar rupiah.

Selain membawa kasus ini ke jalur hukum, Ketua Progress 98 Faizal Assegaf mengaku bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan ulama, khususnya ulama yang terlibat dalam Aksi Bela Islam dan tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-MUI.

Hal itu lantaran kegagalan La Nyalla Mattalitti dianggap juga kegagalan para ulama tersebut. Mengingat sebelumnya para alumni 212 telah merekomendasikan sejumlah kandidat kepala daerah ke koalisi Gerindra-PKS-PAN untuk dicalonkan. Namun, dari lima kandidat tak satupun yang dilirik oleh ketiga partai itu.

Tentu saja, para ulama yang menyerukan Aksi 411 dan 212 di atas kesal. Karena merasa ditikung oleh sekutunya sendiri. Padahal mereka dulu sudah berjasa memobilisasi aksi 212 yang sangat besar itu untuk menjatuhkan Ahok dan memenangkan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta.

Demikian kisah politik uang di dalam Partai Gerindra akan terus berlanjut. Hal di atas mengingatkan kita pada satu kredo dalam dunia politik bahwa tak ada kawan dan lawan sejati, yang ada hanyalah kepentingan yang terus hidup.

Ikuti tulisan menarik Nanda lainnya di sini.