Permintaan Amien Rais agar Pengurus Pusat Muhammadiyah menentukan sikap pada Pemilihan Presiden 2019 boleh jadi membuat Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, kikuk. Di satu sisi, Haedar ingin mempertahankan kemandirian Muhammadiyah dari keterlibatan dalam politik praktis, di sisi lain ia mau tak mau perlu mendengarkan suara seniornya itu, yang juga duduk di jajaran penasihat PP Muhammadiyah. “Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan kepada kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres,” kata Amien seperti dikutip media. “Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer.”
Dari logika politik, permintaan Amien itu wajar sebab ia sudah terjun ke dunia politik dan memerlukan dukungan, sebagaimana KH Ma’ruf Amin yang juga terjun ke politik dan bersedia menjadi cawapresnya Jokowi. Sebagai mantan Rais Aam Nahdlatul Ulama, pengaruh Ma’ruf Amin di organisasi inilah yang diharapkan oleh kubu petahana mampu meredam tudingan bahwa mereka kurang bersahabat dengan umat Islam sekaligus mampu menarik gerbong anggota NU yang berjumlah jutaan orang. Apa lagi, Ma’ruf masih memegang jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia walau dengan embel-embel ‘non-aktif’. Pengaruhnya di MUI setidaknya ikut meredam suara kritis para alim.
Amien agaknya berharap dapat melakukan hal yang sama pada Muhammadiyah. Amien berharap organisasi yang pernah ia pimpin itu memberi dukungan nyata kepada Prabowo. Walau jumlah anggota Muhammadiyah lebih kecil dibandingkan NU, namun pernyataan dukungan itu tetap dianggap penting. Apakah langkah ini baik?
Bila Muhammadiyah menyatakan sikap mendukung Prabowo, kesan yang pertama kali muncul barangkali ialah berdirinya dua organisasi besar keagamaan di Indonesia ini pada dua kubu politik yang saling berkompetisi. Rasanya, ini akan membuat masyarakat jengah dan bertanya-tanya, hendak berjalan kemana dua organisasi ini jika yang satu memihak capres yang satu dan yang kedua memihak capres yang lain?
Rais Aam NU memang sudah memutuskan bersedia jadi cawapres, yang tentu saja berpengaruh terhadap pilihan warga Nahdliyin. Namun Muhammadiyah rasanya tidak perlu bertindak serupa. Muhammadiyah tidak perlu ikut-ikutan terjun ke dunia praktis dengan menyatakan dukungan kepada salah satu pihak yang sedang berkompetisi. Akan lebih baik bagi bangsa ini apabila Muhammadiyah dapat terus menjaga jarak dari arena politik praktis agar tetap dapat memberikan pandangan kritis kepada pemerintah maupun institusi manapun tanpa pekewuh karena memiliki ikatan politis. Jika Muhammadiyah masuk ke dalam perkubuan, langkahnya akan serba kikuk.
Dengan tetap bersikap mandiri, organisasi ini dapat memberi pandangan terhadap masalah bangsa ini secara bebas; juga terbebas dari tuduhan berpihak kepada kelompok tertentu atau bersikap partisan, bebas dari kepentingan politis sesaat dan pragmatis, dan lebih mengutamakan kepentingan politik bangsa untuk jangka panjang. Dukungan kepada salah satu capres hanya akan membuat gerakan dakwah Muhammadiyah menjadi kurang produktif atau malah kontra produktif.
Menjaga kemandirian Muhammadiyah merupakan pilihan rasional, terlebih lagi ketika Muhammadiyah baru saja mengumandangkan gerakan ta’awun yang berusaha mengajak semua unsur bangsa untuk menyelesaikan persoalan bersama dengan cara yang baik, melalui interaksi dialogis, serta tidak saling menghujat. Dengan bersikap mandiri, Muhammadiyah akan mampu bersikap lebih obyektif dalam menilai perkembangan masyarakat dan pemerintahan. Ketika banyak organisasi berlomba-lomba memberi dukungan kepada capres tertentu, Muhammadiyah bisa memilih untuk tetap independen. Toh warga Muhammadiyah sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan yang tepat menurut mereka. **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
