Peluit dibunyikan dan kartu kuning pun diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh salah satu aktivis BEM UI, di sebuah acara di Universitas Indonesia. Media sosial dan arus utama pun heboh. Beberapa elite politik yang belum bisa move on dari pilpres 2014 pun bersorak. Bahkan ada yang menawari umroh segala. Para elite itu mengira ini adalah momentum untuk menuju kursi kekuasaan di 2019.
Sebagai presiden, Jokowi memang harus selalu dikritik. Seorang presiden bukanlah orang yang selalu benar. Jokowi harus selalu diingatkan terhadap janji-janji politiknya, utamanya janji kehadiran negara untuk melindungi warganya dari serbuan ekonomi pasar bebas yang predatorik.
Kritik terhadap Presiden Jokowi bisa dilakukan dengan cara lunak hingga keras sekalipun. Termasuk yang pemberian kartu kuning oleh aktivis BEM UI tersebut. Jokowi adalah alumni UGM Jogjakarta, lantas apakah bila Jokowi adalah alumni UI, juga akan mendapatkan kartu kuning dari aktivis BEM UI?
Sebagian orang menganggap ini pertanyaan mengada-ada dan remeh. Tapi mungkin pertanyaan ini yang sering dilupakan dari berbagai analisis yang berat-berat terkait dengan pemberian kartu kuning kepada Jokowi di UI itu.
Siapapun akan diberikan kartu kuning bahkan kartu merah oleh aktivis BEM UI bila sosok itu dinilai merugikan kepentingan publik. Tak peduli menteri, presiden maupun tentara, kata seorang teman. Benarkah demikian?
Beberapa tahun silam, sebelum Jokowi jadi presiden, ada seorang ekonom yang dekat di lingkar kekuasaan yang dikabarkan secara terang-terangan mengajak kita untuk menyimpan nasionalisme kita di dalam saku dalam-dalam ketika berbicara soal pilihan pilhan kebijakan ekonomi dan globalisasi.
Bayangkan, nasionalisme disarankan dimasukan ke kantong saku ketika membuat kebijakan ekonomi. Bagaimana dengan nasib rakyat ketika semua diserahkan pada mekanisme pasar bebas?
Para aktivis BEM UI tentu mengenal ekonom itu melebihi mereka mengenal sosok Jokowi. Tapi, meskipun begitu, tak terdengar aktivis BEM UI memberikan kartu kuning, apalagi merah, kepada ekonom itu. Kenapa? Entahlah.
Ah, itu hanya kebetulan saja, kata seorang teman. Bisa saja, itu sebuah kebetulan. Tapi sebagai aktivis, tentu mahasiswa di BEM UI mengenal istilah Mafia Berkeley. Para aktivis BEM UI tentu mengenal dengan sangat dekat siapa-siapa saja ekonom yang termasuk dalam kelompok Mafia Berkeley itu.
Apa lagi itu Mafia Berkeley? Merujuk pada wikipedia, Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Suharto. Mereka disebut mafia karena pemikiranya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.
Apakah BEM UI juga pernah memberikan kartu kuning atau merah kepada para Mafia Berkeley itu? Semoga saja kartu kuning atau bahkan merah pernah diberikan oleh aktivis BEM UI terhadap para Mafia Berkeley. Tapi, kok rasanya belum pernah mendengar kabar kalau kartu kuning apalagi merah disematkan aktivis BEM UI kepada mereka.
Kembali ke pertanyaan apakah bila Jokowi alumni UI juga akan diberikan kartu kuning oleh BEM UI? Memang itu pertanyaan sederhana, bahkan remeh. Tapi bila jawaban dari pertanyaan itu diterus-teruskan akan mengungkap apa yang membuat rakyat Indonesia terlindas oleh model pembangunan hingga hari ini dan siapa-siapa saja pihak yang harus bertanggungjawab.
sumber foto: http://jabar.tribunnews.com/
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
