Di dunia bisnis, perusahaan yang meyakini pentingnya umpan balik dari konsumen akan secara teratur melakukan survei. Survei merupakan cara untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Hasil survei kemudian digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas berbagai hal, mulai dari produknya, cara dan media pemasaran, jalur distribusi, strategi penjualan, hingga tingkat kepuasan konsumen.
Melalui survei pula, produsen produk tertentu dapat mengetahui situasi pasar maupun bidang industrinya. Perusahaan tertentu dapat mengetahui siapa yang memimpin pasar untuk produk sejenis saat survei dilakukan. Lazimnya survei dilakukan oleh konsultan luar yang disewa namun diberi kebebasan untuk melakukan aktivitasnya sehingga hasil survei relatif obyektif sebagai masukan balik bagi produsen. Surveyor disewa bukan untuk menyenangkan hati produsen apabila untuk itu ia harus bertindak tidak jujur dalam melakukan survei.
Dalam politik, survei punya peran lebih dari itu. Survei memang diperlukan oleh partai politik untuk mengetahui respon masyarakat pada waktu tertentu terhadap calon-calon mereka, khususnya calon presiden. Popularitas dan elektabilitas merupakan dua hal yang sering disebut dan ingin digali dari masyarakat. Partai ingin memperoleh gambaran dari lapangan apakah elektabilitas capres mereka semakin meningkat menjelang hari pemilihan.
Namun, lebih dari itu, survei juga dipercaya oleh partai mampu memengaruhi persepsi publik terhadap calon yang mereka usung dan dukung. Hasil survei untuk konsumsi publik yang selalu bagus bukan dimaksudkan untuk menyenangkan partai-partai penyewanya, melainkan untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calonnya.
Jika hasil survei cenderung naik dari waktu ke waktu, partai percaya bahwa warga pemilih akan cenderung menjatuhkan pilihan pada calonnya. Sebaliknya, jika hasil survei semakin turun, mereka juga percaya bahwa akan bertambah banyak warga pemilih yang meninggalkan calonnya.
Jalan pikiran itulah yang mendorong partai-partai untuk menyewa konssultan politik yang sekaligus mampu berperan sebagai lembaga survei. Dengan dua peran seperti itu, tidak heran bila ada yang meragukan obyektivitas hasil survei lembaga survei.
Bahkan, belakangan ini partai-partai melakukan apa yang disebut ‘survei internal’ terkait dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) capres masing-masing. Kubu Joko-Ma’ruf menyebut masih unggul jauh, sedangkan kub u Prabowo-Sandiaga mengklaim sudah mulai menyusul. Media online mengabarkan, Senin, 4 Februari 2019, cawapres Sandiaga memberi bocoran hasil elektabilitas survei internal kubunya. Sandi menyebut elektabilitasnya sudah di atas 40 persen dan hanya selisih satu digit dengan pesaing. Sehari kemudian, tim kampanye Joko-Ma’ruf memaparkan hasil survei internal mereka. Disebutkan, elektabilitas Joko-Ma’ruf sekitar 56 persen dan unggul dua digit.
Begitulah, tidak mengherankan bila kedua kubu capres saling mengeluarkan hasil survei yang mengunggulkan calon mereka. Tidak perlu bingung menghadapi hasil survei semacam itu jika kita memahami bahwa hasil survei terebut merupakan bagian upaya untuk memengaruhi persepsi publik, khususnya untuk warga pemilih yang belum menetapkan capres pilihannya alias masih terombang-ambing (swing voters).
Hasil survei itu juga diperlukan untuk meyakinkan para pendukung masing-masing capres bahwa kans untuk memenangkan pilpres tetap terbuka. Di sinilah nilai penting lain hasil survei bagi kubu masing-masing capres: meningkatkan optimisme internal dan memiriskan semangat kompetitor dan pendukungnya. Survei bisa menjadi alat untuk menurunkan kepercayaan diri pesaing, alat untuk melakukan psywar. **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
