Fadli Zon sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya lebih fokus pada pekerjaannya sebagai Wakil Ketua DPR, daripada sibuk membuat puisi sindiran dan berkomentar miring.
Mengkritik dan menentang pemerintah itu boleh dan wajib, apabila pemerintah yang kita kritisi memang salah atau mempunyai kinerja yang buruk. Tetapi bila pemerintah sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan dapat memberikan hasil yang bisa dinikmati oleh rakyat, sebaiknya di dukung bukan di komentari "pencitraan".
Meskipun Fadli Zon berlawanan secara politik, seharusnya ia dapat melakukan tugasnya secara professional sebagai Wakil Rakyat. Ia seharusnya mewakili suara rakyat dan menangani permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Sebab tugasnya sebagai anggota DPR adalah untuk menyalurkan aspirasi rakyat di parlemen, bukan mewakili kepentingan koalisi semata.
Hal ini mengingatkan kita kepada kritik yang disampaikan oleh Bung Hatta atas kekecewaannya pada saat beliau masih menjabat sebagai Wakil Presiden, yang berisi: "banyaknya para pejabat-pejabat tinggi yang terlalu sibuk mementingkan kepentingan partai ketimbang kepentingan bersama. Selain itu mereka juga bertindak sebagai orang partai ketimbang seorang negarawan."
Statement Bung Hatta sangat sesuai dengan perilaku yang tercermin dalam para elite partai politik sekarang ini. Salah satunya Fadli Zon yang selalu menentang, menyalahkan, dan berkomentar miring apapun langkah pemerintah, meskipun sudah sesuai dengan prosedur hukum. Salah satu contohnya adalah kasus penangkapan Habib Bahar Bin Smith (18/12/2018) karena kasus penganiyaan anak.
Di kasus ini banyak dari lawan politik pemerintah, terutama Fadli Zon yang menilai sebagai kriminalisasi ulama dengan tujuan untuk menjatuhkan citra pemerintah agar dianggap anti-ulama. Hal ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Sebab kriminalisasi ulama itu terjadi apabila seorang ulama yang tidak melakukan kesalahan tetapi ditangkap dan dipenjara. Sedangkan Habib Bahar Bin Smith sudah terbukti melakukan kesalahan berupa penganiyaan anak dari barang bukti yang berupa video rekaman, saksi mata, dan korban. Hal ini membuat Fadli Zon mendapat gelar sebagai "Wakil Kriminal" dari beberapa kalangan masyarakat.
Lalu yang sedang heboh sekarang ini adalah puisinya yang berjudul "Doa yang Tertukar" (3/2/2019). Puisi tersebut menuai protes dari masyarakat karena dinilai melecehkan dan menghina Maimun Zubair, seorang kiai yang terpandang di Jawa Tengah. Akibatnya, banyak kalangan masyarakat yang menuntut permintaan maaf dari Fadli Zon. Tetapi ia justru menolak untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Sikap Fadli Zon ini tidak menunjukkan sikap negarawan, melainkan sikap arogansi sebagai anggota DPR.
Selain itu Bung Hatta pernah membuat tulisan yang terbit pada tahun 1962, yang berisi: "Pembangunan tak berjalan semestinya... Perkembangan demokrasi pun terlantar karena percekcokan politik senantiasa."
Bagaimana pemerintah bisa membangun Indonesia secara maksimal, apabila semua kinerja pemerintah selalu dianggap salah dan di tentang? Hal ini membuktikan bahwa kita tidak memiliki visi bersama untuk membangun Indonesia. Yang kita punya adalah visi kepentingan partai/golongan dan kepentingan pribadi yang bersifat sementara. Contohnya adalah kebijakan PKS yang ingin menghapus pajak kendaraan bermotor (22/11/2018) dengan alasan pemerintah belum bisa menciptakan transportasi umum yang berkualitas.
Dari kasus ini sudah menunjukkan bahwa kita tidak memiliki visi bersama yang bersifat jangka panjang. Karena bila kita memiliki visi bersama, mereka akan mendukung dan membantu proses pembangunan transportasi umum agar menjadi lebih baik.
Bukan menghapus pajak kendaraan bermotor yang justru memberikan dampak negatif bagi pemasukan negara yang sebagian besar dari pajak (termasuk pajak mobil dan motor) dan ketertiban lalu lintas yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.
Selain itu Fadli Zon sebagai anggota DPR yang terlalu sibuk membuat puisi sindiran dan komentar miring ke pemerintah, hanya bisa mengesahkan 4 UU dari 50 RUU di tahun 2018. Sampai-sampai kinerja pimpinan DPR tahun 2017-2018 dinilai terburuk sepanjang sejarah.
Oleh karena itu, sebaiknya Fadli Zon jangan terlalu menyibukan diri dengan membuat puisi sindiran dan berkomentar miring ke pemerintah, karena masih banyak pekerjaan yang lebih penting yang bisa ia lakukan. Selain itu, ia juga seorang anggota DPR bukan seorang sastrawan. Lagi pula puisi sindiran dan komentar miring yang ia ciptakan tidak membantu pembangunan negara, karena tidak memberikan solusi maupun dukungan. Tetapi hanya menciptakan kegaduhan seperti sekarang ini.
Ikuti tulisan menarik Elnado Legowo lainnya di sini.
