Kemarin viral berita tentang Fransiska, petani pupuk di Desa Nangameting, Nangalimang, NTT yang mengadu kepada cawapres Sandiaga Uno perihal minimnya pupuk di wilayahnya. Fransiska juga menyebut pada masa pemerintahan Presiden ke-6 SBY, para petani tak mengalami minim akan pupuk.
Apa yang disampaikan Fransiska adalah fenomena umum yang terjadi di kalangan petani. Keresahan ini dirasakan baik oleh petani di pedesaan Pulau Jawa maupun luar Jawa. Pupuk sulit. Kalaupun ada harganya relative mencekik. Ironis memang mengingat jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian mencapai 37,75 juta orang. Jumlah ini tentu membutuhkan ketersediaan pupuk untuk keberlangsungan usaha petani untuk ketahanan pangan.
Pupuk untuk petani tetap disubsidi lewat kebijakan di DPR RI dan Pemerintah. Berkaca terhadap kebijakan Partai Demokrat di DPR RI dan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama satu dekade. Tetap memberikan subsidi pupuk bagi petani dengan memenuhi 6 prinsip: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
Kebijakan ini telah dinikmati 26,62 juta petani untuk mendukung proses swasembada pangan secara bertahap. Sedangkan secara kuantitas pupuk subsidi naik. Pada tahun 2005 subsidi berjumlah 5,04 juta ton, sedangkan pada tahun 2014 menjadi 7,78 ton. Dengan tingkat kenaikan sebesar 54,4 %. Untuk anggaran subdisi tahun 2005 berjumlah Rp 2,660 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp 21,05 triliun, dengan kenaikan hampir 8 kali lipat.
Keberadaan pupuk bersubsidi bagi petani dan perbaikan mata rantai untuk tepat sasaran adalah bagian tidak terpisahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab keberadaan pupuk bersubsidi menyentuh langsung pada input dan keberlangsungan usaha petani dalam mengelola lahan dan tanaman.
Ketika ketiadaan pupuk subsidi, susah untuk didapatkan dan mahal, disinalah petani menjadi korban pertama dan utama. Untuk mengantisipasi tidak terus berulang, Partai Demokrat dengan 14 Prioritas Demokrat tetap “Pertahankan subsidi pupuk bagi petani”, bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebagian petani.
Partai Demokrat tetap mempertahankan kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan menjadi pelindung dan melindungi petani dari kesusahan untuk keberlangsungan pertanian. Lewat kader-kader Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bertugas menjadikan subsidi pupuk bagi petani tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu.
Hal ini berdampak langsung dan tidak langsung untuk meningkatkan taraf ekonomi petani dengan harga pupuk subsidi yang tidak menghabiskan hasil produksi pertanian petani. Dampak secara langsung adalah mengurangi ongkos produksi petani. Hal ini telah ikut mengurangi beban biaya diawal. Dengan harga yang pas, maka petani mampu meningkatkan kesejahteraan dan terlibat langsung dalam program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Dan kebijakan ini menjadikan Demokrat tetap bersama petani. Dan pada 17 April 2019 mari pilih Partai Demokrat no. 14. Supaya petani sejahtera dengan keberadaan pupuk subsidi.
Ikuti tulisan menarik Yuliana Dina lainnya di sini.
