Khusus untuk pangan,tugas negara adalah menyediakan pangan (gula) di pasar dengan jumlah tertentu sesuai dengan norma kesehatan dan harga yang terjangkau sehingga masyarakat luas dapat mengkonsumsi gula untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari dan memelihara kesehatannya secara berkelanjutan.
Selama lima tahun terakhir konsumsi gula penduduk Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2010 konsumsi gula oleh penduduk sebesar 52 gram per kapita per hari (www.bps.go.id) meningkat menjadi 62 gram per kapita per hari pada tahun 2015 (total produksi dan impor tahun 2015 sebesar 5.73 juta ton dibagi jumlah penduduk 255 juta). Konsumsi gula 62 gram per kapita per hari itu jauh di atas rekomendasi hidup sehat yaitu 107 % di atas rekomendasi LIPI sebesar 30 gram-Widyakarya Pangan dan Gizi 2007 dan 148 % di atas rekomendasi WHO sebesar 25 gram, serta 130 % di atas rekomendasi Kemenkes-PMK No 41/2014 halaman 37 dan halaman 86, sebesar 27 gram.
Konsumsi gula berlebihan itu akan menjemput kematian lebih awal. Sebuah studi tahun 2013 memperkirakan ada 180.000 kematian di seluruh dunia yang diakibatkan konsumsi minuman manis. Para peneliti menyimpulkan, kematian mungkin dikarenakan hubungan minuman manis dengan risiko seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Menurut laporan Kemenkes bahwa setiap tahun prevalensi diabetes dan penyakit jantung di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Diprediksikan prevalensi diabetes pada tahun 2030 sebanyak 23.2 juta orang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat luas agar mengurangi konsumsi gula sesuai dengan rekomendasi hidup sehat.
Untuk memenuhi konsumsi sebesar 62 gram/kapita/hari tersebut pemerintah harus impor gula sebesar 3.24 juta ton karena produksi domestik hanya 2.49 juta ton. Selama periode 2006-2015 total impor gula sebanyak 35 juta ton. Jika harga gula impor CIF sebesar US$500 per ton dengan nilai tukar sebesar Rp 13.000 per US$, maka devisa negara yang terkuras untuk membiayai impor sebesar Rp 228 trilliun. Dengan kata lain pemerintah mengeluarkan uang devisa trilliun rupiah sia-sia untuk hidup sehat. Selain itu, dengan impor gula sebesar 35 juta ton menyebabkan pemerintah kehilangan kesempatan untuk menciptakan pendapatan petani tebu yang mamsih berada dibawah garis kemiskinan sebesar Rp 149 trilliun.
Untuk mengurangi impor gula, pemerintah bisa melakukan dua program dari sisi demand, yaitu (1) memberikan edukaksi kepada masyarakat luas agar mengurangi konsumsi gulanya sesuai dengan rekomendasi hidup sehat; dan (2) meningkatkan harga agar konsumsi gula menurun. Kebijakan harga ATAP (ceiling price) kurang pas dengan konsumsi masyarakat berlebihan.. Selanjutnya program meningkatkan supplai gula demostik dengan memperluas areal tanam tebu. Tidak terlalu besar tambahan produksi domestik yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan gula sesuai dengan rekomendasi hidup sehat, hanya sekitar 300.000 ton atau sekitar tambahan areal 60.000 hektar. Apabila pemerintah mempunyai rencana menyediakan lahan baru sekitar 600.000 hektar, sangat besar peluangnya Indonesia menjadi eksportir gula dunia. Kok program perluasan areal gula yang didengungkan pemerintah sekarang meredup?
Saya hanya menyajikan fakta, apakah pemerintah akan tetap dengan kebijakan impor gula yang berlebihan? Fakta impor berlebihan bisa dilihat dari kebocoran gula impor untuk industri ke pasar konsumsi. Polisis sedang menangani kasusnya. Ada baiknya program perluasan areal pemerintah perlu dilanjutkan. Tidak sulit menanam gula di Indonesia karena tebu merupakan tanaman yang berakar pada budaya kita. Semoga pemerintah berhasil.
Ikuti tulisan menarik Nizwar Syafaat lainnya di sini.
