Jumat (30/11) kemarin, panitia Reuni 212 mengeluarkan maklumat berisi lima butir pernyataan. Yang paling mencolok yaitu butir pertama yang berbunyi: “Batal mengundang Jokowi dan Rezimnya. Karena mereka Anti Aksi 212, tidak mensyukuri anugrah 212 bahkan masih berupaya mengkriminalisasi Ulama & Aktivis 212.”
Sebenarnya aku gak ambil pusing dengan agenda reuni itu. Tapi pas lihat butir pertama dokumen itu, tetiba jemariku gatel pengen bikin tulisan pendek ini, khususnya terkait alasan di balik pembatalan undangan untuk Jokowi yang dikatakan Anti Aksi 212.
Orang yang memorinya tak terlalu dangkal, tentu masih ingat bahwa pemicu aksi 212 yaitu tuntutan memidanakan Ahok yang dinilai menistakan Islam. Meski tuduhan ini sangat tendensius dan bersayap, toh laskar FPI dan barisan oposisi ngotot menuntut Ahok dipidanakan. Mereka pun melakukan mobilisasi besar-besaran hingga berjilid-jilid.
Seiriing mobilisasi itu, mereka berproganda bahwa pemerintah anti islam dan melindungi penista agama. Mereka juga menghembuskan desas-desus bahwa pemerintah akan mengintervensi pengadilan, agar Ahok bebas dari semua tuntutan. Semua itu terus dikipasi dengan propaganda hitam tentang pemerintah yang anti islam dan anti ulama.
Nyatanya, semua propaganda itu terbantahkan. Pada puncak demonstrasi 2 Desember 2016, Jokowi jalan kaki menembus hujan, bergabung dengan demonstran melakukan sholat Jumat, dan memberi sambutan singkat di depan massa. Tindakan itu spontan membuat para oposan menelan ludah, lantaran telanjur meniup isu bahwa Jokowi enggan menemui demonstran, demi melindungi Ahok.
Berikutnya pada 09 Mei 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara utuk Ahok. Putusan ini juga membuktikan bahwa pemerintah tak mengintervensi kasus hukum Ahok. Fakta ini kembali mementahkan kampanye hitam oposan yang menyebut pemerintah melakukan segala cara demi menyelamatkan Ahok dari vonis pengadilan.
Tapi entah dari mana dalilnya, para oposan yang berlindung simbol 212 terus meneriakkkan pemerintah anti islam, anti ulama, anti 212 dan seterusnya. Bahkan hari ini, ketika Jokowi selaku Capres petahana merangkul KH Maruf Amin sebagai Cawapres, mereka masih menyuarakan rezim Jokowi anti Aksi 212. Padahal, Maruf Amin adalah tokoh sentral gerakan 212. Yang masih punya nalar, mana suaranya?
Alasan yang sangat mengada-ada itu baru akan terjawab kalau kita cermati orang-orang di balik panitia reuni 212. Setidaknya kita bisa simak 5 orang timses Prabowo-Sandi memegang peran kunci dalam reuni 212. Mereka adalah: Slamet Ma’arif (Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi) yang menjabat ketua Presidium PA212; Yusuf Martak (Dewan Pengarah BPN) sebagai Dewan Pengarah Reuni; Neno Warisman (Jurkam BPN) sebagai Divisi Acara Reuni; Haekal Hasan (Jurkam BPN) sebagai Bendahara Reuni; dan Muhammad Al Khaththath (Jurkam BPN) sebagai Wakil Ketua PA212.
Dengan komposisi kepanitian itu, cukup mudah untuk menyimpulkan bahwa Reuni 212 hanyalah konsolidasi menjelang Pilpres 2019. Dengan membatalkan undangan untuk Jokowi, otomatis Prabowo menjadi figur sentral dan bisa mendominasi konsolidasi itu. Mereka ingin mengulang sukses gerakan yang berhasil mengalahkan Ahok dalam Pilkada Jakarta. Kali ini, masih dengan modus dan identitas yang sama, mereka ingin mengonsolidasikan mengalahkan Jokowi pada Pilpres 2019.
Sayangnya kali ini mereka akan gagal. Pada 2016, mungkin publik belum terlalu paham modus politik Prabowo. Sekarang masyarakat makin paham bahwa reuni 212 ini tak lebih dari kampanye yang meminjam simbol dan identitas Islam. Tujuannya hanya untuk memenangkan Prabowo-Sandi, seperti mobilisasi terdahulu ketika mereka memenangkan Anies-Sandi di Pilkada Jakarta.
Ikuti tulisan menarik Rofiq al Fikri lainnya di sini.
