Ketika berita palsu (hoax) berseliweran, ujaran kebencian bersahut-sahutan, dan ‘fakta alternatif’ kian sering diciptakan untuk memlintir fakta sebenarnya, masyarakat berharap kepada para jurnalis untuk menjernihkannya. Di dalam ruang redaksi (newsroom), berbagai kabar yang lalu lalang ditelaah dan didalami melalui tata cara tertentu agar berita yang diproduksi oleh newsroom layak disebarluaskan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Tata cara tertentu itu mencakup pencarian dan pemeriksaan fakta-fakta (apa, siapa, dimana, kapan), wawancara, penggalian dokumen, hingga eksplorasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Prosedur penjernihan informasi inilah yang dapat membedakan kerja para jurnalis dengan non-jurnalis dalam memproduksi informasi.

Di Hari Pers Nasional, 9 Februari, para jurnalis perlu mengingat kembali bahwa terikat oleh kaidah yang disepakati bersama dalam bekerja. Sebab, meskipun sudah dipandu oleh tata cara dan dibatasi oleh rambu-rambu, bukan jaminan bahwa sebuah berita yang diproduksi oleh newsroom akan selalu bebas kepentingan.

Bukan hanya rocker, para jurnalis itu juga manusia. Seperti manusia lainnya, jurnalis punya kecondongan, keberpihakan, atau preferensi tertentu. Preferensi ini berpotensi memengaruhi cara jurnalis bekerja. Misalnya, dalam menentukan informasi apa yang akan didalami dan disiarkan serta mana yang tidak usah disebarluaskan (self-sensorship), fakta dan data apa yang akan disajikan dan yang tidak, siapa narasumber yang dimintai keterangan—mengapa dia dan bukan yang lain, hingga kemudian bagaimana, kapan, di ruang mana berita itu akan dipublikasikan.

Kecondongan atau preferensi itu manusiawi, dan karena itu perlu dikelola. Sebab, bias kecondongan yang begitu besar akan memengaruhi keputusan para jurnalis di ruang redaksi dalam melakukan pekerjaan mereka. Maka, berita yang dihasilkan pun akan mengandung bias-bias tersebut. Haruskah masyarakat mengonsumsi berita semacam ini, berita yang sudah dibingkai dengan kecondongan pada kepentingan kelompok tertentu dan mengorbankan kepentingan rakyat banyak?

Ketika masyarakat dibanjiri oleh berita yang tidak jelas kebenarannya, para jurnalislah tempat masyarakat bersandar. Dari hasil kerja jurnalis yang dipandu rambu-rambu tertentu, masyarakat berharap memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan adil. Kepentingan masyarakat luaslah yang mesti jadi acuan jurnalis dalam bekerja, bukan perorangan, pebisnis, partai politik, pemerintah, maupun organisasi apapun.

Di masa sekarang, jurnalis memang menghadapi tantangan tersendiri mengingat banyak media dimiliki oleh pelaku bisnis yang sekaligus juga petinggi partai politik. Bersatunya tiga jenis kekuatan (bisnis, politik, dan media) di satu tangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengingat media massa dapat terpeleset jadi corong yang menyuarakan kepentingan pebisnis dan politikus serta mengabaikan atau membelakangkan kepentingan masyarakat luas.

Bila jurnalis mengambil jalan yang berbeda dari kebijakan media yang digariskan oleh pemiliknya, yang notabene politikus, jelas ada risikonya. Selanjutnya berpulang kepada jurnalis sendiri untuk memilih: apakah memegang teguh prinsip jurnalistik atau menempuh jalan kompromi dengan pemilik media. Di masa-masa awal terjun ke dunia jurnalistik, para jurnalis biasa diberi wejangan tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam menyampaikan informasi kepada publik. Di antaranya: “kewajiban pertama jurnalis ialah menyampaikan kebenaran” dan “loyalitas jurnalis ialah kepada warga” (bukan kepada pemilik modal, partai politik, maupun pemasang iklan).

Andaikan jurnalis memiliki kecondongan politik tertentu, perlu diingat bahwa ini lebih bersifat personal dan tidak layak dibawa masuk ke ranah profesi. Jurnalis mengemban tanggung jawab besar kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi secara akurat, jujur, dan adil. Pengalaman memprihatinkan dalam Pilpres 2014 maupun Pilgub Jakarta 2017 seyogyanya jadi pelajaran yang tidak perlu berulang di tahun politik ini. ***

Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.