KETIMPANGAN dan kesenjangan masih menjadi problem utama bangsa Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Sementara segelintir orang hidup dalam keadaan berlebih. Strata sosial ini diibaratkan seperti gambar piramida. Secuil orang yang berada di puncak lapisan sosial dengan kekayaan yang berlimpah ruah.
Hasil penelitian bersama LSM Oxfam dan Infid berjudul "Menuju Indonesia Yang Lebih Setara" yang dirilis tahun lalu, menunjukkan harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Disebutkan pula dalam laporan berjudul "Menuju Indonesia Yang Lebih Setara" tersebut, duit yang dihasilkan orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di negeri ini. Demikian dilaporkan BBC Indonesia edisi 23 Februari 2017.
Data-data ketimpangan sosial tersebut tidak lepas dari pengusaan sumber daya alam Indonesia yang tidak adil. Segelintir orang Indonesia bisa menguasai SDA dalam jumlah yang sangat fantastis. Pada September 2016 lalu, Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan perusahaan seperti Sinas Mas menguasai lima juta hektar tanah.
Bahkan kata dia, seperti dilansir CNN Indonesia, laporan Bank Dunia, pada 15 September 2015 lalu, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai 0,2 persen penduduk Indonesia.
Ketimpangan yang sangat ektrem ini harus dianggap masalah besar dan dicarikan solusi untuk menanggulanganinya. Karena ini bisa menjadi bom waktu yang akan meledak dengan dampak yang tak diinginkan semua orang. Karena ketimpangan akan menyulut kekecewaan bahkan kebencian. Ujungnya, bisa merobah menjadi protes dan kemarahan.
Karena itulah kita patut menyambut baik dan mendukung Ketua MPR Zulkifli Hasan yang tak pernah bosa menyuarakan persoalan kesenjangan sosial ini. Di banyak kesempatan dia terus mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan.
"Ekonomi kita memang tumbuh, tapi ketimpangan makin tinggi. Rakyat di pelosok daerah makin tidak punya kekuatan melawan tekanan pemodal dan terpaksa menjadi penonton bahkan tersingkirkan," kata Zulhas dalam acara Dialog Kebangsaan di Banyuasin kemarin, Senin 5 Maret 2018, seperti dikutip dari RMOL.
Dia mencontohkan saat ini kepemilikan tanah di Indonesia begitu timpang. Satu persen orang bisa menguasai 70 persen lahan dalam bentuk konsesi lahan perkebunan dan tambang. Padahal menurutnya, di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila seharusnya melahirkan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan. Bukan ketimpangan, kesenjangan, dan politik rente.
"Karena itulah harus ada perobahan sistem. Kalau tidak cepat diperbaiki, kita khawatir tidak tahan. Kalau sudah tidak tahan, orang tidak bisa diajak bicara. Kalau sudah tidak bisa diajak bicara, mahal harganya. Ya itu tadi, ngamuk," katanya dalam acara peluncuran buku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak "Nalar Politik Rente" di gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu malam 28 Februari 2018 lalu.
Konsistensi Zulkifli Hasan dalam menyuarakan persoalan ketimpangan sosial ini layak diapresiasi. Karena dia tidak peduli dengan adanya cibiran dan stigma yang dilekatkan padanya. Misalnya, respons akun Twitter @halojakarta atas cuitan @infoMPRI.
Akun Twitter resmi MPR RI tersebut menulis: Untuk mengurangi kesenjangan, Keua MPR @ZUL_Hasan mengusulkan pada Presiden agar mendahulukan Pengusaha Pengusaha Pribumi. Cuitan dengan tagar #KetuaMPR tersebut disertai dengan foto pimpinan MPR bersama Presiden di Istana Negara.
Akun Twitter @halojakarta langsung menanggapi. Disertai gambar manusia purba dengan rambut panjang, netizen pendukung Basuki T. Purnama pada saat Pilgub Jakarta tersebut berkicau: "Pak @ZUL_Hasan Anda ngaku pribumi yah. Berarti Muka Bapak Aslinya seperti ini. Pantas aja Bapak Terbelakang dan Rasis."
Akun Twitter @haloJakarta tersebut kemudian dibully oleh netizen. Bahkan sempat ada lembaga yang melaporkan ke Polisi karena telah menghina Ketua MPR. Belakangan, cuitan tersebut dihapus. Dan saat ini di akun Twitter tersebut ada keterangan "Akun Ditangguhkan".
Selain memang sebagai tokoh yang mencita-citakan dan memperjuangkan keadilan sosial dan keseteraan, harus diakui bahwa keseriusan Zulkifli Hasan tersebut sepertinya tidak lepas dari posisinya sebagai pimpinan lembaga negara yang salah satunya tugasnya mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Kebhinnekaan, dan NKRI.
Dalam buku Materi Sosialisasi Empat Pilar disebutkan bahwa Sila Keadilan Sosial merupakan perwujudan paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila dalam Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja 'mewujudkan' suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Lebih jauh dijelaskan, Prinsip keadilan adalah inti dari moral Ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.
Karena itulah, kita berharap kepada Zulkifli Hasan untuk tidak bosan terus menyuarakan pentingnya keadilan sosial ini. Jangan pernah surut, kalau hanya sekedar dicap rasis. Karena menyuarakan keadilan bukan sikap rasisme bahkan perintah konstitusi.
Apalagi Zulkifli Hasan sendiri merupakan tokoh kebangsaan yang mengakui pluralitas dan merangkul semua kalangan dari berbagai lapisan masyarakat baik agama dan etnis. Di samping pula kedudukannya sebagai Ketua MPR yang memang bertugas untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan mengajak semua rakyat Indonesia menghormati Kebhinekaan.
Sikap ini sudah dipraktikkan, termasuk menghadiri acara perayaan Cap Go Meh di Bogor dan Glodok, Jakarta Barat, Minggu 4 Maret 2018 kemarin. Bahkan dalam kesempatan itu dia menegaskan, Indonesia bangsa yang toleran. Ribuan budaya masing-masing daerah. Kita mengakui fakta beragam dan berbeda-beda. Kita sepakat saling menghargai dan menghormati.
Ikuti tulisan menarik Putra Batubara lainnya di sini.
