Saya masih percaya bahwa media masa adalah salah satu pilar dalam berdemokrasi, karena dari medialah sebuah informasi menjadi kabar atau malah menjadi kabur. Media masa adalah pisau bermata dua dalam sistem pemerintahan, mengabarkan kebenaran atau justru mengaburkan kebenaran.
Sistem pemerintahan, dimana media masa sudah mulai menjadi corong dan condong kepada penguasa maka itu adalah pertanda bahwa pemerintahan tersebut akan cenderung pada pemerintahan yang otoriter dan anti kritik. Baik menjadi corong karena terpaksa (represi oleh kekuasaan) atau secara sukarela karena punya agenda-agenda yang sama.
Ketika media mulai menjadi corong penguasa, maka setiap informasi akan dikabarkan atau dikaburkan, disesuaikan dengan agenda dan tujuan pemerintahan, media menjadi alat propaganda atau alat framing dari pemerintah. Tak ada lagi nilai keberimbangan dalam memberitakan sebuah informasi.
Yang layak diingat, ketika media menjadi corong (berpihak) secara sukarela, jauh lebih berbahaya ketimbang media masa direpresi lewat kekerasan. Ketika ditekan oleh pemerintah, justru media akan melakukan perlawanan, baik secara terang-terangan maupun lewat selebaran-selebaran bawah tanahnya.
Saat pemimpin atau calon pemimpin didukung oleh pemilik atau pemodal dari media masa, maka media tersebut akan berpihak pada pemerintahan yang didukungnya. Sementara pemimpin atau calon pemimpin yang tidak didukung oleh pemilik atau pemodal media masa, justru akan diperlakukan kebalikkannya oleh media-media tersebut. Media masa akan kesulitan menjadi media yang benar-benar netral dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Contoh yang bisa dilihat secara langsung bagaimana media berpihak, adalah pemerintahan DKI Jakarta yang kini dipimpin oleh Anies Baswedan. Anies adalah gubernur dari kubu oposisi, yang tidak didukung oleh pemodal media masa, yang mana pada saat itu para pemodal media lebih mendukung Ahok untuk menjadi gubernur.
Karena tidak mendukung Anies, media pun beralih peran menjadi media oposisi, apa saja yang menjadi kebijakan Anies, dikritisi dan dinyinyiri setiap hari. Seperti di Tanah Abang, penutupan Alexis, penghentian reklamasi pulau palsu, bahkan sungai yang baunnya sudah berpuluh tahun yang lalupun di ungkit-ungkit.
Nasib yang tidak bakal jauh berbeda, juga bakal dialami oleh Prabowo sebagai calon yang tidak didukung oleh pemodal media masa, nasibnya akan seperti Anes Baswedan. Jika menang, sepanjang pemerintahannya akan dikritisi dan dinyinyiri, bukan hanya oleh media masa, tapi juga oleh buser dan pendukung petahana.
Janji-janji Prabowo akan ditagih begitu dilantik, setiap kebijakan yang dibuat akan jadi berita berhari- hari, BBM naik atau turun akan jadi sorotan, TDL naik akan ada demo tiap hari. Hutang pemerintah akan dibahas tiap hari ditelevisi, dibahas para ahli ekonomi. Pengerahan kekerasan oleh tentara dan polisi dalam menangani demontrasi, akan jadi berita viral di media sosial, dan akan dikritik penggiat HAM berpekan-pekan setelahnya.
Ketakutan bahwa Prabowo akan menjadi pemerintah yang otoriter, rasanya justru sulit terjadi, karena media masa tidak bakal diam saja. Pemilik modalnya kini berpihak pada petahana, begitu petahana kalah, maka media masa akan berbalik menjadi media oposisi, menyerang habis-habisan kubu Prabowo.
Demokrasi yang baik adalah, demokrasi dimana media tidak berpihak dan menjadi corong penguasa, karena dari media masa dan nurani para jurnalis-nya, rakyat bisa tahu mana kebenaran yang dikabarkan atau kebenaran yang dikaburkan. Dan pada akhirnya membuat pemerintah berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya, tidak sembrono atau ugal-ugalan.
Sumber gambar, Tempo
Ikuti tulisan menarik BedjoSL lainnya di sini.
