Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Bisnis  
Analisa
indonesiana-tempoid-default
Mohamad Cholid 
Senin 07 Januari 2019 06:03 WIB
Dibaca (584)
Komentar (0)

#SeninCoaching: 2019 Pilih Presiden, Pemimpin atau Kaisar ?

indonesiana-be_highly_effective_leader.jpg

#Leadership Growth: Leading for Better Society

 

Mohamad Cholid

Practicing Certified Executive and Leadership Coach

 

“… Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan.

Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang,

aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan.Sapardi Djoko Damono.

 

Dua puluh empat trilyun, delapan ratus milyar rupiah dianggarkan untuk pesta demokrasi 2019.

Apakah orang Indonesia umumnya kurang bahagia sehingga pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi – melengkapi sederet perayaan dan liburan dalam satu tahun kalender, sebagaimana kebijakan pemerintah? Menurut The World Happiness Report 2018, gambaran tingkat kebahagiaan di 156 negara, Indonesia menempati peringkat 96, di bawah Vietnam (95) dan Mongolia (94) – di peringkat pertama Finlandia, disusul Nowegia (2) dan Denmark (3).

Apakah menyebut pemilu sebagai pesta supaya tidak berkesan terlalu serius sehingga akuntabilitas penggunaan dana dan kualitas penyelenggaraannya bisa lebih longgar?

Bukankah pemilu merupakan urusan pelik yang kita asumsikan memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan bersama, minimal selama lima tahun mendatang? Apalagi pada 2019 ini, yang akan dipilih adalah sepasang presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten.

Mereka yang akan dipilih dalam Pemilu 2019 ini tentunya diasumsikan sebagai para calon pemimpin, berpeluang untuk mempengaruhi upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan negara, di tingkat kota/kabupaten sampai level nasional. 

Pertanyaannya, apakah kompetensi setiap orang di setiap level jabatan dan wilayah tersebut sudah diukur melalui proses asesmen yang dapat diandalkan? Apa dasar dan alasan setiap partai politik menyodorkan calon-calon untuk berperan sebagai anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPR Provinsi, dan DPR RI?  Apa alasan dan tujuan mereka ingin jadi anggota legislatif?

Pertanyaan-pertanyaan di atas oleh sebagian orang dianggap naif. Karena kenyataannya, menurut orang-orang yang mengetahui cerita di balik layar mekanisme dan proses seleksi para calon pemimpin tersebut, proses itu merupakan kegiatan bisnis, lebih banyak bersifat tranksaksional lima tahunan. Kompetensi kepemimpinan menjadi urutan terakhir dalam seleksi. Wallahualam.

Sekarang menyangkut pemilihan presiden dan wakilnya. Sebagaimana Anda lihat, situasinya lebih seru, kadang mencengangkan, terutama akibat dari upaya-upaya rebutan pengaruh para kandidat -- yang dikelola oleh mesin kampanye masing-masing -- di media mainstream dan media sosial.

Bagaimana menurut Anda, bukankah manuver kampanye-kampanye tersebut belakangan sudah mengindikasikan terjadinya incivility? Ketiadaan adab dalam membangun diferensiasi mungkin berhasil membangkitkan emosi (publik), tapi ini dapat menimbulkan ekstrimisme (satu pihak merasa paling sah mengelola negara, sembari meniadakan peran pihak lain).

Incivility dapat menciderai rasa hormat terhadap perbedaan pandangan dan mencabik kepercayaan publik kepada politisi dan proses politik, kata Diana C. Mutz (In-Your-Face Politics: The Consequences of Uncivil Media, 2016).

Proses pematangan demokrasi bervariasi di pelbagai negara, kemungkinan dipengaruhi oleh budaya lokal, rasa kebangsaan, dan tingkat kebahagiaan publik. Pada tahap sekarang, dua puluh tahun setelah reformasi, para pemimpin formal dan informal di Indonesia sudah waktunya intentionally membangun proses politik yang lebih menghormati tingkat kecerdasan para pemilih.

Investasi negara sebesar Rp 24,8 Trilyun untuk Pemilu 2019 sepatutnya memberikan yield yang pantas – bisa berupa proses pemilihan pemimpin yang lebih akuntabel, publik pemilih yang di-encourage untuk lebih matang, dan kehidupan berbangsa yang lebih dewasa.    

