Konferensi pers Menko Polhukam Wiranto berbuntut panjang. Sebelumnya, Wiranto menegaskan oknum Partai Demokrat dan PDIP terlibat dalam aksi perusakan dan perobekan bendera dan baliho partai di Pekanbaru. Wiranto juga memastikan perusakan itu adalah inisiatif sang perusak sendiri, tanpa arahan pihak partai. Sederhananya: ini kerjaan oknum. Karena oknumnya sudah ditangkap, masalah ini jangan dibesar-besarkan lagi.
Polda Riau bahkan bertindak lebih cepat. Dalam tempo dua hari sudah menutup kasus ini. Pelakunya lagi-lagi oknum.
Meski begitu, ada segulung keraguan di benak saya. Pernyataan Menkopolhukam dan Polda Riau terkesan mengerdilkan dan menyepelekan masalah.
Oknum artinya pribadi, orang seorang; perseorangan. Secara logika sulit menempatkan pelaku ini pada kelas oknum. Pertama, menurut media massa ada sekitar 200-an bendera dan baliho yang dirusak. Mungkinkah ada seorang oknum yang bisa melakukan aksi ini dalam tempo satu-dua jam pada dini hari?
Di lain sisi pelaku yang tertangkap tangan itu mengaku bergerak secara berkelompok. Jumlah mereka 35 orang yang dibagi dalam 5 kelompok, satu regu 7 orang. Mereka dibayar 150 ribu/orang.
Kedua, mulai Jumat malam hingga Sabtu itu, Pekanbaru bisa disebut kota yang paling aman di Indonesia. Pasalnya, pada saat itu ada dua orang VVIP yang bermalam di sana: Presiden ke-7 RI Jokowi dan Presiden ke-6 RI SBY. Artinya ada pengamanan berlapis. Bukan cuma Pasmapres, tapi juga kepolisian dan TNI diterjunkan, termasuk intelejen kedua institusi tersebut. Plus perangkat BIN.
Dengan pengamanan berlapis, kenapa masih bisa kecolongan? Perlu dipahami bahwa posisi bendera dan baliho yang dirusak itu ada di Jalan Jenderal Sudirman tepat di jantung kota Pekanbaru. Jadi, kemana perangkat keamanan negara untuk dua orang VVIP itu? Dengan pengamanan berlapis ini, mungkinkah ada oknum yang berani mengambil risiko sebesar itu?
Jangan-jangan ada orang kuat yang menjamin kalau oknum itu bisa bergerak dalam kondisi aman. Orang kuat ini yang juga menjamin sekiranya oknum itu berusan dengan polisi. Bahkan, barangkali orang kuat ini juga punya akses sampai ke tingkat Polda Riau dan Kemenko Polhukam.
Berpijak dari asumsi ini saya menilai aksi pengrusakan ini bersifat massif, sistematis, dan terorganisir. Sulit membayangkan aksi ini dilakukan oleh oknum. Kemungkinan besar ada "master-mind"-nya. Ada orang kuatnya.
Meski ada upaya membenturkan Partai Demokrat dengan PDIP, rasanya mustahil politikus PDIP kelas daerah bisa punya keberanian dan akses seluas ini. Apalagi tempo malam, SBY sudah saklek menyebut ini tidak ada kaitannya dengan PDIP dan Jokowi.
Lantas siapakah "master-mind" dan inisiator pengrusakan ini? Benarkah orang kuat ini punya akses mulai dari pengamanan VVIP di lapangan, Polda Riau hingga Kemenko Pohukam?
Semoga kebenaran segera terungkap.
Ikuti tulisan menarik Novia Rosha lainnya di sini.
