Selain kampanye yang berisik namun tidak berisi, apa lagi yang bisa kita temukan dalam dua bulan kampanye capres di media sosial? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita semua.
Berdasarkan pantauan SatuDunia melalui platform www.iklancapres.id, terdepat fenomena menguatnya fenomena kill the messenger (membunuh si pembawa pesan) di media sosial. Bahkan upaya kill the messenger itu menggunakan label PKI atau komunis terhadap lawan politik yang berseberangan.
Fenomena membunuh pembawa pemawa pesan. Apakah itu? Tentu saja membunuh di sini harus dikasih tanda kutip. Pasalnya, kata membunuh dalam konteks ini tidak membunuh dalam arti membuat orang mati secara fisik. Tapi membunuh agar orang yang membawa pesan itu bungkam, tidak lagi bersuara dan menuliskan opininya terkait pasangan lainnya.
Salah satu contohnya adalah kritik dari cucu Bung Hatta, Gustika Jusuf Hatta atas video timses Prabowo-Sandi yang menyamakan Prabowo dengan Bung Karno (dan juga Jenderal Soedirman) dan Sandiaga Uno dengan Bung Hatta. Dalam sebuah kicauan di akun twitternya, Gustika tak ingin Bung Hatta dan juga Bung Karno menjadi komoditas politik lima tahunan.
Sebuah kritik yang cukup berisi. Bahkan jika ditarik lebih jauh, apa yang diungkapkan Gustika sebenarnya adalah ungkapan kegelisahan anak-anak muda yang melihat kampanye politisi dalam pilpres 2019 tidak menjual gagasan dan idenya untuk Indonesia, tapi justru sibuk mengidentikan pasangannya dengan tokoh lain.
Namun, alih-alih menerima kritik Gustika dengan lapang dada. Para pendukung pasangan yang dikritik Gustika justru menggunakan strategi kill the messenger (membunuh si pembawa pesan). Gustika dimaki-maki di media sosial. Bahkan seperti biasa, karena yang dikritik pasangan Prabowo-Sandi, Gustika pun diberi label cebong beserta aneka cacian kepadanya. Bahkan tweet Gustika saat ia masih belia dicari-cari kemudian digunakan sebagai bahan untuk membunuh karakter Gustika. Sementara perdebatan sejauh mana visi ekonomi dan rekam jejak Sandiaga Uno dan juga Prabowo sejalan dengan Bung Hatta, seperti hilang ditelan gemuruh kicauan yang berusaha membungkam si pembawa pesan.
Membunuh pembawa pesan di media sosial dalam musim kampanye capres ini juga masih menggunakan labeling PKI/Komunis terhadap lawan politiknya.Setelah sebagian rakyat Boyolali, Jawa Tengah memprotes pernyataan capres Prabowo Subianto yang dinilai menghina mereka misalnya, di media sosial muncul labeling PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai respon dari protes masyarakat tersebut.
Sejak pembantaian massal tanpa proses pengadilan di 1965, PKI memang sering dijadikan label untuk membungkam suara masyarakat. Di era Orde Baru label PKI juga sering disematkan kepada mereka yang melontarkan kritik tajam kepada rejim Orde Baru yang korup dan mendindas.
Selama rejim korup Orde Baru berkuasa, pihak yang terkena labeling komunis seakan bisa diperlakukan seperti apapun, meskipun diluar koridor hukum dan batas-batas kemanusiaan. Warisan rejim korup Orde Baru itu yang nampaknya terus dipelihara hingga kini. Saat ini misalnya, seorang aktivis lingkungan hidup yang menolak tambang di Tumpang Pitu, Banyuwangi dikriminalisasi saat melakukan aksinya. Tuduhannya, persis seperti saat Orde Baru berkuasa yaitu, menyebarkan simbol dan paham komunis. Sementara perdebatan tentang daya rusak tambang emas di Banyuwangi seperti hilang ditelan kriminalisasi dengan tuduhan komunis itu.
Masa kampanye capres masih beberapa bulan lagi. Akankah kampanye capres masih diwarnai dengan fenomena membunuh pembawa pesan dan labeling komunis terhadap lawan politiknya?
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
