Janji Basi Prabowo-Sandi Bangun Infrastruktur Tanpa Utang yang Sudah Dilakukan Jokowi

Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu / JAMMAL)

Hari – hari ini para pengikut Prabowo-Sandi dilanda kebingungan dan tiba-tiba menjadi labil. Setelah selama 4 tahun pemerintahan Jokowi mereka konsisten menghina pembangunan infrastruktur yang mereka anggap tidak penting, kini tiba-tiba mereka mendukung pembangunan infrastruktur. Itu terjadi setelah Sabtu (8/12/2018) lalu, cawapres yang mereka sembah Sandi mengatakan akan tetap membangun infrastruktur, tetapi tidak menggunakan utang. Sayangnya, apa yang dijanjikan Sandi, selama 4 tahun ini Jokowi sudah melakukannya.

Para pendukung BoSan (Bowo-Sandi) yang termakan dengan “janji basi Sandi” itu (karena tidak ada yang baru sudah dilakukan Jokowi) seolah semakin di atas angin karena ada beberapa media online nasional yang memberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung rencana Prabowo bangun infrastruktur tanpa utang.

Namun itu lah media saat ini, pernyataan narasumber yang tidak utuh bisa dipotong sedemkian rupa menjadi judul guna mendapat “click” yang banyak atau clickbait. Lantas bagaimana sebenarnya maksud Sri Mulyani?

Sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan APBN dan lalu lintas keuangan negara, ia tahu betul jika utang negara digunakan dengan bijak itu akan bermanfaat. Ia mengapresiasi niat Prabowo, namun ia mencontohkan jika selama 4 tahun memimpin, Presiden Jokowi sudah melakukan pengendalian utang dengan sangat baik. Itu dibuktikan dengan defisit APBN yang semakin menurun.

Pun dengan pembangunan infrastruktur tanpa utang, Sri Mulyani menyampaikan, Presiden Jokowi sudah menerapkannya melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit menjadi salah satu yang dibangun dengan skema itu.

Di era Jokowi, Sri mengatakan pembangunan infrastruktur menggunakan ekuitas bukan utang, sehingga itu melibatkan pihak swasta. Bahkan pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa utang juga sudah dilakukan oleh BUMN melalui sekuritisasi. Proses pemodalan oleh swasta itu pun sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga selain dijamin tidak melanggar hukum, juga dijamin tidak akan merugikan negara.

Jadi, jika kalian yang memilih BoSan karena janji pembangunan infrastrukturnya yang ingin tanpa utang, silahkan dipikirkan lagi, karena faktanya janji-janji Sandi ternyata basi. Pembiayan infrastruktur tanpa utang sudah dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

Ikuti tulisan menarik Rofiq al Fikri lainnya di sini.