Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Politik
indonesiana-tempoid-default
Zulhidayat Siregar 
Selasa 29 Januari 2019 16:33 WIB
Dibaca (2084)
Komentar (0)

Jusuf Kalla Antara Jokowi dan Prabowo

indonesiana-02.jpg

Ketiga tokoh yang disebutkan dalam judul tulisan ini adalah politikus kelas atas di Indonesia saat ini. Joko Widodo dan Jusuf Kalla sekarang masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sementara ketokohan Prabowo belum tergantikan sebagai penantang dalam tiga kali Pemilihan Presiden, termasuk pada Pilpres 2019 ini. Posisi Prabowo semakin diperhitungkan karena dia punya basis massa yang jelas. Suara Partai Gerindra yang ia dirikan pada tahun 2008 lalu terus membesar bahkan saat ini berada di urutan ketiga partai terbesar, setelah PDIP dan Golkar. 

Ketiga tokoh ini juga punya relasi yang cukup unik. Jokowi-JK tidak hanya melulu satu blok berhadapan dengan Prabowo. Ada masanya, Prabowo bersama dengan Jusuf Kalla 'beriringan'. Tapi juga pernah ketiganya sama-sama satu perjuangan. Meski memang, pertukaran pasangan kawan dan lawan dalam sebuah tim pada kontestasi politik di Indonesia jamak dilakukan oleh semua elite di Indonesia. 

Pada tahun 2012 lalu misalnya, Prabowo dan Jusuf Kalla punya peran signifikan dalam membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk mengikuti dan memenangi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun pada Pilpres 2014, Jokowi-JK berpasangan melawan Prabowo. Sementara pada Pilgub DKI 2017 kemarin, Prabowo dan JK sama-sama menyokong Anies Baswedan. Berbeda dengan Jokowi yang mem-back-up Basuki T. Purnama alias Ahok. 

Lalu bagaimana dengan Pilpres 2019 ini?

Di atas kertas, JK tentu akan mendukung Jokowi. Selain masih sebagai wapres, JK juga menjabat Ketua Tim Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf. Tapi kalau mendengar pernyataan-pernyataan JK belakangan ini yang seperti membenarkan kritik-kritik yang disampaikan Prabowo kepada Pemerintah, memunculkan spekulasi kalau saudagar asal Makassar tersebut sejatinya adalah mendukung capres 02 tersebut dengan cara yang berbeda.

Misalnya soal kritik JK terhadap proyek light rail transit (LRT) Jabodebek yang menurutnya terlalu mahal. Karena sampai menghabiskan biaya Rp 500 miliar per kilometer (km). JK juga mengkritik pembangunan LRT Palembang yang menurutnya tidak efisien. Sebelumnya, proyek LRT, terutama yang di Palembang, sempat heboh karena dikritik oleh Prabowo. Bahkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyebut adanya dugaan mark up dalam proyek pembangunan moda transportasi massal berbasis rel tersebut.

Yang terbaru adalah soal kritik JK tentang tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Dia menyebut, kondisi di jalan Thamrin Jakarta seperti Singapura, yang menunjukkan kemajuan. Sedangkan jalan di Tanjung Priok seperti Bangladesh, yang mengisyaratkan ketertinggalan. 

Penegasan JK ini tentu mengingatkan kita pula pada pernyataan Prabowo tentang tampang Boyolali. Penjelasan Prabowo yang mengundang polemik beberapa waktu lalu tersebut juga sebenarnya kritik atas ketimpangan pembangunan di Indonesia, dimana terdapat bangunan dan gedung-gedung mewah di Jakarta yang tak mungkin bisa diakes oleh masyarakat kecil dari daerah.

Yang menarik juga adalah isu ketidakadilan sepertinya yang mempertemukan dan menjadi keprihatinan kedua tokoh ini. Kalau kita baca buku Paradoks Indonesia: Negara Kaya Raya, Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin yang ditulis Prabowo misalnya, disitu banyak diuraikan bagaimana angka-angka ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Misalnya, penguasaan 49 persen kekayaan Indonesia oleh satu persen orang terkaya berdasarkan laporan Credit Suisse Global Wealth Report, 2016. Demikian pula 72 persen tanah dikuasai 1 persen orang (kaya) Indonesia merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2014.

Soal ketimpangan di Indonesia ini, bahkan lebih mengkhawatirkan dan berbahaya kalau merujuk pernyataan JK, di banding negara-negara lain. Di Thailand dan Filipina misalnya, baik orang kaya maupun miskin, memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia, sebut JK, sebagian besar orang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghuchu maupun Kristen. Sedangkan orang miskin sebagian besar beragama Islam dan ada juga yang kristen. "Ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini," kata Jusuf Kalla, seperti dilansir Tirto, 26 Februari 2017.

