TNI jangan sampai buta politik terkait dengan tugas utamanya sebagai pertahanan negara. Dengan dalih jangan sampai terlibat politik praktis lalu TNI seolah-olah ada upaya menjauhkan TNI dari hingar bingar politik. Politik yang wajib diketahui TNI adalah politik kebijakan negara yang sejalan dengan pemerintah dan membelah kepantingan bangsa dan negara serta berdiri diatas semua golongan.
TNI bisa tampil demokratis namun harus tetap tegas. TNI tetap harus turun tangan kalau negara terancam, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Sebab peran penting TNI berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas pertahanan negara, khususnya ancaman baik ditingkat domestik maupun nasional sangat dibutuhkan dalam menanggulangi ancaman kedaulatan pertahanan negara.
Dihadapkan dengan menjelang Pilkada dan Pilpres 2018 dan 2019 wajib hukumnya TNI harus berposisi netral. Netralitas itu penting. Ini merupakan penekanan Panglima TNI, jangan melibatkan diri atau terlibat kegiatan politik praktis, karena itu dilarang. Hebatnya TNI AD karena perintah itu datang dari atas maka para Panglima Kotama atau Kodam hingga samapai tingkat terbawa akan sampai dan wajib disampaikan kepada pimpinan satuannya.
Hal tersebut dapat kita lihat sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh web site tniad beberapa waktu yang lalu Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P, M.H., menekankan kepada ratusan prajruit TNI dan anggota Persit KCK Kodim 0102/Pidie di Makodim Pidie, Rabu (30/5/2018), dalam rangkaian kunjungan kerja Pangdam IM ke satuan jajaran wilayah Korem 011/Lilawangsa,
Penekanan tesebut disampaikan Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, mengingat pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Pidie Jaya yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Selain itu, Panglima Kodam juga memerintahkan prajurit jajarannya, khususnya Kodim 0102/Pidie, harus netral dengan tidak memihak, mempengaruhi, atau memberi bantuan apapun, baik secara perorangan maupun satuan kepada kontestan Pilkada.
Komitmen Kodam IM untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada yang aman, nyaman, damai, dan tertib, selaras dengan harapan semua masyarakat Aceh. Untuk mewujudkannya, TNI harus bersinergi dengan aparat kepolisian, dalam menjamin keamanan dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Selanjutnya, dihadapan ratusan prajurit dan Persit, Pangdam IM mengingatkan bahwa sebagai prajurit jangan arogam terhadap masyarakat, jangan ugal- ugalan saat berkendara, jaga kesehatan dengan cara olah raga dengan teratur, dan jangan stres agar penyakit tidak mudah datang.
Oleh karenanya kita berharap kedepan nanti agar TNI lebih memperkuat konsolidasi kedalam. TNI sebagai pertahanan negara yang tidak boleh terlibat politik praktis. Seperti membantu salah satu kontestan untuk mebolisir masyarakat dan menggunakan fasilitas militer dalam kampanye. Dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019 mampu mengantisipasi hal-hal yang kita tidak harapkan. Karena TNI harus menjaga integritas bangsa agar tidak tercebur dalam politik praktis. Tapi tidak boleh juga TNI buta terhadap politik.
Ikuti tulisan menarik Rahman lainnya di sini.
