Pengakuan dari Heyd Swando (22) di Jalan Sudirman, Pekanbaru Riau yang tertangkap setelah merusak baliho Sabtu dini hari sekitar 01.45 WIB adalah tragedi demokrasi menjelang Pemilu Legislatif 2019. Ia beserta teman dengan jumlah 35 orang yang terbagi 7 kelompok melakukan pekerjaan merusak baliho dan membuang atribut Partai Demokrat.
Pihak kepolisian Polda Riau sedang melakukan penyelidikan. Upaya hukum dan penindakan terhadap pelaku dan aktor pembayar mesti ditegakkan. Sebab, tidak mungkin tanpa diupah HS dan teman-teman melakukan pengruskan.
Sepanjang jalan Jenderal Sudirman berderet berbagai atribut Partai Peserta Pemilu, ada Golkar, PSI, Demokrat, PDI P. Namun, yang menjadi sasaran adalah atribut Partai Demokrat dan Baliho Selamat Datang kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ani Yudhoyono.
Pemuda HS dan teman-teman, selaku tidak melakukan kesalahan tanpa ada perintah dan upah. Hal ini sangat lumrah, contoh sederhana, untuk urusan pemasangan atribut ada upah yang diberikan oleh kepada pekerja yang memasang. Termasuk penertiban yang dilakukan oleh Bawaslu yang berkoordinasi dengan Satpol PP dengan anggaran resmi.
Apalagi pekerjaan yang merusak dan resiko yang mesti ditanggung oleh HS dan kelompoknya. Resiko yang telah nyata adalah menjadi penjahat populer di kenal publik Pekanbaru dan Indonesia lewat pemberitaan.
Setelah pengakuan HS bahwa ia mendapatkan upah untuk melakukan pengrusakan dari Budi orang PDIP dengan bayaran Rp. 150.000,-/orang. Maka bermunculan aksi mengeluarkan pernyataan serangan balik dan klarifikasi dari Kapitra Ampera dan Hasto. Pertanyaan kenapa meradang?
Kapitra Ampera yang penggagas reuni tandingan aksi damai 212 yang tertunda, ia adalah caleg dari PDIP wilayah pemilihan Riau melakukan upaya melaporkan SBY dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal ini dirilis oleh media online riau1.com, kemaren. Berikut pernyataan Kapitra Ampera.
“Saya akan laporkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Polda Riau malam ini," beserta dengan sekretaris DPD PDI P Saprudin Poti dan Rusli Ahmad selaku wakil ketua DPD PDI P Provinsi Riau, serta Zukri Misran.
Lebih lanjut ia mengucapkan "Ini tudingan terhadap kami (PDI P), dia menuding ke partai kami, padahal penegak hukum belum memastikan seperti apa," .
Kemudian lebih lanjut Hasto melakukan penyanggahan bahwa kadernya tidak melakukan hal tesebut. "Tuduhan yang disampaikan sama sekali tidak benar karena tidak ada gunanya. Kalau Demokrat turun, larinya itu ke Gerindra. Bukan ke PDI Perjuangan," ungkap Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Binjai, Sabtu tadi usai melakukan konsolidasi sebagai bagian dari Safari Kebangsaan III di Sumatera Utara.
Cepat sekali koordinasi saling membela satu sama lain. Statemen Hasto bahwa "Kader-kader PDI Perjuangan saya berani bertanggung jawab punya disiplin. Kami bukan kader yang suka merusak atribut orang lain karena kami punya ke dalam sikap dan perilaku kader partai," yang dikutip dari antaranews.com.
Maka, terang sudah bahwa, tindakan menyuruh orang lain berbuat jahat dan melanggar hukum dengan upah tidak seberapa. Adalah tindakan penjahat berwatak mafia yang tidak mau bertanggungjawab dan bagian sikap akal budi rusak.
Kita menunggu proses penelusuran dan penyingkapan kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan wibawa kepolisian Polda Riau. Wewenang ini berada pada wilayah penindakan hukum. Dan upaya pengkapan pelaku kejahatan ini, memberikan semangat bagi Polda Riau dan Kepolisian Republik Indonesia untuk Profesional, Akuntabilitas dan Transparansi menangi banyak kasus kejahatan kerah putih.
Sanggahan dari Hasto serta Komitmen PDIP dan Upaya Kapitra Ampera seumpama upaya mencuci mulut setelah makan jengkol yang enak.
Udah coba nenas Pekanbaru yang terkenal enak, sebagai hidangan pencuci mulut?.
Ikuti tulisan menarik Bujaswa Naras lainnya di sini.
