Judul: Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia
Penulis: Erwien Kusuma
Tahun Terbit: 2014
Penerbit: Penerbit Buku Kompas
Tebal: xii + 308
ISBN: 978-979-709-855-1
Sejarah perbankan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari sejarah perbankan era Hindia Belanda. Kebutuhan transaksi keuangan yang semakin tinggi akibat dari bisnis perkebunan di Jawa telah mendorong berdirinya perbankan di era VOC dan era Hindia Belanda. Pada tahun 1746 lahirlah Bataviasche Bank van Leening di Nusantara, yang saat itu masih diperintah oleh VOC. Bank van Leening berfungsi untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang akan melakukan usaha (perkebunan dan perdagangan) di Batavia. Bank ini diperluas fungsinya menjadi De Bank - Courant en Bank van Leening pada tahun 1752. Bank inilah yang menjadi cikal bakal De Javasche Bank (1827) dan kemudian di rea Republik menjadi Bank Indonesia.
Buku ini mengulas sejarah berdirinya Bank Indonesia sejak dari masa VOC sampai dengan saat ini. Kusuma menjelaskan peran Bank yang semula hanya bank gadai menjadi bank sirkulasi dan kemudian menjadi bank sentral. Kusuma juga menjelaskan tentang hubungan bank dengan pemerintah yang penuh dinamika. Ada kalanya pemerintah mengintervensi bank untuk menyelamatkan bank tersebut, namun sering juga intervensi tersebut dilakukan demi ambisi kekuasaan. Pada tahun 1809 misalnya Gubernur Jenderal Deandels membuka kembali De Bank-Courant en Bank van Leening yang sudah bangkrut (hal. 5).
Selain intervensi Deandels, pada masa kolonial hubungan bank dengan pemerintah juga penuh dinamika. Pemerintah Hindia Belanda berupaya untuk mengintervensi kebijakan Bank untuk melindungi kepentingan ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah meminta supaya Bank menghentikan pemberian kredit kepada pengusaha asing. Namun Bank tidak selalu menuruti apa yang diinginkan oleh pemerintah (hal. 26).
Upaya intervensi kepada Bank juga terjadi di masa Republik. Pada tahun 1958, pimpinan bank sentral berhadapan secara langsung dengan pemerintah dalam mengatasi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda (hal. 122). Pada tahun 1968 Gubernur Bank Indonesia diletakkan di bawah Dewan Moneter yang diangkat oleh Presiden (hal. 179). Dengan demikian otoritas Bank Indonesia berada di bawah Presiden. Pada tahun 1983, posisi Gubernur Bank Indonesia dijadikan setingkat Menteri dalam kabinet (hal. 179). Dengan demikian Presiden mempunyai kekuasaan langsung mengatur Bank Indonesia. Demikian pun saat menjelang krisis keuangan tahun 1997, Presiden meninggalkan Bank Indonesia dalam menangani masalah moneter (hal. 200). Di era reformasi, Gus Dur menyuruh mundur semua direksi Bank Indonesia (hal. 221).
Menyadari pentingnya bank sentral memiliki independensi yang kuat, Presiden Habibie pada tahun 1998 mengesahkan peraturan pemisahan antara peran bank sentral dengan kementerian keuangan. Bank Sentral memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank (hal. 214).
Selain membahas perkembangan peran bank sentral, buku ini juga membahas gedung-gedung indah peninggalan era Hindia Belanda di berbagai kota (hal. 35). Kusuma juga menyajikan fakta bagaimana De Javasche Bank bisa terhindar dari kebangkrutan pada masa Jepang dengan mengungsikan cadangan emasnya ke Australia dan Amerika (hal. 76).
Membaca buku ini membawa kita kepada peran bank sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan politik bangsa. Peran bank sentral mengembang dan menyurut sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik. Namun pada akhirnya sebuah bank sentral yang independen dan tidak dicampur-tangani oleh pemerintah adalah bentuk bank sentral yang lebih bisa ikut serta menjamin stabilitas moneter sebuah negara.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.
