Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap beberapa calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada. Tak hanya calon, para Kepala Daerah pun tidak luput dari operasi tangkap tangan. Beberapa diantaranya tercatat sebagai calon petahana. Maraknya penangkapan menjelang penyelenggaraan pilkada melahirkan banyak persepsi.
Ada pihak yang menuduh KPK sedang bermain politik. Bahkan ada yang menuduh KPK tebang pilih sesuai pesanan. Calon kepala daerah (Cakada) yang ditetapkan tersangka tentu memenuhi unsur bukti permulaan. Ini kemudian menjadi terasa lucu jika beberapa petinggi partai dalam pemerintahan turut mengintervensi kerja KPK. Alih-alih membela KPK, mereka terang-terangan membela Cakada yang didukung oleh partainya pada pilkada mendatang.
Sah-sah saja jika banyak pihak yang berpendapat OTT yang semakin menjamur ini adalah pesanan orang tertentu. Namun di sisi lain, kita tetap harus mendukung KPK yang sangat “galak” terhadap koruptor. Siapapun dia, mau Bupati, Gubernur, atau anggota dewan yang terhormat pun tetap ditahan jika dia memang terbukti mencuri uang negara.
Sudah saatnya kita dukung KPK untuk membersihkan tahapan pilkada dari mahalnya mahar politik. Tentu bukan rahasia lagi jika mahalnya biaya untuk menjadi seorang Cakada menjadi asal muasal penyebab korupsi. Yang menarik, temuan KPK ini semakin membuka tabir rahasia para politikus yang bersinergi dengan para pengusaha nakal.
Uang yang digunakan untuk menyuap oknum partai politik juga berasal dari uang haram para pengusaha nakal. Apakah uang ini diberikan secara Cuma-Cuma? Sudah barang tentu ada udang di balik batu. Mereka tentu berharap jika sang Cakada nantinya akan memberikan banyak proyek potensial bernilai milyaran rupiah. Mereka pasti tidak mau rugi. Akibatnya, pembangunan proyek disunat hingga kualitasnya sangat rendah.
Jangan heran jika jalan raya yang nilai proyeknya milyaran rupiah hanya bisa bertahan selama beberapa bulan saja. Atau bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor korup itu sangat mudah rusak. Tengok saja mega proyek Hambalang itu. Nilai rupiah yang dimakan oleh para koruptor sangat fantastis. Itu yang skala nasional. Bagaimana proyek yang ada di daerah yang jauh dari jangkauan KPK? Semoga saja kebocoran anggaran secepatnya dapat disumbat. Dan para pelaku korupsi dimiskinkan semiskin-miskinnya.
Selain itu, ongkos politik juga semakin mahal. Harga suara semakin melambung tinggi. Belum ditambah dengan biaya saat kampanye, biaya survei, biaya baliho, dan lain sebagainya. Biaya menjadi kepala daerah maupun menjadi anggota dewan semakin mahal, bung! Mau balik modal juga kan? Rasa-rasanya lingkaran setan korupsi ini semakin membabi buta. Anggaran negara yang diharapan menjadi pemuas dahaga rakyat untuk menjauh dari jurang kemiskinan ternyata bocor ke kantong koruptor.
Rakyat yang semakin pusing dibuatnya. Walaupun sebenarnya rakyat juga turut memegang andil dalam kisruh ini. Mengapa tidak, mereka juga kecipratan sembako saat pilkada dan pemilu berlangsung. Money politics kian tumbuh subur. Iya, oknum tim pemenangan begitu lihai memainkan sandiwara politik. Mereka juga mau untung banyak. Jangan-jangan uang yang ditujukan untuk membeli suara pun mereka makan sendiri. Bisa jadi. Sumber uangnya kan sudah haram. Pasti banyak setan yang ikut berbisik.
Harapan masyarakat tentu ingin melihat negara ini tetap tegar dan bergerak maju. Dan salah satu benalu yang harus disingkirkan adalah KORUPTOR. Pelakunya bisa berasal dari pihak legislatif, eksekutif, dan pihak swasta. KPK mesti didukung untuk tetap tegar menghadapi manuver para tikus busuk pemakan uang hasil korupsi. Jangan gentar, kepercayaan masyarakat masih sangat tinggi padamu,KPK. Jangan kecewakan kami, masyarakat yang masih berharap negara ini bisa lepas dari jeratan korupsi yang semakin merajalela.
KPK harus membuktikan bahwa maraknya OTT bukan pesanan politik. Dan tidak tebang pilih. Bukan apa-apa, korupsi ini terbukti telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Ratusan juta sengsara dibuatnya. Akibat anggaran negara yang diselewengkan begitu saja dan hanya dinikmati sekalangan penghianat negeri. Belakangan , praktek korupsi ini juga berhasil menurunkan rasa bahagia masyarakat Indonesia.
Untuk itu, pemerintah harus terus mengawal independensi KPK. Jauhkan intervensi, bahkan oleh pemerintah itu sendiri. Menarik ditunggu, siapa-siapa saja Cakada yang namanya dirilis oleh KPK dalam waktu dekat ini. Umumkan saja sebelum mereka kembali ke arena pertarungan Pilkada dan berpeluang menjadi pemenang. KPK, kami mendukungmu!
Ikuti tulisan menarik Muhammad Aliem lainnya di sini.
