Salah satu persoalan yang patut memperoleh perhatian dari orang-orang yang sedang memperoleh amanah untuk memegang jabatan, apa lagi jabatan publik, ialah bagaimana bersikap adil dalam mengambil keputusan. Ketika mengurus kepentingan masyarakat luas, sikap adil amat diperlukan sebab inilah yang sangat membantu pemimpin dalam ikhtiarnya menjaga ketenangan sosial.
Warga masyarakat akan merasa tenteram apabila keadilan ditegakkan. Sebaliknya, gejolak dalam masyarakat seringkali terjadi karena keadilan tidak ditegakkan. Di negeri ini kerap dikatakan secara metaforis bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Seorang hakim tidaklah cukup memutus suatu perkara hanya semata berdasarkan pasal-pasal serta mengikuti prosedur tertentu, tapi mengabaikan rasa keadilan yang melekat dalam sebuah perkara.
Rasa keadilan itu hanya akan muncul apabila seorang hakim peka dalam menangkap apa yang tersembunyi di balik sebuah perkara dan tidak terpaku pada formalitas-prosedural. Ketika memutus perkara Nuril Baiq, hakim Mahkamah Agung justru memvonisnya bersalah, membalikkan keputusan pengadilan di bawahnya yang membebaskan Nuril. Masyarakat memprotes keputusan MA mengapa korban justru dipersalahkan. Rasa keadilan masyarakat terusik.
Sebagai orang yang memutus sebuah perkara, hakim sangat berperan dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Pengetahuan yang luas dan mendalam jelas syarat yang harus dipenuhi seorang hakim—terlebih lagi hakim dengan atribut ‘agung’. Namun, itu tidaklah cukup. Masih diperlukan kepekaan nurani dan integritas moral untuk menangkap apa yang tersembunyi di balik fakta-fakta yang diajukan ke mejanya. Hakim yang nuraninya tumpul tanpa kepekaan empati akan cenderung memutus perkara secara tidak adil.
Dalam kehidupan yang lebih luas dari ruang pengadilan, kita sebagai individu juga dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan secara adil. Kita mungkin kerap mengritik hakim, polisi, atau jaksa tidak bersikap adil, tapi kita jarang memandang diri kita sendiri dan bertanya: apakah kita juga sudah mampu bersikap adil terhadap orang lain, siapapun mereka? Kita menjadi hakim, sang pemutus perkara.
Sikap adil ini sungguh diperlukan saat kita berada di tahun politik seperti sekarang. Ketika kubu-kubu bersaing dan berlomba untuk meraih kemenangan politis, sikap adil cenderung terabaikan. Sikap dan perilaku adil bukan hanya dituntut dari KPU, Bawaslu, DKPP, maupun polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim yang mungkin nanti bertugas memutus perkara pemilihan, tapi juga para capres, elite politik, partai, lembaga survei, ormas, kepala daerah, dan bahkan warga pemilih. Para pemilik media dan jurnalis pun dituntut bersikap adil dalam meliput dan memberitakan peristiwa, bukan bertindak atas dasar prasangka atau melihat persoalan hanya dari sudut pandang tertentu dan mengabaikan kemungkinan yang lain. Adil sejak dalam pikiran.
Dalam konteks politik, keadilan pun patut dan harus ditegakkan betapapun sukar hal itu dilakukan. Mengapa sukar? Karena sikap partisan menjadikan hati dan pikiran tertutup kabut sehingga menyulitkan siapapun untuk secara jernih melihat sebuah persoalan. Lantaran tertutup kabut, sukar baginya untuk bersikap adil. Lantaran tertutup kabut, ia akan selalu menganggap dirinya paling benar dan lawan politiknya pasti salah. Muncullah kecebong dan kampret—bagaimana mungkin manusia merendahkan dirinya sendiri dengan sebutan-sebutan hewaniah ini?
Sikap partisan dalam membela kubu sendiri berpotensi mengaburkan pandangan bahwa dalam hal tertentu kubu di seberang bisa jadi benar. Sikap partisan buta membuat kita menolak bahwa mungkin saja ada kebenaran pada perkataan orang lain. Sikap partisan buta membuat kita tidak mau mengakui bahwa tidak selamanya kita pasti benar. Tidakkah kita mau untuk bersikap rendah hati bahwa mungkin saja ada yang salah dalam pendapat kita, penilaian kita, sikap dan perilaku kita terhadap orang lain?
Prasangka menjadikan mata hati dan pikiran kita tertutup kabut. Hanya dengan kelapangan dan kepekaan hati serta keterbukaan pikiran, kita akan mampu mengenali bahwa ada sesuatu yang lebih mendasar dari apa yang tampak di permukaan. Jika berbicara politik praktis, persoalan bersikap adil barangkali dianggap tidak menarik dan dipandang non-sense, namun tanpa fatsun positif yang melandasi setiap tindakan, politik hanya akan mendatangkan kegaduhan dan pertikaian ketimbang kemaslahatan. Orang seringkali lupa bahwa perintah untuk bersikap adil, bahkan terhadap musuh sekalipun, bahkan datang langsung dari Sang Pencipta: “...dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
Sayangnya, tidak setiap orang memercayai perkataan Pencipta dirinya.
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
