Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Nasional
indonesiana-tempoid-default
Dian Basuki 
Minggu 10 Maret 2019 19:36 WIB
Dibaca (637)
Komentar (0)

Rindu Buya Hamka

 

“Kemunduran negara tidak akan terjadi kalau tidak ada kemunduran budi dan kekusutan jiwa.”
--Buya Hamka (1908-1981)
 

Di tengah gelombang politik yang berayun-ayun saat ini, ketika para alim tidak berdiri satu barisan dan umat mencari-cari siapa alim yang sebaiknya jadi panutan, saya teringat kepada sosok Buya Hamka. Ingat sepintas memang, sebab beliau meninggal pada tahun 1981. Sepintas pula yang saya ingat, Buya Hamka kerap mengenakan kain yang dilingkarkan di lehernya bila tampil di layar TVRI—satu-satunya media televisi yang ada pada masa itu dan di bawah kendali pemerintah. Di tahun-tahun menjelang 1980 itu, kalau mau menonton teve harus nebeng ke rumah tetangga yang baik hati membuka pintunya hingga cukup malam.

Usia Buya Hamka ketika itu sudah 70-an tahun. Tausyiahnya sejuk tanpa mengurangi ketegasan sikapnya. Buya Hamka dikenal sebagai sosok alim yang toleran tapi mengerti benar kapan harus berhenti. Ia tak mau menerabas batas hanya agar tampak atau dianggap toleran.

Menjelang wafat, 1981, Buya Hamka berbeda pendapat dengan pemerintah (Orde Baru) perihal penyatuan kegiatan perayaan Natal dan Idul Fitri oleh banyak instansi pemerintah. Menurut Buya Hamka, perayaan bersama seperti itu bukanlah bentuk toleransi. Ia melukiskan betapa kikuknya kedua penganut agama yang berbeda itu saat menghadiri perayaan bersama. Karena pemerintah semakin menekan MUI agar menarik fatwa haram atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim, Buya Hamka pun memilih mundur dari jabatan Ketua Umum MUI yang ia pegang sejak Juli 1975, ketika lembaga MUI dibentuk dan ia terpilih secara aklamasi.

Buya Hamka tak mau melunakkan pendapatnya di hadapan pemerintah hanya demi tetap duduk sebagai Ketua MUI—lembaga yang ia dukung pembentukannya ketika sejumlah tokoh Muslim tidak setuju karena beranggapan bahwa pembentukan MUI hanya menguntungkan pemerintah. Ketika itu, tahun 1975, Buya Hamka memandang lembaga semacam MUI justru dapat menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Buya Hamka mengerti benar tidakmudahnya mengemudikan lembaga yang berperan sebagai jembatan. Posisi MUI, menurut Buya, terletak  di tengah-tengah, ‘laksana kue bika’, dibakar api dari atas dan dari bawah. “Api dari atas ibarat harapan pemerintah, sedangkan api dari bawah wujud keluhan umat Islam,” kata Buya Hamka. “Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah, niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah.” Dan itulah yang ia alami.

Sebelumnya, Buya Hamka juga berbeda pendapat dengan pemerintah ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mencabut ketentuan libur selama bulan Ramadhan. Tanpa ragu dan takut, Buya Hamka menyampaikan pendapatnya yang menolak keputusan pemerintah itu.

Di zaman pemerintahan Soekarno pun, Buya Hamka berjuang melalui Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Parlemen melalui Pemilu 1955. Ketika Masyumi, bersama kelompok masyarakat lain, menentang gagasan Demokrasi Terpimpin, hubungan Buya Hamka dan Soekarno terpengaruh, apa lagi ketika Masyumi dibubarkan oleh pemerintah.

Buya Hamka lalu menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Majalah ini hanya berumur pendek karena dibreidel oleh Soekarno setelah menurunkan Demokrasi Kita, tulisan Bung Hatta—yang ketika itu sudah mengundurkan diri sebagai wakil presiden (Hatta juga tidak setuju dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno). Sikapnya itu membuat Buya Hamka, bersama tokoh-tokoh, menjadi sasaran tembak.

Melalui lembaran ‘Lentera’, harian Bintang Timur yang dinakhodai Pramoedya Ananta Toer, meramaikan tudingan bahwa karya Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck sebagai jiplakan karya penulis asing. Tak cukup dengan itu. Buya Hamka dituding terlibat upaya pembunuhan Soekarno dan Menteri Agama waktu itu Saifuddin Zuhri, ayah menteri agama yang sekarang, sehingga dimasukkan ke tahanan Sukabumi pada 1964. Dalam keadaan sakit ketika dalam status tahanan selama 2 tahun 4 bulan tanpa proses pengadilan, Buya Hamka menyelesaikan karyanya, Tafsir al-Azhar.

Kendati mendapat perlakuan seperti itu, ada peristiwa yang menyingkapkan pribadi Buya Hamka yang bukan pendendam. Dalam buku Ayah, karya Irfan Hamka, dikisahkan bagaimana utusan Soekarno datang menyampaikan pesan kepada Buya Hamka pada 16 Juni 1970. Isi pesan Bung Karno: “Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam shalat jenazahku.” Dalam peristiwa yang lain, dikisahkan pula dalam Ayah, anak sulung Pramoedya Ananta Toer bernama Astuti bersama suaminya Daniel Setiawan mengunjungi Buya Hamka, yang membuat Buya terkejut. Ternyata, Astuti menyampaikan permintaan Pram agar Buya Hamka membimbing anak menantunya memeluk Islam dan mempelajari Islam. Permintaan Soekarno dan Pramoedya itu dipenuhi oleh Buya Hamka.

Buya Hamka mencontohkan bagaimana bersikap toleran, pemaaf, tapi juga tahu kapan harus berhenti di perbatasan dan bagaimana bersikap serta menyatakannya dengan tegas—sikap yang ditunggu umat di tengah gelombang politik saat ini. Dengan membaca ‘Laporan Utama’ Majalah Tempo edisi pekan kemarin (edisi 2-8 Maret 2019), yang antara lain mengisahkan perjalanan Ustad Abdul Somad dan KH Abdullah Gymnastiar menemui beberapa ulama, menjadi jelas bahwa Pilpres kali ini menjadi momen ujian bagi ulama. Entah kemana Ustad Somad dan Aa Gym akan membawa umat.

Di tengah gelombang politik yang mengayun-ayun masyarakat saat ini, sikap keulamaan seperti Buya Hamka itu dirindukan. **




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.