Prabowo Sebut Rasio Pajak Indonesia Rendah. Semoga Bukan karena Ia dan Sandi Hindari Pajak di Panama Papers
Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu / JAMMAL)
Prabowo konsisten menyampaikan pernyataan kontroversial (ngawur), terakhir dalam acara Indonesia Economic Forum di Hotel Shang Ri-La Rabu (21/11/2018) ia menyampaikan, rasio penerimaan pajak RI saat ini yang ada di kisaran 11% lebih rendah dibandingkan era Orde Baru yang diklaim pernah mencapai 16%. Saya cukup terkejut mengetahui Prabowo berani berbicara soal pajak. Maklum, itu seperti membuka boroknya sendiri, karena semua orang tahu, ia bersama cawapresnya Sandiaga Uno, tercantum dalam Panama Papers (Hasil Investigasi Konsorsium Jurnalis Internasional).
Panama Papers adalah daftar konglomerat dari seluruh dunia yang memanipulasi perusahaan dan investasinya agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak di negara asalnya. Dalam hal perusahaan Prabowo dan Sandi, jelas ia melarikan diri dari kewajiban membayar pajak RI yang itu berpengaruh terhadap besaran rasio pajak Indonesia.
Tidak hanya kebohongan Prabowo tentang rasio pajak Indonesia, ia pun menyertakan kebohongan fenomenal lainnya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang kalah dari negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Benarkah itu? Mari kita bahas satu persatu.
1. Rasio Pajak RI kini lebih rendah dibanding Orba? SALAH! Pertama, data yang digunakan Prabowo adalah World Bank (Orde Baru pernah mencapai 16% rasio pajaknya), faktanya berdasarkan Bank Indonesia dan BPS, rasio pajak Indonesia tidak pernah melebihi 14%. Sebelum tahun 2000, memang ada perbedaan input data komponen penghitungan rasio pajak, dan sejak tahun 2000 World Bank telah menggunakan rumus yang digunakan BI dan BPS.
Kedua, lebih besarnya rasio pajak di zaman Orba dibanding rasio pajak RI saat ini (11,6%) disebabkan karena berbedanya konteks ekonomi. Pada saat Orba, porsi pajak sangat bergantung pada PPH Minyak dan Gas. Di era 80an memang Indonesia mengalami booming komoditas dan mengalami puncak produksi migas, bahkan struktur penerimaan pajak dari migas mencapai 70,9% dari seluruh pajak yang ada.
Namun, seiring cadangan migas yang menurun, dan harga yang anjlok, porsi PPH dari migas pun terus menurun hingga di 2014 porsinya kurang dari 3,7%. Hal itu membuat pemerintah harus memaksimalkan pajak dari sektor lain (tidak hanya Migas), dan pemerintahan Jokowi saat ini mampu untuk tidak bergantung dengan pajak dari sektor migas dengan mencapai rasio pajak 11,6%. Bandingkan dengan Orba yang dengan kemewahan pajak migas (dan melepas banyak sumber pajak lainnya) rasio pajaknya tidak mampu lebih dari 14%.
Ketiga, tentu saja perilaku korupsi keluarga Soeharto (termasuk mantan istri Prabowo) di sektor migas seperti yang ditulis majalah The Times edisi 24 Mei 1999 berjudul “Suharto Inc.” yang merugikan negara lebih dari Rp 300 triliun per tahun, sejak 1980 menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak Indonesia di era Orba terbilang sangat rendah mengingat potensinya yang luar biasa dibanding negara lain.
Prabowo adalah bagian dari keluarga cendana. Kalau kini perusahaan migas milik negara Pertamina sudah mulai direformasi oleh Jokowi dan keuntungan pribadi keluarga cendana mulai berkurang, wajar anak-anak Soeharto ramai-ramai mendukung Prabowo untuk jadi Presiden agar mereka bisa kembali beraksi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Lebih Rendah dari Thailand, Singapura, Malaysia? SALAH!
Entah data apalagi yang digunakan Prabowo, karena berdasarkan data Global Competitiveness Index (World Economic Forum) dibidang skill (kemampuan SDM), peringkat Indonesia bahkan di atas Thailand. Dari 140 negara, Indonesia berada di posisi 62, sementara Thailand di posisi 66.
Untuk ASEAN, Indonesia hanya kalah dari Singapura (20) dan Malaysia (24), kedua negara tersebut bahkan rankingnya berada di atas negara Eropa seperti Italia, bahkan mengungguli raksasa Asia Korsel dan Jepang. Posisi Indonesia pun masih jauh lebih tinggi daripada India (104) negara yang gencar membangun industri di bidang teknologi, bahkan sudah menerbangkan roket ke bulan.
Jadi, tidak perlu dianggap serius setiap data ekonomi yang diucapkan Prabowo, selain itu sudah pasti bohong, anggap saja dia yang sedang bercermin meratapi dosa-dosa ekonominya kepada rakyat Indonesia yang dampaknya belum bilang hingga kini.
Ikuti tulisan menarik Rofiq al Fikri lainnya di sini.
