Koordinator Aksi, Septyo Ali Reza dalam orasinya menyampaikan bahwa demo ini merupakan bentuk keprihatinan Mahasiswa se-Purwakarta terkait gaji atau Siltap aparatur desa di Purwakarta yang sampai kini belum dicairkan. Padahal Siltap merupakan hak pegawai atau perangkat desa  yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh pemerintah daerah.

Septyo menyebutkan, belum dibayarnya Siltap selama 4 bulan pada 2017 lalu, ditambah dua bulan Siltap tahun 2018, Pemkab Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi dinilai telah melanggar Undang-undang (UU) NO 6/2004 pasal 66 ayat 1 dan 2.

Seperti diketahui isi dari UU tersebut menyatakan bahwa Kades dan perangkatnya, memperoleh Siltap setiap bulan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Dana Siltap bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima kabupaten/kota.  Septyo menyatakan bila Siltap ini tak kunjung dibayar, maka para mahasiswa se-Purwakarta akan terus mengawal persoalan ini hingga ada titik terangnya.

Semetara itu kepala Desa Cipinang  Kecamatan Cibatu, Ahmad membenarkan jika dana Siltap aparatur desa selama empat bulan pada tahun 2017 hingga kini belum dibayar. Padahal mereka sudah mengajukan kepada pemerintah daerah Purwakarta. Ia pun berharap dengan adanya gerakan atau aksi demo para mahasiswa, pemerintah Purwakarta memperhatikan agar Siltap aparatur desa segera di bayar.

Persoalan belum cairnya dana Siltap inipun menarik simpati dari Pemerhati Sosial dan Politik Jabar, Moch E. Yoshefin. Ia menilai diakhir  jabatannya selaku Bupati, Dedi Mulyadi, banyak meninggalkan persoalan keuangan. Menurutnya, seharusnya sebagai seorang pemimpin yang kredibel, didiakhir masa kekuasaannya  tidak meninggalkan sedikitpun permasalahan.

Karena selama dua periode menjadi Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, dianggap masyarakat sebagai Bupati, yang selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat walau kesejahteraan itu belum sepenuhnya dirasakan. Moch E. Yoshefin pun meminta Dedi Mulyadi, bertanggung jawab terhadap semua persoalaan yang kini terjadi di Purwakarta.

Pengaruh untuk Anne

Terungkapnya berbagai persoalan yang tidak diselesaikan secara tuntas oleh Dedi Mulyadi selama memimpin Purwakarta, tentu akan menjadi pertimbangan publik Purwakarta untuk memilih Anne Ratna Mustika, istri Dedi Mulyadi yang juga Calon Bupati Purwakarta 2018. Warga Purwakarta akan berpikir ulang untuk memilih Anne sebagai pengganti suaminya di Purwakarta.

Warga Purwakarta ingin Purwakarat ke depan dipimpin oleh Bupati yang benar-benar komitmen untuk membangun daerahnya, juga mensejahterakan warganya. Dan selama ini, Dedi Mulyadi hanya dikenal sebagai Bupati yang lebih memperhatikan pembangunan daerah, dibanding kesejahteraan rakyatnya.

Jika Dedi yang dikenal merakyat saja gagal untuk menunaikan tugasnya mensejahterakan warganya, apalagi istrinya yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Untuk itu di Pilkada Purwakarta 2018, dipastikan warga Purwakarta akan lebih memilih pendatang baru yang memiliki pengalaman luas di bidang pemErintahan. Apakah itu Padil karsoma-Acep Maman atau Zaenal Arifin dan Luthfi Bamala.