Judul: Revolusi Dari Desa
Penulis: Yansen TP
Tahun Terbit: 2014
Penerbit: Elex Media Komputindo
Tebal: xxviii + 180
ISBN: 978-602-02-5099-1
Pendekatan partisipatif dalam pembangunan bukanlah hal baru. Namun apa yang dilakukan oleh Yansen TP di Malinau ini layak dicontoh. Sebab Yansen bukan sekadar berwacana, tetapi benar-benar berani menerapkannya.
Pendekatan partisipatif dalam pembangunan mulai diadopsi oleh para pengambil kebijakan sejak tahun 1980-an. Kolapnya pembangunan berskala besar seperti pembangunan irigasi, pembangunan pemukiman pertanian di Afrika dan bantuan-bantuan teknologi baru ke pedesaan yang marak setelah perang dunia II membuat para ahli pembangunan memikirkan kembali pendekatan teknokratis tersebut. Buku Robert Chambers “Putting the Last First”, tahun 1983 misalnya telah membahas perlunya para teknokrat dan ahli pembangunan mendengar suara masyarakat yang menjadi sasaran programnya. Dalam bukunya “Ideas of Development,” selanjutnya Chambers 2005 menunjukkan bahwa pendekatan cetak biru dalam skala besar yang mengabaikan keterlibatan masyarakat adalah penyebab utama ambruknya program-rpogram pembangunan irigasi dan pemukiman pertanian di berbagai belahan dunia.
Bagaimana dengan wacana pembangunan partisipatif ini di Indonesia? Indonesia memiliki tradisi pembangunan partisipatif jauh sebelum para ahli pembangunan resah dengan pendekatan top-down yang dianggap tidak berjalan. Sebelum model pembangunan top-down yang diharapkan membawa trickle down effect diperkenalkan pasca perang dunia II, pedesaan di Indonesia telah mengenal model pembangunan yang berbasis musyawarah (Prijono Tjiptoherijanto dan Yumiko M. Prijono, Demokrasi di Pedesaan Jawa, 1983). Model pembangunan yang konsultatif ini perlahan hilang dari pedesaan seiring dengan masuknya pendekatan model pasca PD II, yaitu model Top-down. Baru saat tahun 1980, disaat Indonesia gencar-gencarnya membangun bendungan-bendungan besar dan melaksanakan pembangunan skala besar, seperti lahan sejuta hektar, pendekatan program partisipatif ini muncul di dunia internasional. Indonesia pun merespon dengan menerapkan kembali msuyawarah dari unit wilayah terkecil, RT/RW/desa sampai dengan tingkat nasional. Dalam membangun bendungan-bendungan, Pemerintah Indonesia menerapkan tahapan konsultasi.
Jadi, sesungguhnya pendekatan pembangunan yang partisipatif tidaklah gagasan baru dalam khasanah pembangunan di Indonesia. Namun harus diingat, bahwa meski dalam teorinya pendekatan partisipatif ini telah diadopsi, namun dalam tataran praktis, penerapannya masih jauh panggang dari api. Proses-proses partisipatif tergelincir menjadi proses manupulatif, atau meminjam istilah Robert Chambers prosesnya partipulatif. Bahkan Prof. Dr. Sadu Wasistiono menganggap bahwa pembangunan pedesaan era Orde Baru sebagai “lipstick” saja (hal. xv).
Yansen TP adalah seorang birokrat yang sekaligus seorang ilmuwan. Sebagai birokrat Yansen berpengalaman mengelola wilayah dari level kecamatan sampai menjadi bupati. Sedangkan sebagai ilmuwan, Yansen adalah seorang doktor. Yansen secara berani menerapkan program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di kabupaten yang dipimpinnya. GERDEMA adalah pembangunan partisipatif. Meski pendekatan ini tidak baru, namun penerapannya secara utuh belumlah banyak contohnya.
Tiga langkah yang diambil dalam mengembangkan Kabupaten Malinau adalah: (1) Ubah konsep pembangunan, dari yang top down menjadi partisipatif (hal. 9), (2) Pengalaman nyata bukan sekadar teori (hal. 11) dan (3) Percaya penuh kepada masyarakat desa (hal. 13). Meski sudah disampaikan di atas bahwa pembangunan pedesaan partisipatif bukanlah hal baru, namun tidak pilarnya dalam menerapkan pendekatan partisipatif secara total ini harus diakui sebagai sebuah langkah yang sangat berani.
