Mohammad Hatta dan Zulkifli Hasan. Menyamakan keduanya memang berlebihan dan terkesan memaksakan. Karena keduanya tidak apple to apple untuk dibandingkan. Yang pertama sudah terbukti seorang negarawan besar. Yang kedua seorang politikus.
Meski ada juga yang menganggap Zulkifli Hasan sudah naik kelas menjadi negarawan. Mengingat posisinya sebagai Ketua MPR, lembaga tinggi negara yang salah satunya bertugas memasyarakatkan 4 Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Walau demikian setidaknya ada dua kesamaan di antara keduanya. Pertama, mereka sama-sama dari Sumatera. Keberadaan Hatta yang berasal dari Sumatera Barat saat itu dianggap sebagai salah satu perekat kebangsaan. Karena counterpart-nya, Soekarno berasal Pulau Jawa. Demikian pula Zulkifli Hasan. Bahkan tokoh asal Lampung ini sekarang sepertinya satu-satunya figur dari Pulau Andalas sebagai tokoh politik nasional. Karena itu keberadaannya juga sangat penting sebagai representasi daerah.
Kesamaan kedua adalah terkait dengan perhatian Zulkifli Hasan yang demikian besar terhadap perjalanan demokrasi dewasa ini. Kerisauan Zulkifli Hasan tentang praktik demokrasi yang tidak mendatangkan kesejahteraan ini sungguh membuat dia risau. Karena menurutnya, di negara demokrasi Pancasila ini semestinya tidak ada kesenjangan dan ketimpangan. Tapi faktanya, dia mengatakan, satu persen orang bisa menguasai 70 persen lahan dalam bentuk konsesi lahan perkebunan dan tambang.
Kerisauan Zulkifli Hasan yang terus disampaikannya di banyak kesempatan dan forum tersebut mengingatkan kita terhadap sosok Hatta yang juga punya konsen yang sama. Inilah menurut saya kesamaan kedua tersebut.
https://indonesiana.tempo.co/read/123340/2018/03/06/putrabatubara62/zulkifli-hasan-dan-konsistensi-menyuarakan-keadilan-sosial
Kerisauan Hatta terhadap praktik demokrasi dan fakta sosial yang terjadi salah satunya diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Demokrasi Kita. Artikel yang dimuat Panji Masyarakat pada tahun 1960 tersebut mengkritik keras bagaimana praktik demokrasi saat itu. Sehingga mendapat sorotan luas. Bahkan majalah yang dipimpin Buya Hamka tersebut akhirnya dibreidel.
"Satu pikiran yang brilian dari salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dilarang keras membaca dan diancam hukuman barang siapa terdapat menyimpannya," tulis Buya Hamka dalam pengantar ketika artikel tersebut diterbitkan kembali pada tahun 1966.
Dalam artikel Demokrasi Kita tersebut, salah satunya Hatta mengingatkan bahwa demokrasi Barat tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena demokrasi Barat yang bersumber dari revolusi Perancis hanya menonjolkan aspek Kemerdekaan individu. Sementara Persamaan dan Kemerdekaan, dua unsur lainnya dari trilogi revolusi Perancis tersebut dilupakan.
Penyebabnya, Hatta menjelaskan, Revolusi Perancis meletus sebagai revolusi individual untuk kemerdekaan orang-seorang dari ikatan feodalisme. Demokrasi yang dipraktikkan hanya membawa persamaan politik. Itu pun terjadi berangsur-angsur. Lebih dari itu tidak ada persamaan.
Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama. Malahan, Hatta mengungkapkan, dengan berkobarnya semangat individualisme, kapitalisme tumbuh subur. Pertentangan kelas bertambah hebat. Dimana ada pertentangan yang hebat antara berbagai kepentingan, dimana ada golongan yang menindas dan ditindas, disitu sukar didapat persaudaraan.
Karena itulah, bagi Hatta, demokrasi yang semacam itu tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan rakyat Indonesia yang menciptakan terlaksananya dasar-dasar kemanusiaan dan keadilan sosial. Karena itu pula, di samping demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada.
Sebab itu, Hatta menegaskan, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan hidup manusia.
Namun harus diakui, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial seperti yang diungkapkan Hatta tersebut belum terlaksana. Hal ini terbukti dengan masih adanya ketimpangan dan kesenjangan. Kerisauan inilah yang tampaknya terus disuarakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan sendiri dalam banyak kesempatan mengakui bahwa saat ini kita sudah merasakan hasil reformasi. Kebebasan berpendapat termasuk pemilihan umum yang memungkinkan semua orang untuk dipilih dan memilih adalah salah satunya. Namun sangat disayangkan, demokrasi yang berjalan belum membuahkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Memang dalam catatan kita ada beberapa hal yang harus disempurnakan. Termasuk demokrasi yang kita sebut sebagai demokrasi Pancasila ini seharusnya melahirkan kesetaraan, keadilan, bukannya kesenjangan apalagi politik rente," kata Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak "Nalar Politik Rente" di Gedung Dakwah Muhammadiyah belum lama ini.
Ikuti tulisan menarik Putra Batubara lainnya di sini.
