x

Iklan

Nizwar Syafaat

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Eradikasi Kemiskinan

Tiga program pengentasan kemiskinan Jokowi perlu dilengkapi oleh program eradikasi kemiskinan bersama para pengusaha agar masyarakat miskin mandiri,

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Saya lebih suka menggunakan kata “eradikasi” daripada “pengentasan” untuk program kemiskinan.  Karena menurut saya kemiskinan sebagai suatu penyakit di suatu wilayah  yang harus dibasmi tuntas dieradikasi bukan dientaskan, sehingga penyakit kemiskinan tidak muncul lagi di wilayah tersebut. Lalu siapa yang bisa menjadi leader atau pemimpin dalam eradikaksi program kemiskinan?

Permasalahan kemiskinan di Indonesia berakar dari terbentuknya kelompok masyarakat yang berisi ratusan konglomerat atau pengusaha  yang mampu menciptakan oligarki ekonomi,  membuat mereka memiliki efisiensi usaha yang demikian tinggi yang tak tertandingi karena mereka mampu memanfaatkan skala usaha sehingga pada akhirnya mereka sendiri menciptakan ketimpangan ekonomi antar lapisan masyarakat, selanjutnya terciptalah kelompok masyarakat dengan daya saing rendah yaitu kelompok masyarakat yang berisi jutaan orang miskin dan kelaparan.  Kelompok masyarakat miskin dan kelaparan itu tercipta karena mereka tidak kebagian kue pendapat nasional untuk membiayai hidupnya karena daya saingnya rendah.

 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Skore Kelaparan dan Kemiskinan Indonesia

   Informasi kondisi kelaparan di Indonesia sangat berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan karena pengeluaran masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar 71 % untuk pangan atau makanan.   Hasil kajian IFPRI (2015) menunjukkan bahwa indek kelaparan (GHI) Indonesia masuk dalam katagori SERIUS bersama dengan negara ASEAN  yaitu: Philipina, Mynmar dan Kamboja, sedangkan negara ASEAN lainnya Malaysia, Thailand dan Vietnam memiliki kondisi kelaparan setingkat lebih baik dibanding Indonesia, yaitu masuk dalam katagori Moderat.   Dalam laporannya IFFRI (2015) menyebutkan bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang (awal dalam pemerintahan Jokowi-JK),  persentase penurunan  indek GHI Indonesia tergolong rendah (hanya sekitar 12%)  diantara negara-negara di dunia. Pada periode yang sama,  Mynmar dan Kamboja mampu menurunkan indek GHI sampai 50%.  Ini mengindikasikan bahwa upaya Indonesia untuk mengatasi masalah kelaparan banyak menghadapi kendala, yaitu salah satunya adalah rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pangan untuk menopang hidup sehat.

Hitungan saya dengan menggunakan data Kementerian Kesehatan (2011) dan BPS (2015) ternyata indek GHI propinsi Indonesia hampir seluruhnya masuk dalam katagori SERIUS, kecuali Kepulauan Riau moderat. Hasil   hitungan saya ini sejalan dengan hasil kajian IFPRI (2015). Artinya kelaparan di seluruh propinsi Indonesia merupakan masalah yang sangat urgent yang harus ditangani pemerintah secara sungguh-sungguh.  Bukti nyata terjadinya kasus kelaparan di Asmat Papua dan kasus gizi buruk kronis (stunting).

Selama periode 1999-2017 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.  Kalau pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin 48 juta (23%), maka pada tahun 2017 turun menjadi 26.58 juta (10.12%).  Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi jumlah penduduk miskin hanya turun 1.15 juta orang dari 27.73 tahun September 2014 menjadi 26.58 September 2017. 

Pada bulan September 2017 Garis Kemiskinan sebesar Rp 387.160 per kapita per bulan atau Rp 12.905 per kapita per hari setara US$ 1 per kapita per hari kriteria World Bank.  Sekitar 71% pengeluaran tersebut dialokasikan untuk makanan atau sekitar Rp 9.163 per kapita per hari.  Ini berarti kalau ada penduduk di Indonesia mampu mengalokasikan pengeluarannya untuk makan sebesar Rp 10.000 per kapita per hari, maka orang tersebut tidak tergolong miskin. Setujukah kita dengan hal ini?.

 

Program Pengentasan Kemiskinan Jokowi

             Tiga program pengentasan kemiskinan Jokowi yaitu: (1) stabilisasi harga, (2) subsidi dan dana desa; dan (3) bantuan sosial seperti kartu sehat, kartu pintar, bantuan beras dan lainnya. Pada tahun 2018 total anggran pengentasan kemiskinan mencapai Rp 392 Trilliun.  Fokus ketiga program tersebut, menurut analisis saya, bersifat umum menjangkau seluruh penduduk Indonesia untuk meningkatkan ketersedian dan keterjangkauan pangan; dan beberapa program untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka yang miskin.  Program tersebut sangat cocok untuk mengentaskan masyarakat dari kelaparan dan kemiskinan,  tetapi tidak membuat rakyat miskin tersebut mandiri dalam hidupnya.         