Mengubah pendekatan pembangunan yang sudah terlanjur mengakar di birokrasi tidaklah mudah. Sejak era Orde Baru, pembangunan telah dirancang dengan sangat cermat dari Jakarta. Demikian pun penganggarannya. Karena model ini diterapkan secara simultan, setidaknya selama 25 tahun, maka birokrasi yang terbentuk adalah birokrasi yang sama sekali tidak memiliki kemampuan perencanaan. Birokrasi yang diwarisi oleh Yansen adalah birokrasi yang hanya bisa mengerjakan apa yang sudah digariskan. Birokrasi yang melayani ke atas dan kurang memiliki prakarsa. Dalam menghadapi situasi ini, Yansen mengajak para birokratnya untuk merancang pembangunan bersama-sama. Ia menetapkan visi dan misi pembangunan Malinau (hal. 17). Ia juga menetapkan prioritas pembangunan daerah. Dengan visi dan misi serta prioritas pembangunan yang jelas, serta mekanisme perencanaan yang dia bangun, maka birokrasi yang nir-prakarsa ini pelan-pelan bisa bergerak. Mekanisme perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan melalui musrenbang yang diawali dari desa (hal. 63). Visi jelas, misi jelas, prioritas jelas dan mekanisme perencanaan jelas.
Yansen menerapkan ukuran kinerja sebagai indikator keberhasilan kerja birokratnya. Ia menentukan indikator yang jelas, membangun sistem perencanaan, sistem pengawasan dan sistem umpan balik dalam melaksanaan pembangunan di Malinau. Sistem perencanaan, pengawasan dan umpan balik disusun dengan mekanisme yang sangat jelas dan mudah dilakukan. Dengan cara ini Yansen bisa mengukur kemajuan pembangunan di Malinau dengan cepat dan akurat (lihat Bab VI, hal. 111). Bukti-bukti perubahan ditampilkan di halaman 165-178.
Dalam menerapkan pembangunan di Malinau, Yansen percaya penuh kepada masyarakat desa. Kepercayaan beliau kepada masyarakat desa dalam membangun Malinau tidak saja diwujudkan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengusulkan jenis-jenis kegiatan dan program, tetapi mempercayai masyarakat desa untuk mengelola keuangan. Yansen mendelegasikan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan ke level desa. Ia mentransfer APBD ke rekening desa, sehingga desa bisa dengan lebih cepat dan lebih leluasa melaksanakan program-programnya tanpa harus menunggu pelaksanaan oleh SKPD. Yansen sudah melakukan transfer anggaran ke desa sejak tahun 2012, jauh sebelum Pemerintah Pusat melakukannya melalui alokasi dana desa.
Kabupaten Malinau adalah sebuah contoh penerapan pembangunan yang berorientasi dari desa dan dilakukan secara partisipatif. Program yang sudah berjalan selama lima tahun ini telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana model ini bisa berjalan tersistem. Artinya seluruh jajaran birokrasi bisa melaksanakan model pembangunan ini dengan lebih organik. Yansen telah memaparkan pentingnya kepemimpinan di bab IV. Kepemimpinan adalah leadership, bukan pemimpin atau leader saja. Secara jelas Yansen telah memilih untuk membangun kepemimpinan di birokrasinya. Ia menggunakan pendekatan ilmu manejemen, yaitu membangi strata tanggung jawab dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan (strata policy, strata managerial dan strata operational). Ia juga memasukkan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam leadership (hal. 90-98). Semoga pendekatan leadership dan bukan leader-based ini bisa membangun birokrasi yang lebih canggih dan lebih tanggap.
Tantangan kedua adalah tager-target yang sudah saatnya diubah. Program ini sudah berjalan lima tahun dan sudah menunjukkan hasil. Di bidang pendidikan misalnya (hal. 124), sudah saatnya berubah dari orientasi akses ke orientasi mutu. Malinau menerapkan program penuntasan pendidikan 16 tahun. Anak-anak dari usia taman bermain sampai dengan SMA difasilitasi oleh kabupaten. Saat ini kita sudah bisa melihat akses pendidikan bagi semua anak telah terpenuhi. Gedung-gedung sekolah sudah hampir semuanya layak untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar. Jumlah guru dibanding rombongan belajar telah terpenuhi. Kini saatnya target diubah dari berorientasi akses kepada berorientasi mutu. Kini saatnya meningkatkan kompetensi guru sehingga mereka bisa mengajar dengan lebih baik di kelas-kelasnya. Demikian pun dengan taraget-target di sektor lainnya perlu dilihat kembali.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.
