Dian, seorang ibu muda mengadu kepada SBY perihal kesulitan hidupnya. Ia adalah ibu dari seorang anak penyandang sindrom cerebral palsy (lumpuh otak). Di hadapan Presiden Ke-6 RI, Dian membawa aspirasi dirinya dan juga komunitas ibu-ibu yang memiliki anak penyandang cerebral palsy.
Dalam dialog SBY dengan warga di Ndalem Benawan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, Sabtu (27/10/2018). Dian menceritakan perjuangannya dan rekan-rekannya dalam membesarkan dan memperjuangkan hak-hak bagi penyandang cerebral palsy.
Sebelumnya, Dian mengucapkan terima kasih kepada SBY atas pemberlakuan program Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.
“Dulu saya ragu ikut BPJS. Takut pelayanannya di bawah standar berobat mandiri. Tapi, setelah saya ikut, ternyata kualitas sama dengan berobat mandiri,” beber Dian.
Kegelisahan Dian bermula sejak sistem layanan BPJS Kesehatan berubah. Dahulu, pada era pemerintahan SBY, penyandang cerebral palsy mendapat fasilitas terapi setiap hari. Belakangan sistem ini diubah. Sekarang dalam sebulan penyandang cerebral palsy hanya bisa mengakses layanan terapi selama delapan kali. Lebih dari itu, harus merogoh koceknya sendiri.
Padahal terapi penyandang cerebral palsy bersifat berkelanjutan. Jika berhenti, terpaksa diulang dari awal lagi. Akibatnya, setiap bulan, orang tua yang anaknya menyandang cerebral palsy harus keluar biaya tambahan sekitar Rp 1.540.000. Biaya ini belum termasuk transportasi ke fasilitas kesehatan penyedia layanan terapi. Bagi Dian tambahan biaya ini terbilang memberatkan.
Dian tak tahu pasti mengapa sistem BPJS Kesehatan berubah. Tetapi dia menduga ini ada kaitannya dengan kabar anggaran BPJS Kesehatan sedang defisit. Sehingga, beberapa layanan mesti dipangkas.
Karena itu, Dian meminta SBY untuk mengupayakan agar layanan BPJS Kesehatan dapat kembali seperti dulu lagi, utamanya terkait penyandang cerebral palsy.
Belum ada data terkait jumlah penyandang cerebral palsy. Tetapi data WHO memperkirakan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sekitar 7-10% dari total jumlah anak di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah.
SBY kemudian menanggapi curhat Dian dan komunitas orang tua yang memiliki anak penyandang cerebral palsy itu. Dengan suara bergetar menahan haru SBY menyebut selama dirinya memimpin Indonesia, pembangunan manusia menjadi prioritas.
“Pembangunan infrastruktur penting, saya juga membangun banyak jembatan, jalan, bandara, pelabuhan dan lainnya, namun jangan sampai pembangunan manusianya dinomorduakan,” ucap SBY.
SBY bersyukur program SJSN via BPJS yang dirancangnya bisa membantu kesulitan yang dialami Dian dan rekan-rekannya. Memang demikian tujuan dari SJSN, yakni memastikan setiap anak bangsa bisa mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.
Meskipun telah mendengar dampak perubahan sistem BPJS ini saat berkeliling Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat, SBY menyebut dirinya butuh waktu untuk mempelajari apa sebab musabab dari perubahan tersebut.
Meski tidak lagi menjabat presiden definitif, SBY berjanji menindaklanjuti keluhan tersebut. SBY secara tegas menginstruksikan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI untuk membicarakan hal ini dengan institusi terkait, utamanya Kementerian Kesehatan dan BPJS. Agar bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Saya titip masalah ini kepada kader-kader Partai Demokrat di DPR RI. Tolong bicarakan hal ini dengan pemerintah, utamanya Kementerian Kesehatan dan BPJS. Dicarikan jalan keluarnya, solusinya. Jika pelayanannya tidak bisa meningkat dari era pemerintahan saya, setidaknya bisa sama,” pinta SBY kepada Edhie Baskoro Yudhoyono yang menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI.
Ikuti tulisan menarik Yuliana Dina lainnya di sini.
