Sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakrta, Agustus 2018, untuk maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan capres Prabowo Subianto, belum ada orang yang menggantikan posisinya. Hampir lima bulan Gubernur Anies Baswedan bekerja sendiri memimpin pemerintahan ibukota. Entah sampai kapan sebab hingga hari ini belum terlihat tanda-tanda yang jelas mengenai siapa calon pengganti Sandi.
Anies mengatakan ia tidak punya wewenang untuk memutus siapa yang jadi wakilnya sepeninggal Sandi. Hak untuk menentukan wagub Jakarta ada pada partai politik, dan dua partai yang sangat berkepentingan untuk itu tidak lain Gerindra dan PKS. Walaupun berkoalisi dalam pencalonan Prabowo untuk Pilpres 2019, nyatanya kedua partai ini hingga kini masih sulit mengambil kata sepakat mengenai siapa yang sebaiknya duduk di kursi no-2 DKI Jakarta.
Tidak mudahnya pencapaian kata sepakat ini menunjukkan betapa strategis posisi wakil gubernur Jakarta. Boleh jadi masalahnya bukan sekedar bahwa calon gubernur pengganti ini harus mengikuti uji kelayakan atau tidak, mengingat Gerindra dan PKS berbeda pandangan. Agaknya, ada pertimbangan lain yang menghalangi kedua partai untuk dapat bersetuju dengan cepat. Entah apa. Para elite kedua partailah yang tahu apa sesungguhnya yang jadi ganjalan.
Apapun alasan dan pertimbangannya, lamanya pengambilan keputusan mengenai siapa pengganti Sandi tersebut telah memperlihatkan bahwa kepentingan masyarakat luas—khususnya warga Jakarta—cenderung terabaikan. Anies barangkali hingga sejauh ini masih sanggup menangani beragam persoalan di Jakarta, namun kehadiran seorang wakil gubernur yang definitif berpeluang untuk meringankan beban Anies. Gubernur dan wakilnya dapat berbagi tugas dan peran.
Sekalipun dikatakan bahwa partailah yang berhak menentukan posisi wakil gubernur, bukan berarti bahwa partai boleh sekehendak hati untuk menunda-nunda pengambilan keputusan mengenai hal itu. Elite partai politik harus berpikir melampaui batas-batas partai dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas yang harus memperoleh pelayanan pemerintahan. Para elite partai perlu selalu ingat bahwa calon yang mereka usung akhirnya terpilih karena suara rakyat. Jadi, jika ada persoalan-persoalan mendesak yang harus dipecahkan, kepentingan rakyatlah yang harus dikedepankan, bukan kepentingan masing-masing partai.
Dalam rentang waktu hampir 5 bulan, banyak hal dapat dikerjakan oleh seorang wakil gubernur. Kehadiran seorang wakil gubernur dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Jika partai politik merasa memiliki hak untuk menentukan siapa pengganti Sandiaga, rakyat Jakarta khususnya juga mempunyai hak untuk segera memperoleh wakil gubernur definitif yang siap dan mampu bekerja sama dengan Gubernur Anies. ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
