Kurang lebih 9 tahun pembangunan bandara baru di Bali diperjuangkan oleh masyarakat. Berbagai kajian dan studi kelayakan telah dilaksanakan yang merekomendasikan Bali Utara sebagai lokasi terbaik untuk pembangunan bandara baru. Masyarakat di Bali Utara dan sekitarnya mulai menumbuhkan harapan serta optimisme akan kemajuan ekonomi, setidaknya dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan dengan masyarakat di Bali Selatan yang selama puluhan tahun lebih banyak menikmati hasil kue pembangunan terutama infrastruktur pendukung pariwisata.
Dalam lingkup lebih luas, berita-berita tentang rencana pembangunan bandara baru tersebut juga turut mendongkrak optimisme para pelaku industri pariwisata akan pertumbuhan pariwisata Bali karena keluhan tentang kepadatan Bandara Ngurah Rai yang semakin sering disuarakan pada akhirnya akan memberi image tak baik di mata para wisatawan dan dapat menggerus pertumbuhan pariwisata. Bandara baru akan mengurangi secara signifikan frekuensi penerbangan dan kepadatan pengguna jasa penerbangan di Ngurah Rai.
Sayangnya, setelah 9 tahun ditunggu, pemerintah hanya bisa memberi janji-janji manis. Hingga hari ini Penentuan Lokasi (Penlok) belum telaksana, terganjal oleh surat rekomendasi yang tak kunjung dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Mengulur waktu terlalu lama sesungguhnya dapat menggerus kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur membubungkan harapan dan juga dapat menghilangkan momentum optimisme para investor.
Menjaga Momentum
Desakan masyarakat dan para pelaku usaha agar Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan Penlok dapat dipahami sebagai aspirasi akan hadirnya kepastian perencanaan pembangunan ekonomi. Jika lokasi bandara baru tersebut telah ditetapkan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, masyarakat dan para pelaku industri akan lebih percaya diri untuk menjalankan rencana-renancan pengembangan ekonomi di wilayah sekitar. Para investor akan mulai mempersiapkan pembangunan bisnis baru di wilayah sekitar yang dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kalaupun pembangunan bandara tersebut akan berlangsung dalam waktu relatif lama, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan akan segera berlangsung yang akan diikuti oleh pembangunan sarana-sarana bisnis seperti hotel. Geliat ekonomi di wilayah sekitar akan mulai tumbuh dan usaha memperkecil gini rasio antara wilayah selatan dengan wilayah-wilayah lain di Bali akan segera dimulai.
Berbagai hasil survei menunjukkan bahwa gini ratio antar kabupaten di Bali mencapai angka 0,4 sehingga dikategorikan kuning atau tanda bahaya dari segi keadilan ekonomi. Pemerintah daerah telah berupaya mencari solusi atas persoalan tersebut selama bertahun-tahun dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti kemudahan perijinan berusaha, perbaikan pelayanan publik dan kemudahan mendapatkan kredit. Hasilnya tak signifikan karena inti persoalan adalah pemusatan bisnis dan ekonomi di wilayah selatan. Bagaimanapun, kabupaten-kabupaten di wilayah Timur, Barat dan Utara sangat sulit mengimbangi kabupaten-kabupaten di Selatan seperti Badung karena pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Selatan jauh melampaui daerah lain. Maka geliat bisnis pariwisata yang menjadi tulang punggung Bali dan bisnis lain menjadi sangat terpusat di wilayah selatan.
Berkaca pada kondisi di atas, maka sangat disayangkan Kementerian Perhubungan terkesan mengulur-ulur Penlok bandara baru tersebut. Itu dapat diartikan sebagai penundaan pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Wajar jika masyarkat marah, tapi jangan tunggu hingga mereka menjadi apatis serta kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Singkatnya, Penlok sangat penting untuk dikeluarkan segera sebelum momentum optimisme masyarakat dan investor hilang.
Ikuti tulisan menarik Putu Suasta lainnya di sini.