Menariknya, bagi keduanya ketidakadilan juga yang menjadi pemicu terjadinya terorisme. Dalam debat Capres Kamis dua pekan lalu misalnya, Prabowo dengan tegas menyebut terorisme akibat ketidakadilan. Dia sama sekali tidak menyinggung soal agama. Demikian juga JK yang dalam banyak kesempatan kerap menyebut bahwa radikalisme dan terorisme muncul karena ketidakadilan. 

Bahkan JK yang berpengalaman menjadi juru damai ini menyebut, pemicu utama 10 dari 15 konflik besar di Indonesia, adalah karena ketidakadilan. Mulai dari ketidakadilan politik hingga ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Kasus kerusuhan Tanjung Priok pada tahun 1984 misalnya. Bentrokan antara umat Islam dengan aparat yang berujung ratusan orang meninggal saat itu memang dalam suasana penolakan terhadap asas tunggal Pancasila dan karena adanya ulah oknum aparat yang menyinggung perasaan umat Islam. Tapi kondisi sosial ekonomi umat di daerah tersebut yang tertinggal seperti berada di sebuah enclave dikelilingi komunitas masyarakat yang berkehidupan sebaliknya juga tak bisa dinapikan turut mempengaruhi terjadinya konflik tersebut. 

"Kesenjangan sosial, kekumuhan, dan kemiskinan adalah realitas sosial di Tanjung Priok termarjinalisasi proses pembangunan," tulis Peter Kasenda dalam bukunya Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun? (2013: 88).

Penilaian Prabowo dan JK soal ketidakadilan sebagai faktor terjadinya terorisme, radikalisme dan konflik ini berbeda dengan KH Maruf Amin yang dalam debat capres lalu yang lebih menitikberatkan pada kesalahan dalam memahami ajaran-ajaran agama.

Keprihatinan keduanya dengan persoalan-persoalan ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi ini menarik kalau dicermati lebih jauh. Karena Prabowo dan JK adalah pengusaha besar, yang sejak kecil sudah hidup dalam keserbaadaan. Karena itu keduanya bisa disebut sedang melakukan bunuh diri kelas dalam istilah Karl Marx, seperti yang disebutkan Syahganda Nainggolan saat menggambarkan sosok Prabowo. Menurutnya, Prabowo memikirkan rakyat miskin tentu bertentangan dengan pikiran kaum Marxis. Namun, dalam teori agama (Islam), orang kaya yang bersimpati dengan nasib kaum dhuafa tidak disebut "bunuh diri kelas", melainkan hidayah dari Allah semata.

Terlepas dari itu, kritik-kritik yang disampaikan JK pada masa-masa kampanye Pilpres ini bisa menjadi pukulan bagi Jokowi yang selalu membangga-banggakan pembangunan infrastruktur. Kritik JK ini sejatinya adalah sebuah anomali mengingat dia bagian dari Pemerintah. Karena itu ada pengamat yang menilai JK terkesan ingin mempermalukan Jokowi.

Namun kubu Prabowo tidak sepakat dengan anggapan tersebut. "Saya yakin bukan itu tujuan kritik @Pak_JK terkait infrastruktur. Beliau hny ingin memastikan Indonesia tdk terjebak pd pembangunan yg salah arah, dan meninggalkan beban berat bagi masa depan anak cucu," cuit Koordinator Jubir Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di akun Twitternya. Yang menarik juga adalah tanggapan mantan Sektretaris Kementerian BUMN Said Didu yang menilai JK kembali ke aslinya sebagai tokoh yang lebih memikirkan keselamatan negara untuk jangka panjang daripada sekadar kekuasaan.

Karena jamak diketahui bahwa peran JK selama ini seakan dibatasi oleh Jokowi. Berbeda dengan Luhut Panjaitan sehingga disebut sebagai menteri segala urusan. Padahal sebelumnya banyak yang beranggapan JK akan superior bisa mengendalikan Jokowi mengingat perannya selaku Wapres pada masa SBY yang sangat signifikan sehingga disebut sebagai The Real President. Karena itu boleh jadi, JK akhirnya berusaha menabrak semua belenggu yang membelitnya dengan tampil ke publik untuk menjelaskan apa adanya demi kebaikan bangsa ke depan. 

Soal apakah itu berarti dia ingin mengganjal Jokowi dan ikut memuluskan langkah Prabowo, sepertinya tidak perlu lagi diajukan. Kita cukup menilai kritik-kritik JK ini adalah bagian dari cara dia untuk menyelamatkan bangsa ini dan kembali ke sifat aslinya, seperti disinggung Dahnil dan Said Didu di atas. Apalagi, JK tentu tidak ingin negara ini hancur seperti yang pernah disampaikannya dulu.




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.