Para pemimpin, atau yang karena jabatannya seolah-olah memimpin, serta para calon pemimpin, patut ditantang untuk membangun visi dan memiliki action plan yang gamblang dalam menumbuhkan rasa berbangsa yang lebih mulia. Minimal mengurangi gap antara retorika semasa kampanye dengan realitas.

Pada tahap sekarang publik dapat melihat KPI (Key Performance Indicator) masing-masing kandidat. KPI adalah fakta yang sudah terjadi, tidak dapat kita ubah – ibarat satu tahap kejadian atau suasana yang kita lihat melalui kaca spion.

Untuk membentuk Indonesia Inc. yang mampu eksis secara lebih terhormat, menurut persepsi publik maupun penilaian dalam pergaulan antar bangsa, para kandidat selain memperlihatkan KPI mestinya dapat pula melengkapinya dengan critical drivers – komitmen langkah-langkah kongkret perubahan perilaku kepemimpinan untuk menghasilkan yield lebih bermakna dalam jangka panjang. Lebih dari sekedar masa lima tahun pemerintahan.

Dalam proses beberapa bulan ke depan sampai tiba D–day pencoblosan 17 April 2019, publik dapat menggunakan perspektif baru untuk menentukan kandidat pilihan masing-masing. Cobalah dilihat ulang dengan lebih seksama, apakah di antara calon pemimpin tersebut memiliki tiga kebajikan (virtues) sebagai pijakan dasar mengubah perilaku kepemimpinan menjadi lebih berintegritas. Tiga kebajikan tersebut adalah: courage, humility, dan discipline.  

Courage (bukan bravado) merupakan wujud keberanian seorang (calon) pemimpin merambah wilayah intelektualitas dan spiritualitas baru, berani kelihatan vulnerable untuk perubahan (tidak perlu jaga image), dalam upaya meningkatkan benefit lebih baik untuk kepentingan publik. Humility, rendah hati mengakui kekurangan/kelemahan dan bersedia melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses perbaikan. Dan discipline, konsisten mengukur setiap tahap proses perubahannya untuk menjadi pemimpin lebih efektif.

Metode yang dikembangkan Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC) untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan tersebut kelihatan sederhana. Namun kenyataannya ada saja para pemimpin dan eksekutif masih sulit secara konsisten melaksanakannya.

Seorang calon presiden, selain dapat memenuhi persyaratan formal berdasarkan undang-undang, selayaknya mampu juga menerapkan (minimal) tiga kebajikan tersebut. Orang yang ingin berkuasa dalam penyelenggaraan suatu negara tapi tidak rendah hati mengakui kelemahan dan menolak masukan sesuai fakta, maunya benar sendiri, ada kecenderungan jadi kaisar atau seorang tiran, hanya menuntut kepatuhan publik, bukan engagement (kesertaan) masyarakat.

Lihat saja dalam kesehariannya. Kalau saat berjalan matahari ada di belakangnya dan terjadi bayangan, apakah orang tersebut cenderung menyatakan, dirinyalah yang menghasilkan bayangan bukan matahari, bukan pula tanah yang dipijaknya (interpretasi sajak Sapardi Djoko Damono).  

Orang-orang yang merasa dirinya bisa memimpin dengan mengandalkan karisma, memilih bertengkar ketimbang diplomasi, menyebarkan kebencian dan ketakutan – seperti Hitler, Stalin, Mussolini, Mao, atau sekarang Trump – terbukti melahirkan penderitaan umat manusia.

Sekarang sudah tahun ke-19 di Abad 21. Masak sih Anda masih mau membiarkan investasi negara trilyunan untuk menghasilkan bayangan semu, seperti mengukir langit, mengorbankan kepentingan jangka panjang berbangsa? “…the old politics make no sense at all. But proven competence does,” kata Peter Drucker.  

 

Mohamad Cholid  adalah Head Coach di Next Stage Coaching.

n  Certified Executive Coach at Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching

n  Certified Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment

Alumnus The International Academy for Leadership, Jerman

(http://id.linkedin.com/in/mohamad-cholid-694b1528)

(http://sccoaching.com/coach/mcholid1)

Kontak Nella +62 85280538449 untuk jadwal peluang free consultation Anda.




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.