Upaya Hukum luar biasa berupa pengajuan PK (Peninjauan Kembali) yang kini ditempuh mantan Menteri, Jero Wacik (JW), jauh dari gegap gempita media. Mantan Menteri BUDPAR dan ESDM ini memang bukan politisi glamor yang terbiasa dengan sorotan media. Maka tidak relevan memandingkannya dengan politisi lain yang hampir setiap geraknya berada dalam kilauan cahaya paparazzi dan kata-katanya menjadi santapan para kuli tinta. Kendati demikian, PK yang kini sedang diperjuangkannya membuat saya terkenang kembali dengan sosok pekerja keras ini dan menggaungkan kembali beberapa pertanyaan yang dulu terbesit di pikiran tentang kasus yang menjeratnya.
Kebetulan saya pernah membuat analisa yuridis atas kasus tersebut sebagai bagian dari tugas akademik, namun terlalu panjang untuk diuraikan di sini secara utuh. Salah satu dakwaan yang dikenakan kepada Jero Wacik adalah penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM). Kendati hasil audit BPK tak menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan DOM selama JW menjabat Mendbupar, KPK bersikukuh bahwa penggunaan DOM mengandung unsur tindak pidana korupsi. Secara lebih teknis dibahasakan: JW telah merugikan negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Kira-kira demikian isi dakwaan KPK. Hakim membenarkan sebagian dakwaan tersebut yakni merugikan negara dan memperkaya orang lain yang dalam konteks ini adalah istri dan anak-anaknya. JW dipersalahkan karena menggunakan DOM untuk membiayai perjalanan istri dan anak-anaknya yang ikut serta dalam perjalan dinas. Kendati dakwaan ini dibantah oleh JW dan berbagai kesaksian di persidangan, mari kita andaikan itu benar untuk melihat kejanggalan kasus ini.
Teka-Teki
Dalam pledoinya JW telah menerangkan secara jelas bahwa penggunaan DOM didasarkan pada diskresi menteri. Atas argumentasi itu, hakim setuju bahwa unsur “memperkaya diri sendiri” dalam dakwaan tersebut tidak terbukti karena JW dapat menggunakan DOM untuk memperlancar tugas-tugasnya sebagai menteri. Namun, menjadi teka-teki mengapa hakim mengkualifikasikan istri dan anak-anak JW sebagai orang lain. Bukankah dampingan istri dan anak-anak juga dalam menjalankan tugas-tugas dapat dilihat sebagai bagian dari memperlancar pelaksanaan tugas-tugas tersebut agar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kiranya telah banyak pembuktian bahwa dukungan langsung dari keluarga sangat efektif meningkatkan semangat kerja, kreatifitas dan daya juang para penyelenggara negara. Dukungan langsung itu dapat berupa kehadiran langsung, misalnya dalam perjalan dinas terutama yang bersifat flesibel (tidak menuntut formalitas dan protokoler ketat).
Itulah sepenggal dari kejanggalan-kejanggalan dalam kasus yang kini menjerat JW. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan: pantaskah mantan Menteri berprestasi ini mendapat ganjaran demikian setelah menyumbangkan banyak hal terhadap negara ini?
Seorang teman membuat pertanyaan ini lebih dramatis: mengapa Jero Wacik. Pertanyaan ini mengacu pada teori pergantian rezim yang katanya sering memakan tumbal. Tapi mengapa Jero Wacik? Apakah karena dia tidak ditempa di medan politik sehingga tidak lihai berkelik dan melakukan manuver-manuver politik? Jero memang menapaki jalan professional yang dirintisnya dengan penuh perjuangan dan kerja keras. Semangat itu juga yang dibawanya ketika menjabat sebagai menteri, bukan semangat politik penuh taktik. Kesedian mantan Presiden SBY dan Jusuf Kalla sebagai mantan wakilnya bersaksi dalam persidangan Jero Wacik mengonfirmasi sumbangsih penting tokoh ini dalam pemerintahan mereka dan tentu bagi negara. Maka sekali lagi, bagi saya kasus yang menjeratnya adalah sebuah untaian teka-teki.
James Tampubolon, SH, MH
Ikuti tulisan menarik James Tampubolon SH MH lainnya di sini.
