Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Nasional
indonesiana-tempoid-default
Dian Basuki 
Rabu 02 Januari 2019 15:06 WIB
Dibaca (292)
Komentar (0)

Pamor Pileg Tenggelam oleh Pilpres

 

Tiga setengah bulan menjelang pemungutan suara, April 2019, gaung pemilihan legislatif tetap kurang meriah bila dibandingkan dengan pemilihan presiden. Padahal yang akan dipilih mencakup para anggota tiga institusi, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk periode lima tahun ke depan.

Bila dibandingkan dengan keanggotaan di tiga lembaga legislatif tadi, jabatan presiden memang lebih kuat pamornya. Tak lain karena presiden merupakan jabatan nomor 1 dengan akumulasi kekuasaan yang besar di tangannya. Hanya ada satu presiden dan satu wakil presiden dengan segala kontroversi yang melekat di dalam jabatan ini. Sementara, terdapat banyak sekali orang yang duduk di kursi DPR, DPD, maupun DPRD—tetap penting, tapi bagi masyarakat tetap saja kalah pamor dalam menarik perhatian. Terlebih lagi, pilpres 2019 adalah pertarungan head-to-head ulangan lima tahun yang lampau, dengan cawapres yang berbeda.

Para anggota legislatif sesungguhnya dapat muncul sebagai figur kenegaraan yang menonjol bila mereka memiliki integritas, kapasitas, serta kapabilitas yang memadai untuk mengimbangi jabatan presiden. Sayangnya, para anggota legislatif ini tenggelam oleh kuasa para elite partai politik, sehingga mau tidak mau mereka mengikuti irama gendang yang ditabuh elite partai. Para ketua lembaga legislatif inipun tidak mampu menempatkan diri dalam posisi sejajar dengan presiden.

Alasan itulah barangkali yang membuat pemilihan anggota legislatif tidak menarik, atau daya tariknya bagi masyarakat tidak sebesar pemilihan presiden. Padahal, amanah yang diberikan kepada para anggota legislatif itu sangat besar, yakni menjadi penyambung lidah rakyat untuk memberi keseimbangan terhadap besarnya kekuasaan yang ada di tangan presiden. Menjadi tugas anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk menyuarakan kehendak rakyat apabila pemerintah berjalan menurut kehendaknya sendiri.

Sayangnya, amanah yang besar itu tidak ditunaikan secara baik. Para anggota legislatif yang lebih banyak bertindak sebagai petugas partai ketimbang wakil rakyat akhirnya menjadi penyokong pemerintah nyaris tanpa reserve. DPR tidak lagi mampu mengajukan tantangan kepada pemerintah agar memberi kinerja terbaik bagi rakyat. DPR telah kehilangan sikap kritis. Sementara itu, mereka yang menempatkan diri sebagai pihak luar dari lingkaran kekuasaan pun tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk mengritik dan menyampaikan alternatif terhadap kebijakan pemerintahan. Kinerja DPR selama ini berkontribusi terhadap kurang antusiasnya rakyat terhadap pemilihan anggota legislatif.

Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang, DPD sebanyak 136 orang, serta anggota DPRD di seluruh Indonesia, memang tidak mudah bagi rakyat untuk menentukan pilihan secara tepat. Tidak mudah bagi rakyat untuk memilih siapa caleg yang sebaiknya dicoblos karena hingga kini banyak nama caleg yang belum diketahui, apalagi mengenal latar belakangnya. Mayoritas rakyat mungkin juga malas untuk menelusuri nama-nama caleg, latar belakangnya, prestasinya, kinerjanya, dsb. Bukan tidak mungkin warga pemilih akan datang ke bilik-bilik suara nanti dengan kepala kosong. Kalaupun terisi, mungkin hanya nama partai politik. Yang dikhawatirkan memang mungkin terjadi, bahwa rakyat akan memilih atas dasar preferensi partai walaupun ia tidak mengenali siapa orang yang ia pilih.

Baliho dan spanduk pileg memang sudah bertebaran di jalan-jalan, tapi siapa yang akan menaruh banyak perhatian kecuali sambil lalu. Hingga kini kampanye legislatif masih sepi, warga masyarakat juga mungkin tidak cukup menaruh perhatian untuk melacak latar belakang calon legislatif, dan tidak cukup tahu apa yang hendak diperjuangkan para caleg itu. Media juga berperan dalam menggiring perhatian masyarakat agar tertuju kepada pemilihan presiden dan relatif kurang abai terhadap pentingnya pemilihan legislatif.

Situasi ini mengundang pertanyaan: “Akankah institusi legislatif bakal diisi oleh anggota terpilih yang semakin tidak berintegritas dan tidak kapabel untuk mewakili rakyat?” **




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.