Tahun politik akan terus memanas hingga pemilu 2019 berakhir. Dengan serentak digelarnya pemilihan umum legislatif, dan Presiden, Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai negara demokrasi yang memilih pemimpinnya langsung oleh rakyat.
Berbagai akal bulus pun dilakukan bagi peserta pemilu. Terlebih, calon pemimpin tersebut masih berstatuskan sebagai Presiden. Cara ambil hati rakyat pun mudah. Cukup mengandalkan informasi intelijen dan kebijakan pun langsung diumumkan. Teknik kampanye pencitraan pun sudah dikuasai Jokowi sejak Pemilu 2014 lalu.
Saya pun bisa memberikan contoh sebagai berikut: Sang petahana untuk meraih simpati rakyat cukup dengan menggali informasi.
Informasi ini bisa didapatkan dari mana saja. Namanya juga penguasa. Segala sesuatu tentu mudah didapat. Dimulai dari informasi bawahannya (Menteri), Badan Intelijen atau orang-orang kepercayaan si capres tersebut.
Nah disinilah keputusan Presiden yang juga sebagai capres dimainkan. Tentu tindakan seperti ini bisa dikatakan curang. Tidak sportif. Atau culas.
Salah satu kebijakan yang dianggap dapat menguntungkan calon petahana di antaranya aturan soal pengangkatan pegawai honorer dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajamen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan lainya yang diburu rencana perampungan proyek infrastruktur jalan tol Trans-Sumatera sebelum Juni 2019.
Dan Kebijakan yang terbaru mengenai tiap-tiap desa akan memperoleh dana operasional desa dan anggaran kelurahan 2019.
Kritikan kepada Jokowi semakin banyak. Masyarakat pun beranggapan kebijakan-kebijakan tersebut hanya memanfatkan jabatan Jokowi mendapat suara masyarakat di tahun politik.
Hal berbeda ketika Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono menjabat. SBY resmi mengeluarkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan disaat dirinya masih setengah masa jabatan berakhir. Sebelum akhirnya lanjut menjadi orang nomor satu di Indonesia untuk kedua kalinya.
Meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden, SBY bersama partai Demokrat terus mengingatkan pemerintah untuk tidak blunder dalam mengambil keputusan. Sebagai mantan Jenderal ahli strategi SBY sebut program-program yang dipakai era Jokowi merupakan kelanjutan kebijakan yang dibuat dirinya semasa menjabat.
Rakyat tentu mempunyai hak untuk memutuskan suaranya di pemilu mendatang. Beberapa kebijakan yang tertunda akan dilanjutkan jika partai berlambang mercy ini lolos menuju kursi gedung Senayan untuk legislatif DPR RI periode 2019-2024.
Kebijakan ini sudah jauh hari dibuat. Beberapa kader pun diminta konsisten dalam menjalankan 14 prioritas. Tiga kebijakan di atas dijalankan Jokowi merupakan buah pemikiran SBY semasa menjabat sebagai eksekutif.
Ke 14 Prioritas tersebut merupakan aspirasi serta keinginan masyarakat agar terciptanya masyarakat sejahtera di masa pemerintahan yang baru.
Penulis mencoba mengingatkan prioritas yang nantinya akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat menengah kebawah diantaranya, menciptakan lapangan kerja yang banyak bagi kaum milenial dan perempuan Indonesia. Membatasi tenaga kerja asing. Melanjutkan dan meningkatkan Program Pro Rakyat SBY yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),BPJS, bantuan lansia, untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan kesenjangan sosial di tanah air ini.
Ikuti tulisan menarik Nadila Karina lainnya di sini.