Selama 3 tahun terakhir pemerintahan Jokowi mampu menurunkan penduduk mikisn 1.15 juta.  Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi mampu meningkatkan pendapatan penduduk miskin dari Rp 0 menjadi di atas Rp 387.160 per kapita per bulan dengan total penduduk miskin yang dapat dientaskan sebanyak 1.15 juta, maka total pendapatan penduduk miskin yang ditingkatkan oleh Jokowi sebesar Rp 5.3 trilliun atau Rp 1.78 Triullin per tahun. 

Program bantuan sosial mencapai ratusan trilliun termasuk  dana desa ternyata hanya mampu mengentaskan masyarakat miskin Rp 1.78 trilliun.  Ini bukan berarti programnya yang salah, tapi proses tetesan ke bawah (trikle down effect) yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan seluruh penduduk, ternyata gagal mencapai tujuannya.  Oleh karena itu perlu dibuat tambahan program untuk melengkapi ketiga program kemiskinan Jokowi, yaitu program yang membuat masyarakat miskin mandiri yang disebut dengan eradikasi kemiskinan.

Eradikasi Kemiskinan

Eradikasi kemiskinan dimulai dengan peningkatan daya saing mereka, dilanjutnya dengan akses mereka terhadap bisnis yang mampu menciptakan sekaligus mengambil kue nasional.  Dua kata kunci utama dalam eradikasi kemiskinan yaitu: (1) peningkatan daya saing dan (2) akses terhadap jaringan bisnis.  Keduanya saling berkaitan artinya jenis daya saing yang ingin ditingkatkan harus sesuai dengan bisnis yang akan ditekuni mereka (link and match).

Peningkatan daya saing rakyat miskin mencakup : (1) peningkatan kompetansinya melalui pengembangan “capacity building”; (2) pemulihan psikologisnya agar mampu bersaing: (3) peningkatan kepemilikan melalui pemberian  asset produktif untuk menciptakan nilai ekonomi bagi yang mampu usaha mandiri; (4) penciptakan kesemptan kerja bagi mereka.

Apabila masyarakat miskin hanya ditingkatkan daya saingnya, tanpa diikuti oleh mereka untuk berkerja, mustahil mereka akan keluar dari jeratan kemiskinan.  Program yang selama ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian ataupu pemerintah daerah lebih banyak ditujukan untuk meningkatkan daya saing mereka tanpa mereka diberi pekerjaan, sehingga program tersebut menjajdi sia-sia.  Hasil pengentasan kemiskinan berfluktuatif karena program tersebut tidak menciptakan mereka mandiri.

Siapa Leader Eradikasi Kemiskinan: Kementerian atau Pengusaha.

Kementerian atau pemerintah daerah tidak memiliki pengalaman bisnis yang tidak memiliki jaringan bisnis yang luas, tetapi Kementerian atau pememrintah daerah mempunyak kemampuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat miskin.  Itupun belum tentu daya saing yang ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan kerja.  Pengusaha atau perusahaan merupakan orang atau entitas bisnis yang berpengalaman membuat suatu bisnis baru dan memiliki jaringan bisnis yang luas untuk maju dan berkembang.  Dengan demikian pengusaha atau perusahaan adalah orang atau entitas yang pantas menjadi leader Eradikaksi kemiskinan.  Mereka para pengusaha tahu daya saing seperti apa yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan bisnis yang dibuat.  Peran Kementerian atau pemerintah daerah lebih banyak sebagai fasilitator untuk kemudahan terciptanya bisnis baru di wilayah atau kantong  kemiskinan yang terintegrasi dengan jaringan bisnis mereka yang luas termasuk di dalamnya dukungan akses infrastuktur.  Sangat mungkin program seperti ini akan membuat masyakatat miskin mandiri.  Mereka tidak kembali lagi menjadi masyarakat miskin.

Apabila tiga program pengentasan kemiskinan Jokowi dilengkapi dengan program ini, bukan tidak mungkin eradikasi kemiskinan di negeri ini cepat dibasmi.  Selama masyarakat miskin belum mandiri dalam usahanya, ketiga program Jokowi tersebut tetap dijalankan untuk menjamin ketersedian dan keterjangkauan pangan dan kebutuhan dasar mereka.

Program eradikasi kemiskinan dengan leader para pengusaha adalah program pengentasan kemiskinan struktural sekaligus penurunan ketimpangan ekonomi.  Si  miskin berkata kepada pengusaha “Kau ambil bagianku, sekarang aku minta bagianku, ciptakan aku pekerjaan agar aku bisa hidup mandiri seperti Engkau”. Semoga berhasil…… Insya Allah.

Ikuti tulisan menarik Nizwar Syafaat lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler